JAKARTA, RAGAMUTAMA.COM – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa fenomena maraknya kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di berbagai daerah bukanlah akibat dari kebijakan atau proses yang berasal dari pemerintah pusat. Menurutnya, keputusan mengenai kenaikan PBB sepenuhnya berada di ranah pemerintah kabupaten atau kota, sebuah langkah yang rutin terjadi setiap tahun di beberapa wilayah.
“Kenaikan-kenaikan PBB itu merupakan kebijakan di tingkat kabupaten/kota. Tidak benar jika kenaikan tersebut seolah-olah adalah dampak dari proses yang ada di pusat,” ujar Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Prasetyo juga membantah klaim yang menyebutkan bahwa lonjakan pajak daerah ini disebabkan oleh minimnya alokasi anggaran yang ditransfer dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan bahwa penyebab kenaikan PBB bervariasi antar daerah, mencerminkan kebijakan spesifik masing-masing pemerintah daerah.
“Tidak ada penyebabnya karena itu, bukan ya (kurang anggaran dari pusat). Itu kan memang kebijakan-kebijakan setiap pemerintah daerah, dan memang berbeda-beda antara satu kabupaten dengan kabupaten yang lainnya,” terangnya seperti dilansir siaran Kompas TV, Kamis (14/8/2025).
Mensesneg mencontohkan kasus kenaikan PBB di Kabupaten Pati, yang menurutnya memiliki teknis berbeda dibandingkan kabupaten lain. Ia pun memastikan bahwa setiap kenaikan PBB telah melalui pertimbangan matang sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Terkait permasalahan yang timbul akibat kenaikan pajak ini, Prasetyo mengungkapkan telah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.
Kasus kenaikan PBB di Kabupaten Pati menjadi sorotan publik, khususnya setelah Bupati Pati dikritik karena komunikasi publiknya yang dianggap memicu kegaduhan terkait kebijakan kenaikan PBB sebesar 250 persen. Walaupun kebijakan tersebut sempat dibatalkan, protes warga tetap berlanjut bahkan menuntut Bupati Pati Sudewo mundur.
Berkaca pada pengalaman Pati, Prasetyo mengingatkan para kepala daerah untuk selalu berhati-hati dalam mengeksekusi setiap kebijakan publik. “Menjadi pemimpin itu harus terus berhati-hati, siapapun pemimpin di tingkat apapun harus berhati-hati untuk memikirkan setiap kebijakan itu. Usahakan jangan menyusahkan rakyat,” tegasnya.
Fenomena kenaikan PBB yang signifikan ini tidak hanya terjadi di Pati. Setidaknya ada lima daerah lain yang menghadapi situasi serupa, meliputi Jombang, Semarang, Bone, dan Cirebon. Kebijakan ini telah memicu penolakan massal dan demonstrasi dari masyarakat di kelima daerah tersebut.
Di Kota Cirebon, misalnya, ratusan warga yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon menolak keras kenaikan PBB yang mencapai angka fantastis 1.000 persen. Kenaikan ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi. Juru bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati, menilai kebijakan tersebut sangat memberatkan dan tidak logis bagi masyarakat.
Situasi serupa juga memanas di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, di mana protes terhadap kenaikan PBB-P2 hingga 300 persen berujung ricuh. Puluhan mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) terlibat bentrok dengan aparat di depan kantor DPRD Bone, dipicu kekecewaan karena aspirasi mereka tidak ditanggapi. Ketua DPRD Bone, Andi Tenri Walinong, mengaku terkejut dan menegaskan bahwa kenaikan ini belum memenuhi asas legalitas penetapan, serta berkomitmen untuk mengawal pembatalannya.
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sendiri merupakan pungutan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan/atau bangunan di wilayah desa maupun kota, dengan pengecualian untuk lahan perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
