Pengunduran diri 143 guru Sekolah Rakyat menjadi sorotan tajam. Praktisi pendidikan menilai, pemerintah seolah mengulangi kesalahan serupa akibat penempatan tugas yang jauh dari domisili. Dampaknya, siswa Sekolah Rakyat terancam menjadi korban.
Ratusan guru mengundurkan diri, dan siswa Sekolah Rakyat menjadi pihak yang paling dirugikan. Beberapa mata pelajaran terpaksa tak bisa berjalan karena kekurangan tenaga pengajar. Padahal, kegiatan belajar mengajar telah dimulai sejak 14 Juli lalu.
Ironisnya, kejadian serupa pernah terjadi beberapa bulan sebelumnya. Pada April 2025, sebanyak 1.967 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), yang sebagian besar adalah dosen, memilih untuk mengundurkan diri karena alasan yang sama: penempatan yang terlampau jauh dari tempat tinggal, bahkan lintas pulau.
Seharusnya, masalah ini tidak perlu berulang. Seorang pengamat berpendapat, pemerintah kurang melakukan kajian dan evaluasi mendalam setelah kasus CPNS sebelumnya. Pemetaan kebutuhan guru yang akurat dan informasi detail yang jelas sejak awal pembukaan lowongan, menjadi kunci untuk mencegah masalah ini terulang.
Pemerintah sendiri berdalih bahwa setiap pelamar telah menyetujui konfirmasi kesediaan untuk ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Konfirmasi ini wajib diisi, dan pelamar yang menolak tidak bisa melanjutkan proses pendaftaran.
Namun, di tengah kondisi kekurangan guru, potensi sanksi bagi calon guru yang ditempatkan tidak sesuai harapan ini justru dikhawatirkan akan memperburuk distribusi pendidikan di masa depan.
‘Ternyata di luar ekspektasi’
Sekolah Rakyat di Sentra Wirajaya Makassar, Sulawesi Selatan, merasakan langsung dampak pengunduran diri ini. Dua guru yang berasal dari Jawa memilih mundur karena lokasi mengajar yang jauh.
“Iya, karena terkendala domisili. Harapan mereka di awal sesuai penempatan domisilinya, ternyata di luar ekspektasi,” ungkap Radiah, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama Sentra Wirajaya, kepada BBC News Indonesia.
Kedua guru tersebut belum sempat mengajar sejak kegiatan belajar dimulai pada 14 Juli 2025. Radiah menyayangkan keputusan ini, mengingat salah satu syarat melamar adalah bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia.
“Kan diawal sudah disampaikan siap ditempatkan di seluruh indonesia seperti itu. Cuma ekspektasi mereka sesuai dengan domisilinya,” imbuh Radiah.
Akibatnya, sekolah kekurangan guru untuk mata pelajaran IPS dan Seni Budaya. “Kami memaksimalkan potensi yang ada, dengan guru dan tendik (tenaga pendidik) yang ada di sini, supaya kegiatan itu bisa berjalan maksimal,” jelas Radiah.
Saat ini, 11 guru tinggal di asrama bersama anak-anak, semuanya berasal dari Makassar. Asrama guru terletak di lingkungan perkantoran Sentra Wirajaya Makassar, Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Sentra Wirajaya ini berjarak 15 km dari pusat kota Makassar, dekat perkampungan nelayan Untia.
Kondisi serupa terjadi di Sekolah Rakyat yang berlokasi di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Padang. Sampai saat ini, tidak ada guru agama karena dua guru yang ditugaskan mengundurkan diri.
“Saat itu, saya bilang silakan memikirkan lebih dulu, karena info dari Kemensos bapak ditempatkan di tempat saya. Nah sekiranya bapak memang akan bekerja di sini, beritahu saya. Besoknya, dia bilang dia enggak ikut tes dari awal seperti seharusnya karena dia memang enggak mau,” kata Kepala Sekolah Azizah Batubara kepada BBC News Indonesia.
Sebenarnya, Azizah sudah menyiapkan guru pengganti. Namun, karena jarak rumah dengan lokasi Sekolah Rakyat yang cukup jauh, guru tersebut menolak.
“Sebelumnya dia mau, tapi kan BBPPKS ada dua ya. Dia mengira yang di Ulak Karang, ternyata kan bukan,” ujar Azizah.
Azizah telah melaporkan masalah ini ke Kementerian Sosial dan Kantor Wilayah Kementerian Agama setempat untuk meminta guru pengganti. Penyediaan guru agama menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.
“Saat ini, kami memitigasinya dengan salah satu guru yang berlatar belakang pengetahuan agama sangat baik karena dari pesantren.”
Namun, ia memastikan kegiatan belajar masih terkendali karena siswa masih menjalani program matrikulasi beberapa bulan ke depan.
Berbeda dengan kondisi di atas, Sekolah Rakyat Sentra Handayani, Jakarta, memiliki 12 guru yang aktif mengajar dan tidak ada yang mengundurkan diri. Mayoritas berasal dari Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Hanya satu guru yang berasal dari Solo, Jawa Tengah.
Menurut Delvi Tiara Anjani, salah seorang guru di Sekolah Rakyat tersebut, rekannya dari Solo berangkat ke Jakarta dengan biaya sendiri. “Tapi ada informasi akan diganti oleh pemerintah,” kata Delvi.
Bagaimana seleksi guru Sekolah Rakyat?
Delvi Tiara Anjani, guru matematika di Sekolah Rakyat Sentra Handayani, berbagi pengalamannya mengikuti seleksi guru Sekolah Rakyat. Awalnya, ia mengikuti seleksi guru PPPK Pemerintah Daerah pada Mei 2025.
Pada bulan Juni, muncul pengumuman bahwa guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pra-jabatan atau PPG calon guru yang sedang mengikuti seleksi guru PPPK dapat mengikuti seleksi tambahan untuk Sekolah Rakyat.
Delvi, yang berasal dari Jakarta Timur, mengakui adanya konfirmasi kesediaan yang harus diisi sebelum melanjutkan proses.
“Setelah mengirimkan konfirmasi kesediaan, diseleksi berdasarkan nilai CAT yang sudah kami jalani dari seleksi sebelumnya. Diurutkan dari nilai paling besar,” tutur Delvi.
Pengumuman hasil konfirmasi kesediaan menyebutkan 3.622 guru berhak mengikuti seleksi tambahan berupa tes bahasa Inggris, tes psikologi, dan wawancara. Nilai akhir merupakan penjumlahan dari semua tes, dengan bobot terbesar (50%) pada nilai CAT.
Sesuai dengan persyaratan resmi, guru yang dapat mendaftar berusia 20-45 tahun, bukan PNS atau CPNS, memiliki sertifikat pendidik melalui program PPG pra-jabatan atau PPG calon guru, serta berpendidikan sarjana atau diploma empat dengan IPK minimal 3,0.
Delvi memenuhi semua persyaratan tersebut. Namun, mengenai penempatan, Delvi mengaku tidak pernah mendapat informasi karena menurutnya disesuaikan dengan formasi yang tersedia di daerah tersebut.
Hal ini sejalan dengan proses CPNS beberapa waktu lalu. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakhrulloh, menjelaskan bahwa saat itu digunakan sistem optimalisasi, sehingga penempatan sesuai dengan kebutuhan formasi.
Contohnya, jika suatu daerah hanya membutuhkan tiga guru, namun pelamar berada di peringkat keempat, maka ia akan dipindahkan ke lokasi lain yang sesuai dengan formasinya dan ketersediaan kapasitas.
Akibatnya, banyak kandidat yang ditempatkan tidak sesuai dengan domisili atau tujuan awal mereka.
Sistem optimalisasi ini kembali digunakan pada penempatan guru Sekolah Rakyat tahap pertama yang berlangsung pada 10-16 Juni 2025. Belum diketahui pasti apakah sistem ini masih akan diterapkan pada rekrutmen tahap kedua yang sedang berjalan.
‘Tidak memenuhi panggilan’
Beberapa waktu lalu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyampaikan bahwa 160 dari 1.469 guru yang diterima mengundurkan diri dari Sekolah Rakyat.
Namun, pada Kamis (13/07), Saifullah meralat jumlah tersebut. Setelah pendataan ulang, tercatat 143 orang “tidak memenuhi panggilan”.
“Istilah yang lebih tepat dari mengundurkan diri adalah ‘tidak memenuhi panggilan’ karena mereka yang dinyatakan diterima tidak datang ke Sekolah Rakyat,” jelas Saifullah kepada BBC News Indonesia.
Dua alasan utama guru-guru ini memilih mundur:
Pertama, masalah domisili akibat sistem optimalisasi.
Kedua, sebagian guru sudah diterima penempatan formasi guru di daerah karena mereka berasal dari pengusulan daerah yang sebelumnya belum ada penempatan.
Saifullah meyakinkan bahwa proses matrikulasi dan belajar mengajar tidak akan terganggu karena sebagian besar guru yang mengundurkan diri berasal dari 23 Sekolah Rakyat yang belum beroperasi.
Angka guru yang mundur tertinggi ada di Kabupaten Sarmi, Papua (12 orang) untuk sekolah yang belum beroperasi. Selain itu, ada juga 10 guru yang mundur di Kota Jayapura.
Menurut data Kementerian Sosial, Sekolah Rakyat di Kota Jayapura belum beroperasi, padahal pembelajaran di balai tersebut sudah berjalan sejak 14 Juli 2025. Hal serupa terjadi di Sentra Wirajaya Makassar yang sudah berjalan dengan 133 murid, namun masih disebut belum beroperasi.
Menurut Saifullah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memiliki data sekitar 50.000 guru yang siap menggantikan posisi kosong. Saat ini, 143 guru pengganti sudah diterima untuk mengisi kekosongan tersebut.
Secara terpisah, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Nunuk Suryani, meminta para guru untuk bertanggung jawab atas pilihan mereka saat mendaftar. Dengan kondisi ini, kemungkinan ada sanksi bagi mereka yang mengundurkan diri.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menekankan bahwa mundurnya 143 guru ini harus menjadi bahan evaluasi pemerintah.
“Kalau menyimak statement dari Menteri Sosial, bahwa yang mundur 143 tapi yang antre 50.000. Ini pernyataan yang melukai guru dan profesinya. Ini bukan soal yang antre, tapi justru 143 orang ini harus didengar suaranya supaya tidak terulang lagi,” tegas Ubaid.
Ubaid menambahkan, selama sistem optimalisasi diberlakukan, tidak ada jaminan bahwa 50.000 guru yang mengantre bersedia memenuhi panggilan. Oleh karena itu, perlu komunikasi dan kerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan kebutuhan yang akurat.
Pengamat pendidikan, Ina Liem, juga berpendapat bahwa sistem rekrutmen seharusnya berbasis pemetaan kebutuhan dan ketersediaan guru di tiap daerah. Idealnya, pemetaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan data, yaitu berapa guru yang dibutuhkan, berapa yang tersedia, dan di mana lokasinya.
“Gunakan guru setempat bila memungkinkan, karena mereka lebih siap secara sosial dan geografis,” saran Ina.
Berapa gaji guru Sekolah Rakyat?
Ina menambahkan, jika perlu mendatangkan guru dari luar daerah, harus ada sistem insentif yang layak dan transparan. “Jangan paksakan, tapi beri kesempatan guru memilih daerah yang mereka bersedia tempati sejak awal rekrutmen,” kata Ina.
Masalah penempatan guru, terutama di daerah 3T, bukanlah hal baru. Bahkan, persoalan ini tidak hanya terjadi di Sekolah Rakyat.
“Ini sudah jadi masalah klasik bertahun-tahun. Banyak guru enggan ditempatkan di daerah terpencil karena minim fasilitas, dan pemerintah sering gagal menyiapkan sistem yang adil dan manusiawi,” ujar Ina.
Ubaid juga berpendapat bahwa tidak adanya kejelasan detail informasi lowongan membuat sebagian guru yang sudah mendaftar kemudian mengundurkan diri. Selain syarat, keterbukaan mengenai fasilitas, jaminan pengangkatan sebagai ASN, kesejahteraan, hingga keberlanjutan program perlu diinformasikan sejak awal.
Resistensi terhadap penempatan yang tidak sesuai domisili juga berkaitan dengan masalah kesejahteraan. Biaya transportasi antar kota hingga biaya hidup di kota tujuan menjadi pertimbangan, terutama jika guru tersebut sudah berkeluarga.
“Status guru, apakah akan diangkat, apakah kontrak, besaran gajinya berapa, jaminan kesejahteraan, sampai keberlanjutannya, ini harus jelas. Kalau nanti ganti pemimpin, programnya tidak berlanjut, bagaimana nasib para guru ini? Ini kan seperti masuk ruang gelap,” ujar Ubaid.
Adanya konfirmasi kesediaan juga bukan merupakan jawaban. “Mereka melakukan kewajiban, mereka berhak juga untuk mempertanyakan haknya kan. Jangan dituntut kesediaan, tapi kemudian hak mereka tidak diberikan atau tidak dijelaskan secara terbuka.”
Delvi Tiara Anjani, guru di Sekolah Rakyat, hanya memperoleh informasi bahwa gajinya akan sesuai dengan Upah Minimum Regional (UMR). Namun, ketika dipastikan apakah besaran UMR mengacu pada kota tempat bertugas, Delvi mengaku belum mengetahuinya.
Ketika mengajar di sekolah swasta di Bekasi, Jawa Barat, gajinya dibayarkan sesuai jam pelajaran (JP) yang dilakukannya.
Dalam sepekan, ia mengajar 20 JP dengan rincian empat kelas dan tiap kelas lima JP. Satu JP bernilai Rp50.000. “Seminggu itu sekitar Rp1 juta, belum termasuk uang transport yang satu JP itu dihitung Rp7.000.”
Jika Delvi mengajar selama sebulan sesuai perhitungan di atas, maka gajinya sekitar Rp4,5 juta. UMR Kota Bekasi 2025 tercatat Rp5,6 juta. Jika menjadi guru Sekolah Rakyat disesuaikan dengan UMR kota tempat mengajar yaitu Jakarta, maka Delvi berhak memperoleh Rp5,3 juta.
Menanggapi hal ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa gaji guru Sekolah Rakyat akan di atas UMR, sesuai dengan perhitungan gaji pegawai Kementerian Sosial.
Tunjangan kinerja hanya bisa diperoleh oleh Kepala Sekolah yang berstatus ASN. Sementara itu, ada rencana pengangkatan guru sebagai ASN PPPK, sehingga nantinya perolehan gajinya akan disesuaikan kembali.
Bagaimana nasib murid Sekolah Rakyat?
Pengamat pendidikan, Ina Liem, berpendapat bahwa “kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas dan kesiapan gurunya”. Keberadaan Sekolah Rakyat dianggap sebagai ide mulia, tetapi persiapan yang terburu-buru dan minim kajian menimbulkan berbagai persoalan, dan anak-anak menjadi korban lagi dalam hal ini.
Di sisi lain, banyak guru honorer justru dijadikan alat politik oleh Pemerintah Daerah.
“Mereka dipertahankan tanpa status jelas, digaji rendah, tapi dijanjikan diangkat menjelang Pilkada. Ironisnya, banyak Pemda bahkan tidak mengajukan formasi PPPK, meskipun sekolahnya kekurangan guru. Akibatnya, guru-guru ini dibiarkan menggantung,” kata Ina.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, meyakini bahwa tambal sulam guru yang mengundurkan diri dari Sekolah Rakyat berdampak pada kualitas guru, sehingga anak-anak Sekolah Rakyat seolah menjadi kelinci percobaan.
Jika mengacu pada sistem optimalisasi, maka guru yang tersaring di awal memiliki nilai dan peringkat terbaik. Saringan tahap selanjutnya, menurut Ubaid, dapat diartikan bahwa kualitasnya tidak sama dengan yang lolos di tahap awal. “Justru perlakuan yang sangat diskriminatif terhadap anak-anak,” tegas Ubaid.
Meskipun sejumlah Kepala Sekolah mengambil langkah mitigasi dengan memberdayakan guru yang ada untuk menggantikan sementara posisi guru yang mundur, para pengamat menilai bahwa hal ini tetap tidak optimal. Janji pendidikan berkualitas dari pemerintah bagi anak-anak Sekolah Rakyat pun terancam tidak terpenuhi.
- Sekolah Rakyat dimulai 14 Juli – ‘Sekolah untuk bangun peradaban, tapi membuatnya gegabah dan minim kajian’
- Guru honorer berjalan kaki 6km melintasi hutan dan sungai – ‘Gaji tidak cukup tapi ini demi anak-anak’
- Penundaan pengangkatan CPNS jadi ‘blunder ekonomi’ di tengah gelombang PHK – ‘Saya jadi pengangguran’
- BKN siapkan sanksi berat bagi CPNS yang mundur: ‘Saya mundur karena punya ekspektasi gaji besar’
- Kasus 107 guru honorer di Jakarta dipecat karena dianggap ‘tak sesuai aturan’
- Angka kemiskinan turun, ratusan ribu orang terancam tak menerima bansos?
- Sekolah Rakyat dimulai 14 Juli – ‘Sekolah untuk bangun peradaban, tapi membuatnya gegabah dan minim kajian’
- Rencana pemerintah bangun Sekolah Rakyat – ‘Buang-buang duit dan buka celah korupsi, lebih baik gratiskan SD sampai SMA’
- MK putuskan SD-SMP negeri dan swasta ‘gratis’, tapi mengapa sekolah swasta tertentu dibolehkan menarik iuran?
