Ragamutama.com – , Jakarta — Investigasi mendalam tengah dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat (AD) terkait insiden ledakan amunisi kedaluwarsa yang terjadi di Garut, Jawa Barat. Sebanyak 46 saksi telah dimintai keterangan, terdiri dari berbagai elemen masyarakat dan personel militer. “Kami telah meminta keterangan dari 21 warga sipil dan 25 anggota TNI,” jelas Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana, saat dihubungi pada hari Rabu, 14 Mei 2025.
Brigjen. Wahyu menambahkan bahwa saat ini tim investigasi sedang melakukan verifikasi silang antara keterangan para saksi dengan bukti-bukti yang ditemukan di lokasi kejadian. Analisis mendalam juga dilakukan terhadap sejumlah barang bukti yang telah dikumpulkan. Proses investigasi ini membutuhkan waktu karena kompleksitasnya dalam mengidentifikasi penyebab pasti ledakan. “Kami mengharapkan pengertian dari semua pihak untuk memberikan kesempatan kepada tim investigasi kami,” tuturnya.
Ledakan tragis ini terjadi pada Senin pagi, 12 Mei 2025, ketika prajurit TNI tengah menjalankan prosedur pemusnahan amunisi yang sudah tidak memenuhi standar kelayakan di Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Lokasi pemusnahan yang digunakan merupakan area milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) yang secara reguler dimanfaatkan untuk kegiatan serupa, dengan mengikuti protokol keamanan yang ketat.
Akibat insiden tersebut, 13 orang kehilangan nyawa, termasuk 4 personel TNI dan 9 warga sipil. Brigjen. Wahyu menginformasikan bahwa seluruh jenazah korban dari kalangan masyarakat sipil telah berhasil diidentifikasi. Jenazah kesembilan korban tersebut telah diserahkan kepada keluarga masing-masing untuk proses pemakaman.
Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Utut Adianto, mengungkapkan dugaannya bahwa ledakan amunisi kedaluwarsa milik TNI AD disebabkan oleh faktor kelalaian. Beliau menekankan pentingnya ketegasan dari pimpinan untuk mencegah terjadinya keteledoran serupa di masa mendatang. “Ini bukan semata-mata soal aturan, melainkan soal dedikasi terhadap keunggulan dan sikap profesional dalam bekerja,” ujar Utut saat ditemui di kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 14 Mei 2025.
Utut menjelaskan bahwa satuan tentara sebenarnya telah memiliki panduan yang komprehensif untuk melaksanakan tugas peledakan amunisi bekas. Namun, kurangnya pengawasan dari pihak pimpinan menyebabkan aturan tersebut tidak sepenuhnya dipatuhi. Menurutnya, jika pengawasan dan prosedur dilaksanakan dengan ceroboh, potensi terulangnya kejadian serupa di masa depan akan sangat besar. “(Oleh karena itu,) jangan ceroboh, aturan harus dipatuhi, dan harus ada komandan yang bertanggung jawab mengawasi,” tegas politikus PDIP tersebut.
Utut mendesak adanya perbaikan yang signifikan di dalam instansi pertahanan negara. Salah satu contohnya adalah dengan menjauhkan lokasi peledakan dari area permukiman penduduk. “Lokasi kegiatan militer seharusnya jauh dari masyarakat sipil dan harus steril,” tandasnya.
Pilihan Editor:
Tentara Keluar Barak: Pengamanan Demo Hingga PSN
