JAKARTA, KOMPAS.TV– Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melalui Juru Bicara DEN, Jodi Mahardi, memberikan klarifikasi terkait pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai dihapuskannya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penerapan BBM satu harga pada 2027.
Jodi menyatakan, sampai saat ini, belum ada keputusan yang diambil terkait perubahan subsidi BBM.
Menurutnya, pernyataan yang disampaikan oleh Luhut sebelumnya adalah wacana usulan untuk menyalurkan subsidi BBM lebih tepat sasaran.
Yakni melalui subsidi langsung kepada masyarakat yg berhak mendapatkan subsidi tersebut, bukan penghapusan subsidi.
“Penyaluran subsidi tepat sasaran ini penting karena mekanisme subsidi BBM saat ini banyak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang mampu,” kata Jodi dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.tv, Sabtu (22/2/2025).
Ia menegaskan, statement yang disampaikan oleh Luhut tersebut masih merupakan usulan wacana yang akan dikaji lebih lanjut secara mendalam, dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan masukan dari masyarakat serta akademisi.
“Saat ini pemerintah terus melakukan perbaikan database kelompok masyarakat yang berhak memperoleh subsidi untuk memastikan bahwa subsidi bisa disalurkan lebih tepat sasaran,” ujarnya.
“Dimana salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui digitalisasi database tersebut sehingga pembaharuan data kelompok masyarakat yang berhak menerima subsidi bisa dilakukan lebih cepat,” tambahnya.
Jodi mengatakan, dengan mekanisme penyaluran yang lebih tepat sasaran manfaatnya akan lebih adil dan merata. Kebijakan ini akan terus dikaji dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas.
Dengan pendekatan yang lebih transparan dan berbasis data, lanjutnya, diharapkan subsidi BBM dapat benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan, sekaligus mengurangi potensi pemborosan anggaran negara.
Sebelumnya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan kebijakan BBM Satu Harga bisa diwujudkan dalam dua tahun ke depan atau tahun 2027.
“Saya berpikir dan menyampaikan kepada Presiden bahwa dalam dua tahun ke depan, kita mungkin bisa mencapai harga tunggal, tanpa subsidi untuk bahan bakar, seperti bensin maupun solar,” kata Luhut pada Kamis (20/2/2025).
Menurut dia, nantinya dalam kebijakan tersebut pemerintah berencana memberikan subsidi BBM secara langsung ke perorangan.
Hal ini diharapkan membuat alokasi subsidi lebih tepat sasaran, mengingat tidak disalurkan melalui barang ataupun komoditas.
“Subsidi akan diberikan langsung kepada orang yang berhak, bukan kepada barang. Dengan begitu, kita bisa menghemat miliaran dolar,” tambahnya.
Selain itu, menurut Luhut pemerintah juga akan menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk membantu distribusi subsidi tepat sasaran.
“Saya pikir berdasarkan teknologi yang sudah ada, kita punya teknologi sekarang. AI itu sangat indah,” ucapnya.
