Kebijakan tarif yang digagas oleh Presiden Donald Trump mengalami kemunduran setelah diblokir oleh pengadilan federal Amerika Serikat. Keputusan ini menjadi tamparan bagi salah satu pilar utama kebijakan ekonomi pemerintahan Trump.
International Court of Trade (Pengadilan Perdagangan Internasional) memutuskan bahwa dasar hukum darurat yang digunakan oleh Gedung Putih tidak memberikan otoritas sepihak kepada presiden untuk memberlakukan tarif terhadap nyaris seluruh negara.
Pengadilan yang berkedudukan di Manhattan tersebut menegaskan bahwa Konstitusi AS secara eksklusif memberikan wewenang kepada Kongres untuk mengatur perdagangan dengan negara lain.
Menurut pengadilan, wewenang eksklusif Kongres ini tidak dapat ditimpa oleh kekuasaan presiden dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Hanya berselang beberapa menit setelah putusan diumumkan, pemerintahan Trump langsung mengajukan banding.
Siapa pihak yang melayangkan gugatan?
Putusan ini didasarkan atas dua perkara terpisah.
Pada kasus pertama, lembaga non-partisan Liberty Justice Center mengajukan gugatan atas nama sejumlah usaha kecil yang mengimpor barang dari negara-negara yang terdampak kebijakan tarif Trump.
Pada kasus kedua, sebuah koalisi yang terdiri dari pemerintah negara bagian AS turut menggugat aturan impor tersebut.
Kedua kasus ini menandai tantangan hukum signifikan pertama terhadap “Hari Pembebasan”, sebuah istilah yang merujuk pada tanggal 2 April 2025, saat Trump mengumumkan serangkaian tarif terhadap berbagai negara.
Panel yang terdiri dari tiga hakim memutuskan bahwa Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional (International Emergency Economic Powers Act/IEEPA) tahun 1977 yang menjadi landasan kebijakan Trump tidak memberinya wewenang untuk mengenakan pajak impor secara besar-besaran.
Pengadilan juga memblokir serangkaian pungutan terpisah yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump terhadap China, Meksiko, dan Kanada.
Seperti diketahui, pemerintahan Trump menyatakan bahwa kebijakan ini diambil sebagai respons terhadap arus narkoba dan imigran ilegal yang masuk ke AS.
Namun, pengadilan tidak diminta untuk menangani tarif yang dikenakan pada beberapa komoditas tertentu seperti mobil, baja, dan aluminium—yang tunduk pada undang-undang yang berbeda.
Bagaimana respons publik sejauh ini?
Gedung Putih mengecam putusan tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum ada komentar langsung dari Trump.
“Hakim yang tidak dipilih oleh rakyat tidak memiliki wewenang untuk menentukan bagaimana keadaan darurat nasional harus ditangani,” ujar Wakil Sekretaris Pers Gedung Putih, Kush Desai, dalam pernyataannya.
“Presiden Trump berjanji untuk mengutamakan kepentingan Amerika, dan pemerintah berkomitmen untuk menggunakan setiap instrumen kekuasaan eksekutif untuk mengatasi krisis ini dan memulihkan kehebatan Amerika,” tambahnya.
Di sisi lain, Letitia James, Jaksa Agung New York, yang juga merupakan salah satu dari 12 negara bagian yang terlibat dalam gugatan tersebut, menyambut baik putusan pengadilan federal ini.
“Hukumnya sangat jelas: tidak ada presiden yang memiliki wewenang untuk menaikkan pajak semaunya,” tegas James.
“Tarif ini merupakan kenaikan pajak yang signifikan bagi keluarga pekerja dan bisnis Amerika. Jika dibiarkan berlanjut, kebijakan ini akan memicu inflasi yang lebih tinggi, memperburuk kondisi ekonomi bagi bisnis dari segala ukuran, serta menyebabkan hilangnya lapangan pekerjaan di seluruh negeri,” lanjutnya.
Pasar global menunjukkan respons positif terhadap putusan ini.
Bursa saham di Asia mengalami kenaikan pada Kamis (29/05) pagi, dan kontrak berjangka saham AS melonjak.
Nilai dolar AS menguat terhadap mata uang safe haven, termasuk yen Jepang dan franc Swiss.
Mata uang safe haven adalah mata uang yang cenderung mempertahankan nilainya bahkan di tengah gejolak pasar.
Apa langkah selanjutnya?
Kendati sebagian besar tarif saat ini masih ditangguhkan, Gedung Putih memiliki waktu 10 hari untuk menyelesaikan proses birokrasi penghentian tarif secara resmi.
Kasus ini akan berlanjut melalui proses banding.
Apabila Gedung Putih gagal dalam upaya bandingnya, Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (Customs and Border Protection/CBP) akan mengeluarkan arahan kepada para petugasnya.
Hal ini dijelaskan oleh John Leonard, mantan pejabat tinggi di CBP, kepada BBC.
Namun, pengadilan yang lebih tinggi diperkirakan akan cenderung mendukung posisi Trump.
Akan tetapi, jika semua pengadilan menegakkan putusan Pengadilan Perdagangan Internasional, entitas bisnis yang sebelumnya membayar tarif akan menerima pengembalian dana atas jumlah yang telah dibayarkan—beserta bunganya.
Hal ini mencakup apa yang disebut tarif timbal balik, yang secara umum diturunkan menjadi 10% untuk sebagian besar negara.
Tarif untuk produk-produk China yang sempat melonjak hingga 145% kini menjadi 30% setelah kesepakatan AS-China yang baru-baru ini dicapai.
Leonard mengingatkan bahwa untuk saat ini belum ada perubahan yang terjadi di perbatasan, dan tarif masih harus dibayarkan.
Berdasarkan reaksi pasar, sebagian investor seolah “menghela napas lega setelah volatilitas yang menegangkan selama berminggu-minggu akibat perseteruan perang dagang,” ungkap Stephen Innes dari SPI Asset Management.
Innes menambahkan bahwa hakim AS telah mengirimkan pesan yang jelas: “Ruang Oval bukanlah meja perdagangan, dan Konstitusi bukanlah cek kosong.”
“Penyalahgunaan kekuasaan eksekutif akhirnya menemukan batasnya. Setidaknya untuk saat ini, stabilitas makro kembali hadir.”
Paul Ashworth dari Capital Economics, berpendapat bahwa putusan ini “jelas akan mengacaukan upaya pemerintahan Trump untuk segera menyegel ‘kesepakatan’ perdagangan selama jeda 90 hari dari tarif”.
Dia memprediksi bahwa negara-negara lain “akan menunggu dan melihat” perkembangan selanjutnya.
Apa yang mendasari putusan ini?
Pada tanggal 2 April, Trump meluncurkan tarif global yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan mengenakan pajak impor pada sebagian besar mitra dagang AS.
Tarif dasar sebesar 10% dikenakan pada sebagian besar negara, ditambah tarif timbal balik yang lebih tinggi.
Puluhan negara dan blok terkena dampak kebijakan ini, termasuk Uni Eropa, Inggris, Kanada, Meksiko, dan China.
Trump berpendapat bahwa kebijakan ekonomi yang besar ini akan meningkatkan manufaktur AS dan melindungi lapangan kerja.
Sejak pengumuman tersebut, pasar global terus bergejolak.
Berbagai negara secara bergantian berunding dengan perwakilan Trump untuk menegosiasikan pembalikan dan penangguhan tarif.
Ketidakpastian pasar global semakin diperparah dengan adanya perang dagang antara AS dan China.
Kedua negara adidaya ekonomi dunia tersebut terlibat dalam aksi saling menaikkan tarif—yang mencapai puncaknya dengan pajak AS sebesar 145% untuk impor China, dan pajak China sebesar 125% untuk impor AS.
AS dan China akhirnya menyetujui ‘gencatan senjata’ melalui kesepakatan bilateral.
Bea masuk AS untuk China turun menjadi 30%, sementara tarif China untuk beberapa impor AS berkurang menjadi 10%.
Inggris dan AS juga telah mengumumkan kesepakatan mengenai tarif yang lebih rendah antara kedua pemerintah.
Di sisi lain, Trump mengancam tarif sebesar 50% mulai bulan Juni untuk semua barang yang datang dari Uni Eropa.
Presiden AS tersebut mengungkapkan rasa frustrasinya atas lambatnya perundingan perdagangan dengan blok tersebut.
Trump kemudian setuju untuk memperpanjang tenggat waktu lebih dari sebulan setelah kepala Komisi Uni Eropa, Ursula von der Leyen, menyatakan bahwa pihaknya memerlukan lebih banyak waktu.
- Pemerintahan Prabowo pilih jalur negosiasi ketimbang balas tarif Trump – Perbanyak impor produk energi dan agrikultur dari AS
- AS dan China sepakati pemangkasan tarif sementara selama 90 hari – Apa maknanya bagi perdagangan global?
- Baju buatan China membanjiri Indonesia di tengah perang tarif AS-China – ‘Kami cemas, sektor tekstil sangat rentan’
- Trump umumkan tarif baru AS terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia
- Baju buatan China membanjiri Indonesia di tengah perang tarif AS-China – ‘Kami cemas, sektor tekstil sangat rentan’
- Apa ancaman dan peluang di balik tarif ‘timbal balik’ Trump bagi Indonesia?
