Ragamutama.com –, Jakarta – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah menerbitkan serangkaian rekomendasi penting yang ditujukan kepada Bareskrim Polri. Rekomendasi ini bertujuan agar pihak kepolisian melakukan penyelidikan mendalam terkait dugaan tindak pidana yang dialami oleh mantan pemain sirkus Oriental Circus Indonesia (OCI). “Rekomendasi yang kami berikan kepada Polri bersifat mengikat, dan rekan-rekan di kepolisian wajib menindaklanjutinya,” tegas Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, saat mengumumkan laporan hasil penanganan kasus mantan pemain sirkus OCI di kantor Kemenkumham, pada hari Rabu, 7 Mei 2025.
Kementerian HAM memberikan empat poin rekomendasi utama kepada Polri, yakni:
1. Melakukan investigasi menyeluruh atas dugaan tindak pidana dalam kasus ini, dengan fokus utama pada pengalaman yang dialami oleh generasi terakhir mantan pemain sirkus OCI.
2. Melakukan verifikasi untuk menentukan secara pasti kapan OCI menghentikan kegiatan operasionalnya dalam pertunjukan sirkus, guna menetapkan *tempus delicti* atau waktu terjadinya tindak pidana, yang penting untuk menentukan pertanggungjawaban atas kasus ini.
3. Menginstruksikan kepada para pendiri dan pemilik OCI untuk menyerahkan dokumen-dokumen terkait penyerahan/pengambilalihan anak-anak, yang diperlukan untuk mengungkap/menelusuri identitas diri dan asal usul keluarga para mantan pemain sirkus OCI.
4. Melakukan gelar perkara secara transparan dalam penanganan kasus ini dan mengkomunikasikan hasilnya kepada masyarakat luas.
Perlu diketahui bahwa dugaan kekerasan terhadap pemain sirkus OCI pernah dilaporkan kepada pihak kepolisian pada tahun 1997. Namun, dua tahun kemudian, polisi mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).
Merujuk pada laporan tersebut, kasus ini berpotensi telah kedaluarsa, sesuai dengan ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). “Sebagian besar peristiwa yang dilaporkan terjadi pada rentang tahun 1970-an hingga 1990-an, sehingga secara hukum formal dapat dinyatakan telah melewati batas waktu penuntutan pidana.”
Guna mencegah kasus ini hilang begitu saja, Mugiyanto merekomendasikan agar pihak kepolisian fokus pada investigasi kasus yang dialami oleh generasi mantan sirkus OCI yang diduga mengalami eksploitasi dan kekerasan. Dasar dari rekomendasi ini adalah keterangan dari sembilan mantan pemain sirkus kepada Kementerian HAM yang mengungkapkan bahwa dugaan kekerasan dan eksploitasi masih terjadi hingga tahun 2010. “Berdasarkan keterangan dari para pelapor, mereka masih bekerja di OCI bahkan hingga tahun 2010, yang dapat menjadi titik awal untuk melakukan pemeriksaan ulang. Termasuk juga mengenai ketidakjelasan mengenai kapan OCI benar-benar berhenti beroperasi,” jelasnya.
Mugiyanto menambahkan bahwa berdasarkan koordinasi antara Kementerian HAM dan Polri, pihak kepolisian menunjukkan sikap terbuka terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian HAM. “Mereka *open* terhadap inisiatif ini.”
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 156 Tahun 2024, Kementerian HAM memiliki tanggung jawab utama sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia. Oleh karena itu, Kemenkumham memiliki kewenangan untuk memastikan pelaksanaan rekomendasi yang telah diberikan.
Pilihan Editor: Stigma Anarko Saat Demonstrasi Berakhir Rusuh
