Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menegaskan komitmen penuh terhadap transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan lebih dari 15 ribu unit laptop untuk siswa Sekolah Rakyat. Ia secara tegas menyatakan tidak akan memberi sedikit pun ruang bagi praktik korupsi atau permainan yang menyimpang dari aturan.
“Saya sudah meminta kepada penanggung jawab pengadaan untuk melaksanakan proses ini dengan transparan, terbuka, tanpa kongkalikong, dan memastikan tidak ada lagi praktik-praktik yang melanggar aturan,” ujar Gus Ipul. Pernyataan tersebut disampaikan saat ia makan malam bersama Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti dan siswa Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 9 Kota Bandung pada Sabtu, 9 Agustus 2025.
Program ini dirancang untuk mendistribusikan laptop kepada seluruh siswa Sekolah Rakyat guna menunjang aktivitas pembelajaran mereka. Tahap pertama akan menyalurkan 9.705 unit laptop, diikuti tahap kedua dengan 5.665 unit. Spesifikasi perangkat disesuaikan dengan jenjang pendidikan masing-masing siswa, dan selain laptop, Kementerian Sosial juga menyediakan seragam sekolah.
Gus Ipul menambahkan bahwa seluruh tahapan pengadaan didampingi oleh aparat penegak hukum, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi. “Kami pastikan semua proses itu sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Kami juga meminta pendampingan dari aparat terkait,” tuturnya.
Penyediaan laptop ini, menurut Mensos, bukan sekadar bantuan fasilitas, melainkan sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Sekolah Rakyat. Ia menekankan, “Fasilitas ini adalah bagian dari komitmen kami untuk memastikan siswa Sekolah Rakyat mendapatkan sarana belajar yang layak dan setara dengan sekolah-sekolah terbaik lainnya.”
Saat ini, program Sekolah Rakyat telah beroperasi di 67 titik di seluruh Indonesia dan ditargetkan akan mencapai 100 titik pada pertengahan Agustus 2025. Jumlah ini akan terus bertambah menjadi 159 titik pada bulan September, menunjukkan ekspansi yang signifikan.
Sekolah Rakyat merupakan inisiatif utama dari Presiden Prabowo yang melibatkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Kementerian Sosial bertanggung jawab penuh atas operasional sekolah, sementara pembangunan gedung serta sarana dan prasarana dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Adapun kurikulum dan seleksi guru menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, guru agama disediakan oleh Kementerian Agama, sedangkan pemerintah daerah berperan dalam penetapan siswa dan penyediaan lahan.
