TEMPO.CO, Jakarta – Wacana penunjukan mantan presiden sebagai pengawas di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menuai kritik tajam. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Yassar Aulia menilai langkah tersebut akan menjadi bencana bagi profesionalisme dan meritokrasi di tubuh superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
“Jika rencana tersebut direalisasikan, good governance ataupun good corporate governance akan menjadi angan-angan semata bagi superholding tersebut,” ujar Yassar saat dihubungi, Selasa, 18 Februari 2025.
Menurutnya, pola penempatan jabatan di lingkungan BUMN selama ini sudah kerap bermasalah, dengan kecenderungan mengakomodasi kepentingan politik. Skema pengisian jabatan, khususnya komisaris, sering kali dijadikan ajang barter politik atau pembayaran utang budi kepada pihak-pihak yang berjasa dalam proses politik dan pemenangan pemilu.
“Bagi BUMN secara umum saja, sudah banyak catatan yang mengungkap bahwa skema pengisian jabatan kerap memiliki tendensi untuk mengakomodasi barter politik semata,” ujarnya.
Kondisi ini, lanjut Yassar, akan semakin diperparah dengan dipangkasnya banyak kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengaudit laporan keuangan Danantara. Kini, BPK hanya dapat melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) setelah mendapat persetujuan dari DPR. Hal ini dinilai dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan superholding tersebut.
Dengan berbagai catatan tersebut, ICW menegaskan wacana ini berpotensi menggerus prinsip tata kelola yang baik di lingkungan Danantara. Kritik terhadap rencana ini pun diperkirakan akan terus mengemuka seiring dengan semakin besarnya peran dan kewenangan super holding BUMN dalam perekonomian nasional.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengajak seluruh mantan Presiden Republik Indonesia, seperti Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) untuk ikut mengawasi BP Danantara.
“Danantara adalah kekuatan energi masa depan, dan ini harus kita jaga bersama. Oleh karena itu, saya minta semua Presiden sebelum saya berkenan ikut menjadi pengawas di dana ini,” kata Prabowo dalam pidato politik HUT Gerindra di Bogor, Jawa Barat, 15 Februari 2025.
Prabowo juga meminta ormas keagamaan, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) untuk ikut mengawasi pengelolaan dana kekayaan negara di Danantara.
Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan Editor: Apa Dampaknya Jika Pemerintah Mematok Harga Gabah di Tingkat Petani
