Kenaikan Tarif Baja dan Aluminium AS 50 Persen: Inggris Terpukul, Uni Eropa Siap Balas
Jakarta, RAGAMUTAMA.COM – Keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menggandakan tarif impor baja dan aluminium menjadi 50 persen mulai Rabu, 4 Juni 2025, telah memicu kegelisahan global. Langkah drastis ini sontak menciptakan badai baru, terutama bagi Inggris, yang ironisnya sudah mencapai kesepakatan awal dengan AS untuk menghapus tarif tersebut, namun implementasinya masih terkatung-katung.
Pemerintah Inggris kini berpacu dengan waktu, mengintensifkan negosiasi demi melindungi produsen baja dalam negeri dari kerugian besar. Sekretaris Perdagangan Inggris, Jonathan Reynolds, dijadwalkan bertemu dengan mitranya dari AS, Jamieson Greer, di Paris pekan depan dalam pertemuan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Fokus utama pertemuan ini adalah mempercepat jadwal pembebasan Inggris dari jerat tarif baru Trump.
“Inggris adalah negara pertama yang mengamankan kesepakatan perdagangan dengan AS awal bulan ini dan tetap berkomitmen untuk melindungi bisnis dan pekerjaan Inggris di sektor-sektor kunci, termasuk baja,” kata seorang juru bicara pemerintah Inggris, dikutip dari *The Guardian* pada Minggu (1/6/2025). Ia menambahkan bahwa pemerintah terus bernegosiasi demi memberikan kejelasan bagi industri yang kini dihantui ketidakpastian.
Produsen Inggris Terpukul Akibat Janji yang Belum Terealisasi
Kesepakatan awal yang dicapai pada awal Mei itu sejatinya menjanjikan angin segar: penghapusan tarif pada baja dan aluminium, serta pengurangan tarif mobil dari 25 persen menjadi 10 persen untuk hingga 100 ribu unit mobil Inggris per tahun. Namun, ketiadaan implementasi resmi membuat janji tersebut sekadar di atas kertas, menghalangi industri untuk memanfaatkan keuntungan yang seharusnya.
Akibatnya, produsen baja Inggris kini dihadapkan pada jurang ketidakpastian mendalam. Beberapa pesanan terancam tertunda, bahkan dibatalkan, menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan pelaku industri, terutama karena sejumlah pengiriman sudah berada di tengah laut dan berisiko terjebak tarif baru yang mencekik.
Direktur Jenderal UK Steel, Gareth Stace, kepada *BBC* pada Minggu (1/6/2025), menggambarkan situasi ini sebagai “pukulan keras” yang “menjerumuskan industri baja Inggris lebih jauh ke dalam kebingungan.” Ia menekankan bahwa perusahaan-perusahaan dilanda kecemasan mendalam karena pesanan yang sedang dalam perjalanan berpotensi besar untuk dibatalkan.
Tekanan Diplomatik Inggris Meningkat di Tengah Gejolak Global
Setelah pengumuman Trump, pemerintah Inggris langsung mengintensifkan upaya diplomasi. Langkah ini diambil mengingat tarif baru diprediksi akan menambah tekanan pada perdagangan baja global yang sudah lesu. Inggris berusaha keras memastikan implementasi kesepakatan dapat direalisasikan dalam hitungan minggu, bukan bulan, untuk menghindari kerugian yang lebih parah.
Para pejabat Inggris secara aktif mencari kejelasan mengenai dampak langsung tarif baru terhadap pasar ekspor mereka. Tekanan ini bukan hanya soal angka kerugian finansial, tetapi juga menyangkut reputasi negara dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pembatalan pesanan atau penundaan kontrak dapat memiliki dampak luas terhadap tenaga kerja dan investasi di sektor baja yang vital.
Meskipun volume ekspor baja dan aluminium Inggris ke AS senilai sekitar 700 juta poundsterling (sekitar Rp15,3 triliun) per tahun mungkin tidak tergolong besar, produk-produk ini banyak digunakan untuk aplikasi strategis, seperti komponen kapal selam nuklir. Hal ini menjadikan pasar AS sangat vital dan sulit digantikan oleh pembeli lain, menambah urgensi bagi Inggris.
Uni Eropa Mengancam Balasan, Celah Hukum Terbuka di AS
Keputusan Trump juga menuai reaksi keras dari Uni Eropa (UE). Komisi Eropa secara terbuka menyatakan kebijakan tersebut “mengecewakan dan tidak konstruktif.” Lebih lanjut, mereka memperingatkan akan mengambil langkah balasan tegas jika solusi damai tidak tercapai dalam waktu dekat.
Tindakan balasan UE dapat mulai berlaku paling cepat 14 Juli atau bahkan lebih awal, dan akan menjadi perluasan dari kebijakan balasan yang sudah ada sebelumnya. Eropa bertekad menunjukkan bahwa kebijakan perdagangan sepihak yang merugikan akan selalu ditanggapi secara proporsional.
Di dalam negeri AS sendiri, keputusan Trump juga menghadapi gugatan hukum. Pekan lalu, sebuah pengadilan federal sempat memblokir banyak tarif menyeluruh yang diberlakukan Trump, menilainya melampaui kewenangan presiden. Namun, pengadilan banding kemudian membatalkan blokir tersebut, memungkinkan tarif tetap berlaku sambil argumen hukum ditinjau ulang, menambah dinamika ketidakpastian di tengah gelombang proteksionisme ini.
