Jakarta, RAGAMUTAMA.COM – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya penguatan sistem pendampingan usaha rakyat sebagai fondasi utama dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan dan inklusif.
Inisiatif ini merupakan bagian integral dari Program Perintis Berdaya, sebuah upaya strategis yang dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui lima pilar utama yang saling terkait. Pilar Berdaya Bersama menjadi fokus utama, dengan tujuan spesifik untuk merancang sebuah model pendampingan yang terstandardisasi dan sangat relevan dengan realitas usaha masyarakat di berbagai penjuru Indonesia.
“Saya merasa perlu adanya sebuah sistem yang mampu mengintegrasikan berbagai inisiatif pemberdayaan yang selama ini berjalan secara terpisah. Kita memerlukan sebuah kerangka kerja yang komprehensif, yang mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan pendekatan yang terstruktur dan berkelanjutan,” ungkap Muhaimin Iskandar saat acara uji publik program Berdaya Bersama: Standarisasi Pendampingan dan Pelatihan Usaha Masyarakat, seperti yang disampaikan dalam keterangan tertulis pada hari Sabtu, 26 April 2025.
Kisah Sukses UMKM Aksena Snack yang Didukung CSR Elnusa Petrofin
Kisah Sukses UMKM Aksena Snack yang Didukung CSR Elnusa Petrofin
1. Model pendampingan Berdaya Bersama
Muhaimin menjelaskan bahwa gagasan Perintis Budaya, khususnya pilar Berdaya Bersama, lahir dari keinginan kuat untuk menghadirkan sebuah pendekatan yang lebih terkoordinasi dan memberikan dampak yang lebih signifikan.
“Oleh karena itu, saya secara langsung meminta Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran untuk memimpin penyusunan model nasional ini, dengan dukungan penuh dari seluruh asisten deputi dan unit teknis terkait yang berada di bawah koordinasi Kemenko PM,” lanjut pria yang lebih dikenal dengan sapaan Cak Imin.
Model pendampingan dalam Berdaya Bersama dikembangkan dengan mengadopsi prinsip inkubasi yang dilakukan secara bertahap, melalui pelatihan yang terbagi menjadi dua tingkatan, yaitu basic dan advance. Pelatihan ini dirancang agar praktis, mudah diadaptasi, dan mendorong kolaborasi. Materi pelatihan mencakup 12 modul inti, termasuk kepemimpinan usaha, adopsi teknologi, akses ke pembiayaan, keberlanjutan usaha, manajemen dalam situasi krisis, hingga peluang ekspor.
2. Kolaborasi lintas sektor untuk ciptakan lapangan kerja
Ia juga menambahkan bahwa tujuan dari uji publik Program Perintis Budaya adalah untuk merumuskan kebijakan yang secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kolaborasi yang melibatkan berbagai sektor, termasuk pemerintah, media, akademisi, investor, dan pelaku usaha, diharapkan akan tercipta kebijakan yang efektif dalam menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha di sektor usaha masyarakat.
Forum ini dihadiri oleh lebih dari 90 peserta yang mewakili berbagai sektor, di antaranya pelaku industri kreatif, koperasi, UMKM, lembaga perbankan, akademisi, startup teknologi, dan media. Selain itu, hadir pula perwakilan dari APINDO, Danone Indonesia, GoTo Group, BRI, dan PNM. Kehadiran perwakilan dari berbagai sektor ini mencerminkan semangat kolaborasi multipihak dalam membangun sebuah sistem pemberdayaan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan saat ini.
“Seluruh proses dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, sejalan dengan semangat pemerintahan Prabowo saat ini.”
UMKM Bontang Berpotensi Jadi Penggerak Ekonomi
UMKM Bontang Berpotensi Jadi Penggerak Ekonomi
3. Mendukung pertumbuhan UMKM
Cak Imin menegaskan bahwa UMKM telah membuktikan diri sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap ekspor dan penyerapan tenaga kerja.
“Oleh karena itu, kita harus menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan, melalui kolaborasi, pendampingan yang terstandardisasi, perluasan akses ke sumber-sumber keuangan, serta pelatihan yang berkualitas,” ujarnya.
4. Kemenko PM dorong pendampingan berkelanjutan dan inklusif
Selanjutnya, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran, Leontinus Alpha Edison, menjelaskan bahwa program ini dirancang berdasarkan pengalaman langsung dari para pelaku di lapangan.
“Setiap modul dan pendekatan yang diusung dalam Berdaya Bersama adalah hasil dari praktik nyata. Kami belajar langsung dari para pendamping, dari para pelaku usaha kecil, dan dari komunitas lokal,” ungkap Leontinus.
Forum ini juga menyoroti betapa pentingnya mengintegrasikan pelaku usaha informal, perempuan, penyandang disabilitas, dan pekerja migran ke dalam kebijakan pemberdayaan nasional. Pendampingan diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap pelatihan, tetapi juga dilanjutkan dengan pemantauan, penguatan jaringan usaha, serta pemberian dukungan yang berkelanjutan.
Program ini selaras dengan arah kebijakan nasional, seperti Asta Cita No.3, RPJMN 2025–2029, dan Perpres 146/2024 yang menugaskan Kemenko PMK sebagai koordinator lintas sektor.
“Kami sangat mengapresiasi antusiasme dan kontribusi dari seluruh peserta dalam uji publik ini. Setiap masukan akan menjadi fondasi penting dalam penyempurnaan program ‘Perintis Berdaya’ sebelum diimplementasikan secara nasional. Berdaya Bersama adalah langkah awal menuju pembangunan ekosistem pemberdayaan rakyat yang lebih kokoh dan memberikan dampak yang nyata,” pungkasnya.
Kendala UMKM di Bali Akan Dibahas Asia Grassroots Forum
Kendala UMKM di Bali Akan Dibahas Asia Grassroots Forum
