Kebijakan Impor Trump Merugikan Amerika, Kata Jusuf Kalla

- Penulis

Sabtu, 5 April 2025 - 21:39 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta, RAGAMUTAMA.COM – Jusuf Kalla (JK), yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, memberikan tanggapannya mengenai kebijakan tarif impor sebesar 32 persen yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump terhadap produk-produk asal Indonesia. Menurut JK, langkah ini justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan pelaku usaha di Amerika Serikat.

“Prinsipnya, yang terdampak bea masuk ini bukanlah negara lain, melainkan justru AS sendiri. Ini penting untuk dipahami. Dampaknya akan lebih terasa bagi Amerika Serikat,” tegas JK dalam sebuah sesi media briefing yang diadakan pada hari Sabtu, 5 Maret 2025.

1. Konsumen AS Kemungkinan Besar Harus Membayar Lebih Mahal

JK mencontohkan bahwa banyak produk dengan merek-merek ternama asal AS, seperti perangkat Apple (iPhone, iPad, dan lain-lain) serta sepatu Nike, sebenarnya diproduksi di pabrik-pabrik yang berlokasi di negara-negara Asia. Dengan adanya kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Trump, produk-produk tersebut juga akan mengalami kenaikan tarif bea masuk saat kembali ke AS.

“Ambil contoh iPhone. Dibuat di mana? China, Vietnam. Memang mereknya Amerika, tetapi produksinya di China dan Vietnam. Ketika masuk ke Amerika, produk-produk ini akan terkena tarif,” jelas JK.

Baca Juga :  Rachmat Gobel Ungkap Keterlambatan Strategi Pemerintah Hadapi Tarif Trump

Tarif Impor Trump Bikin Harta 500 Orang Kaya Dunia Anjlok Rp3.443 T

Tarif Impor Trump Bikin Harta 500 Orang Kaya Dunia Anjlok Rp3.443 T

2. Beban Kenaikan Tarif Impor Kemungkinan Ditanggung Konsumen AS

JK menjelaskan bahwa produk-produk Indonesia yang secara rutin diimpor oleh AS meliputi minyak kelapa sawit (CPO), berbagai jenis alas kaki, suku cadang otomotif, dan lain sebagainya.

Apabila produk-produk asal Indonesia tersebut dikenakan bea masuk sebesar 32 persen, konsekuensinya adalah harga barang akan mengalami kenaikan. Namun, JK menekankan bahwa kenaikan harga ini pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen di AS.

“Pada akhirnya, yang akan membayar adalah pengusaha dan konsumen di Amerika sendiri,” ungkap JK.

3. AS Perlu Strategi untuk Menjaga Daya Beli Masyarakat

Kebijakan tarif impor resiprokal yang berpotensi meningkatkan harga barang di AS juga dapat melemahkan daya beli masyarakat AS. JK menambahkan bahwa kondisi ini telah direspons negatif oleh pasar saham, terutama saham-saham perusahaan AS. Menurut JK, situasi ini justru akan merugikan AS.

“Itulah sebabnya kita melihat penurunan pada saham-saham perusahaan seperti Microsoft dan lainnya. Karena dampak ini akan dirasakan oleh pengusaha Amerika sendiri, dan efeknya juga akan terasa secara global,” kata JK.

Baca Juga :  Airlangga Menteri Energi Emirat Arab Bersua, Bahas Kerja Sama Energi

Meskipun harga barang berpotensi naik, JK berpendapat bahwa konsumsi barang-barang impor oleh AS dari berbagai negara kemungkinan tidak akan berhenti.

“Amerika tidak mungkin berhenti membeli pakaian, sabun, minyak kelapa sawit, sepatu, atau suku cadang. Kebutuhan akan barang-barang ini akan tetap ada,” papar JK.

Oleh karena itu, JK berpendapat bahwa AS perlu mengambil langkah-langkah untuk menjaga daya beli masyarakatnya, misalnya dengan menurunkan pajak atau mendorong perusahaan untuk melakukan efisiensi biaya operasional guna mencegah lonjakan harga.

“Kemungkinan besar, mereka akan melakukan efisiensi. Mereka mungkin akan mengurangi anggaran iklan atau biaya operasional lainnya untuk menghemat sekitar 5 persen. Hal ini penting karena biaya logistik dan biaya toko adalah komponen biaya yang signifikan. Efisiensi ini diperlukan agar mereka tidak kehilangan konsumen,” pungkas JK.

Trump Perpanjang Tenggat TikTok, Aplikasi Tak Jadi Dilarang

Trump Perpanjang Tenggat TikTok, Aplikasi Tak Jadi Dilarang

Berita Terkait

Menhan Sjafrie Tegaskan: UU TNI Final, Tidak Ada Revisi
Jenderal Soeharto: Layakkah Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini?
Mensesneg Ungkap Prabowo Berpeluang Tolak Pengunduran Diri Hasan Nasbi
Sejarah Hari Buruh Nasional: Dari Soekarno hingga Era Reformasi
KPK Ancam Jemput Paksa Dua Anggota DPR Terkait Kasus Dana CSR BI
Mutasi TNI Terbaru: Panglima Agus Subiyanto Rombak 237 Jabatan Strategis
Hasan Nasbi Mundur dari PCO: Komunikasi Prabowo Jadi Sorotan Utama?
Prabowo Subianto Sikapi Pengunduran Diri Hasan Nasbi?

Berita Terkait

Kamis, 1 Mei 2025 - 08:56 WIB

Menhan Sjafrie Tegaskan: UU TNI Final, Tidak Ada Revisi

Kamis, 1 Mei 2025 - 07:28 WIB

Jenderal Soeharto: Layakkah Jadi Pahlawan Nasional Tahun Ini?

Kamis, 1 Mei 2025 - 07:16 WIB

Mensesneg Ungkap Prabowo Berpeluang Tolak Pengunduran Diri Hasan Nasbi

Kamis, 1 Mei 2025 - 06:47 WIB

Sejarah Hari Buruh Nasional: Dari Soekarno hingga Era Reformasi

Rabu, 30 April 2025 - 23:39 WIB

KPK Ancam Jemput Paksa Dua Anggota DPR Terkait Kasus Dana CSR BI

Berita Terbaru

Society Culture And History

May Day: Sejarah, Makna, dan Perjuangan Buruh Indonesia

Kamis, 1 Mei 2025 - 08:59 WIB

politics

Menhan Sjafrie Tegaskan: UU TNI Final, Tidak Ada Revisi

Kamis, 1 Mei 2025 - 08:56 WIB