Jakarta – Setelah melewati perundingan maraton selama sembilan tahun yang penuh tantangan, kesepakatan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU CEPA) akhirnya tercapai. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengumumkan bahwa negosiasi krusial ini kini telah memasuki tahap akhir, menandai tonggak penting bagi hubungan ekonomi bilateral Indonesia dan Uni Eropa. Durasi perundingan yang hampir satu dekade ini, menurut Airlangga, bukan tanpa alasan.
Mantan Menteri Perindustrian itu menjelaskan bahwa mencapai titik temu dengan 27 negara anggota Uni Eropa merupakan sebuah kompleksitas tersendiri yang memerlukan kehati-hatian dan ketekunan. Materi perjanjian yang sangat komprehensif, mencakup berbagai sektor ekonomi, turut menjadi faktor utama yang membuat proses negosiasi memakan waktu lama. “Mencari titik temu dengan 27 negara di Eropa ini bukanlah hal yang sederhana,” tegas Airlangga dalam konferensi pers daring pada Sabtu, 7 Juni 2025.
Sebagai kerangka perjanjian kerja sama ekonomi strategis, IEU CEPA telah menjadi fokus utama diplomasi ekonomi Indonesia sejak dimulainya negosiasi pada tahun 2016. Selama periode tersebut, perundingan ini telah melalui 19 putaran utama, menunjukkan tingkat kerumitan dan komitmen kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.
Terbaru, titik terang dalam negosiasi dicapai setelah pertemuan penting antara Menko Airlangga Hartarto dengan Komisioner Perdagangan dan Keamanan Ekonomi Uni Eropa, Maros Sefcovic, di Brussels, Belgia, pada Jumat, 6 Juni 2025. Pertemuan ini berhasil menuntaskan seluruh isu yang selama ini menjadi ganjalan. “Alhamdulillah sekarang sudah masuk dalam putaran akhir. Artinya seluruh isunya sudah kita selesaikan,” ujarnya dengan nada optimis.
Dengan tercapainya kesepakatan prinsip, tahapan berikutnya adalah penyelesaian seluruh materi perjanjian secara detail. Pemerintah Indonesia, di bawah koordinasi Airlangga, akan segera merampungkan naskah legal perjanjian dalam waktu dekat. Setelah itu, proses ratifikasi akan dilanjutkan, yang memerlukan persetujuan dari 27 negara anggota Uni Eropa. Hasil perundingan ini juga akan segera diumumkan secara resmi dan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto serta Presiden Komisi Eropa.
Dalam kesempatan yang sama, Airlangga juga menepis anggapan bahwa permohonan Indonesia terkait Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa (EUDR) menjadi penyebab utama lambannya negosiasi. Meskipun demikian, ia berharap agar Uni Eropa, melalui kerangka IEU CEPA, dapat memberikan kelonggaran, khususnya bagi produk-produk kehutanan asal Indonesia yang selama ini menghadapi tantangan regulasi.
Isu kebijakan EUDR memang menjadi salah satu bahasan penting yang secara aktif dibawa Indonesia dalam setiap putaran perundingan IEU CEPA. Regulasi ini dianggap sebagai hambatan non-tarif yang signifikan, terutama bagi ekspor komoditas unggulan Indonesia seperti minyak sawit, untuk dapat menembus pasar Eropa. Penerapan regulasi anti deforestasi ini oleh Eropa akan dimulai pada Desember 2025, setelah ditunda selama 12 bulan, menambah urgensi bagi Indonesia untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan melalui IEU CEPA.
