Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia (BI), menyoroti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai wilayah yang progresif dalam inovasi sistem pembayaran digital dan pengendalian inflasi. DIY dipandang sebagai salah satu yang terdepan dalam penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
“Provinsi DIY merupakan salah satu pionir dalam implementasi digitalisasi QRIS, bahkan termasuk yang paling cepat,” ungkap Perry dalam acara pelantikan Kepala Kantor Perwakilan BI DIY yang berlangsung di Kantor BI DIY, Jumat (16/5).
Perry menjelaskan, berkat adopsi sistem QRIS dan BI-FAST, pelaku usaha di DIY kini dapat menerima pembayaran secara instan, tanpa perlu menunggu dua hari. Bahkan, transaksi di bawah Rp250 ribu tidak dikenakan biaya tambahan.
“Di banyak daerah, bahkan pengamen dan penjual mie godok keliling pun sudah menggunakan QRIS. Mereka lebih memilih pembayaran melalui QRIS daripada uang tunai. Perkembangan ini sangat pesat, dan DIY termasuk wilayah yang sangat menonjol dalam penggunaan QRIS,” tuturnya.
Selain kemajuan di bidang digitalisasi, Perry juga memuji keberhasilan DIY dalam mengendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan. Menurutnya, Pemerintah Daerah DIY sejak awal telah aktif mendukung upaya stabilisasi harga, terutama harga kebutuhan pokok.
“DIY adalah pelopor dalam pengendalian inflasi. Sejak awal, Ngarsa Dalem (Gubernur DIY) telah mendukung kami dalam mengendalikan harga, terutama harga pangan di berbagai daerah. Beliau sangat memahami bahwa kesejahteraan rakyat tidak akan tercapai jika harga-harga tidak terkendali, terutama harga pangan,” kata Perry.
Ia menekankan bahwa pengendalian inflasi pangan menjadi prioritas utama Pemerintah Daerah DIY dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.
Kepada Kepala BI DIY yang baru, Perry memberikan tiga arahan utama: pengendalian inflasi, penguatan ekonomi kerakyatan, dan akselerasi digitalisasi.
“Instruksinya sangat jelas. Pertama, kendalikan inflasi, khususnya inflasi pangan di DIY, agar masyarakat DIY sejahtera. Kedua, ekonomi kerakyatan. DIY memiliki sumber ekonomi dari ekonomi kerakyatan, ekonomi UMKM, yang perlu dikembangkan lebih lanjut,” jelasnya.
“Ketiga adalah digitalisasi. Sekali lagi, provinsi DIY merupakan salah satu pelopor digitalisasi QRIS, termasuk yang tercepat dalam implementasinya,” pungkas Perry.
