Pengamat Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, secara tegas meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk segera membatalkan negosiasi yang sedang berlangsung dengan Amerika Serikat. Permintaan ini muncul di tengah ketegangan akibat pengumuman tarif impor baru yang disampaikan mantan Presiden AS Donald Trump.
Melalui platform media sosialnya, Truth Social, Donald Trump membocorkan surat yang ditujukan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto. Dalam surat tersebut, Trump mengisyaratkan bahwa mulai 1 Agustus 2025, Indonesia akan menghadapi kenaikan tarif impor sebesar 32 persen. Ancaman tarif ini bahkan berpotensi ditambah 10 persen, sebagai wujud ancaman Trump terhadap negara-negara yang tergabung dalam blok BRICS.
Kondisi ini terjadi bersamaan dengan perjalanan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang pada Selasa (8/7) langsung terbang dari Brasil menuju Washington, DC, untuk melanjutkan negosiasi dengan pihak AS. Namun, menurut Hikmahanto, kehadiran Airlangga dalam negosiasi tersebut menjadi tidak relevan mengingat keputusan tarif 32 persen sudah final dan akan berlaku pada 1 Agustus 2025.
“Negosiasi oleh Menko perlu dibatalkan mengingat tarif 32 persen akan diberlakukan mulai 1 Agustus, bahkan ada kemungkinan ditambah 10 persen sebagai ancaman Trump terhadap negara-negara BRICS,” ujar Hikmahanto. Ia menegaskan bahwa pembatalan negosiasi ini akan mencerminkan keteguhan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan serta menolak intervensi asing.
Hikmahanto menambahkan, langkah tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tidak akan “mengemis-ngemis” kepada Trump. Sebaliknya, Indonesia harus menunjukkan kekuatan dan konsistensinya dalam menjaga kedaulatan negara, sekaligus menolak campur tangan pihak asing dalam urusan domestik maupun kebijakan perdagangan.
Lebih lanjut, Hikmahanto menyarankan agar Indonesia sebaiknya menunggu hingga 1 Agustus 2025 untuk melihat apakah kebijakan Trump ini akan tetap diberlakukan atau justru berubah. Ia berpendapat bahwa tarif yang dikenakan pada akhirnya akan ditanggung oleh konsumen dan pasar di Amerika Serikat sendiri. “Ada kemungkinan rakyat AS, terutama bursa di AS, tidak setuju dan akan menghajar kebijakan Trump ini,” jelasnya.
Oleh karena itu, Hikmahanto mendorong pemerintah Indonesia untuk menggalang kekuatan bersama dengan negara-negara lain yang juga dikenakan tarif tinggi oleh Trump, khususnya di kawasan ASEAN. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk suara tunggal dalam menentang kebijakan proteksionis ini. “Bukan sebaliknya justru mengikuti keinginan Trump dan mengikuti apa yang diminta Trump. Intinya negara yang dikenakan tarif harus bersatu dan tidak mau untuk diadu domba atau devide et impera oleh Trump,” pungkas Hikmahanto, menekankan pentingnya persatuan melawan upaya pemecahbelahan.
