SOLO – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan penolakannya terhadap usulan penyediaan gerbong khusus perokok di kereta api jarak jauh. Gibran menilai ide tersebut tidak sejalan dengan prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan fokus pada kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak.
Berbicara di Solo pada Minggu (24/8/2025), Gibran menjelaskan bahwa setiap perumusan kebijakan harus mempertimbangkan skala prioritas dan kapasitas fiskal yang dimiliki oleh PT KAI. Menurutnya, jika terdapat alokasi anggaran lebih, sebaiknya difokuskan pada peningkatan fasilitas bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, dan penyandang disabilitas.
Gibran mencontohkan, prioritas dapat berupa penyediaan ruang laktasi yang memadai di gerbong kereta, atau pelebaran toilet dan kamar mandi agar ibu-ibu lebih nyaman saat mengganti popok bayi. “Saya kira itu lebih prioritas,” tegasnya, menekankan pentingnya kenyamanan dan fasilitas dasar bagi semua penumpang.
Oleh karena itu, Gibran menyampaikan permohonan maaf bahwa usulan gerbong khusus perokok belum dapat diselaraskan dengan program kerja Presiden Prabowo. “Sekali lagi saya mohon maaf pada bapak ibu anggota dewan yang terhormat, masukannya tetap kami tampung, namun ada hal-hal lain yang jauh lebih prioritas,” ujarnya, menunjukkan bahwa masukan dihargai namun pertimbangan strategis lebih utama.
Usulan kontroversial mengenai gerbong khusus perokok ini pertama kali disampaikan oleh Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKB, Nasim Khan. Ia mengemukakannya saat rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, di Kompleks Parlemen Jakarta pada Rabu (20/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Nasim Khan mengusulkan PT KAI untuk menyediakan kembali satu gerbong yang difungsikan sebagai kafe atau area merokok. Ia menyebut bahwa fasilitas serupa pernah ada namun kini telah dihilangkan. “Paling tidak, ada satu gerbong untuk kafe, untuk ngopi, dan di situ juga bisa menjadi smoking area Pak,” tuturnya, menyampaikan aspirasi bagi penumpang yang menginginkan area merokok di dalam kereta api.
Perdebatan mengenai fasilitas di moda transportasi publik, khususnya kereta api, selalu menarik perhatian publik. Kebijakan prioritas pemerintah untuk kenyamanan penumpang, terutama kelompok rentan, nampaknya menjadi landasan utama dalam pengambilan keputusan ini.
