Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan Immanuel Ebenezer sebagai tersangka pada Jumat, 22 Agustus 2025. Penetapan status ini segera diikuti dengan pemberhentian Noel, sapaan akrabnya, dari jabatannya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Noel tersandung kasus dugaan pemerasan terhadap sejumlah perusahaan terkait pengurusan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Prosedur standar seharusnya hanya membebankan biaya resmi sebesar Rp 275 ribu per sertifikat kepada para buruh. Namun, Noel diduga terlibat dalam praktik penarikan biaya yang jauh lebih tinggi, mencapai hingga Rp 6 juta.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, mengungkapkan bahwa Immanuel Ebenezer tidak hanya mengetahui praktik lancung ini, melainkan juga secara aktif meminta jatah. “Noel meminta imbalan dan menerima Rp 3 miliar serta sebuah motor Ducati,” jelas Asep, menggarisbawahi keterlibatan langsung yang substansial.
Kasus ini mencuat di tengah fakta bahwa Immanuel Ebenezer telah menikmati pendapatan yang signifikan dari posisinya sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan sejak dilantik pada pertengahan Oktober 2024. Gaji pokok wakil menteri, merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000, sebetulnya sebesar Rp 5.040.000 per bulan, mengikuti gaji pokok menteri negara. Meski demikian, rincian spesifik gaji pokok wakil menteri tidak tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 176/PMK.02/2015 yang mengatur hak keuangan mereka.
Selain gaji pokok, wakil menteri juga menerima tunjangan jabatan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Permenkeu Nomor 176/PMK.02/2015, tunjangan jabatan wakil menteri ditetapkan sebesar 85 persen dari tunjangan jabatan menteri, yang mencapai Rp 13,6 juta per bulan. Dengan perhitungan tersebut, Noel mendapatkan tunjangan jabatan sekitar Rp 11.566.800 per bulan. Ditambah lagi, ada tunjangan kinerja yang besarnya 135 persen dari komponen tunjangan serupa yang diterima pejabat struktural eselon Ia dengan peringkat jabatan tertinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Permenkeu yang sama.
Fasilitas negara lainnya juga melengkapi pendapatan dan kenyamanan wakil menteri, termasuk kendaraan dinas, rumah jabatan, jaminan kesehatan, Tunjangan Hari Raya (THR), dan gaji ke-13. Apabila kementerian belum dapat menyediakan rumah jabatan, wakil menteri berhak atas kompensasi berupa tunjangan perumahan sebesar Rp 35.000.000 setiap bulannya.
Tak hanya dari posisi wakil menteri, Immanuel Ebenezer juga diketahui merangkap jabatan sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero) sejak 16 Juni 2025. Laporan tahunan PT Pupuk Indonesia (Persero) tahun 2023 menunjukkan bahwa seorang komisaris di perusahaan BUMN tersebut memperoleh honorarium sekitar Rp 128,7 juta, tunjangan transportasi Rp 24,3 juta, serta tunjangan THR dan asuransi lainnya. Angka-angka ini menggambarkan betapa ‘jumbo’nya pendapatan yang dinikmati Noel dari berbagai sumber.
Mencermati besarnya penghasilan yang diperoleh Immanuel Ebenezer dari jabatan-jabatan negara, muncul pertanyaan mendasar: mengapa pejabat dengan pendapatan fantastis masih terjerat kasus korupsi? Pendiri Nalar Institute, Yanuar Nugroho, berpendapat bahwa akar korupsi bukan terletak pada masalah gaji, melainkan pada celah kekuasaan yang kerap dimanfaatkan.
“Yaitu monopoli kewenangan, ruang diskresi yang luas, dan lemahnya akuntabilitas,” tegas Yanuar saat dihubungi pada Sabtu, 23 Agustus 2025. Menurutnya, pencegahan korupsi yang efektif dapat dicapai melalui pengawasan ketat, transparansi, dan kepastian hukum. Ia juga menyoroti bahwa komitmen Presiden Prabowo Subianto yang kerap menunjukkan sikap antikorupsi, belum sepenuhnya terimplementasi dalam praktik. “Standar etika dan konflik kepentingan tidak dipagari sejak awal,” tambahnya.
Kasus pemerasan terkait sertifikasi K3 yang melibatkan Noel, lanjut Yanuar, merupakan indikasi kuat bahwa sistem yang ada belum dirancang untuk menutup peluang rente. Mekanisme audit dan pengawasan, baik ex-ante (sebelum) maupun ex-post (sesudah), dinilai belum cukup kuat untuk menimbulkan efek jera. Dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara ini mendesak adanya reformasi kelembagaan yang serius. Tanpa itu, komitmen Prabowo dalam memberantas korupsi dikhawatirkan akan terjebak dalam paradoks, yaitu “lantang di level wacana, tetapi rapuh di level tindakan. Omon-omon saja,” pungkas mantan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan ini.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, menekankan pentingnya pejabat negara menegakkan citra bebas korupsi. Ia secara khusus menyoroti Immanuel Ebenezer yang merangkap jabatan Komisaris di PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai contoh pejabat dengan pendapatan besar. “Seharusnya tidak perlu lagi mencari-cari keuntungan dari jabatan yang dipegangnya,” kata Yahya pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Yahya juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi. Menurutnya, tindakan Noel sangat memprihatinkan karena telah mencoreng komitmen pemerintah. “Sebagai pembantu presiden, mestinya harus hati-hati dan lebih tegas komitmennya memberantas korupsi,” ujar politikus Partai Golkar ini.
