RAGAMUTAMA.COM – Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi sudah memiliki rencana memangkas sejumlah anggaran yang sebelumnya sudah tersedia di era Ridwan Kamil.
Hal ini terkait dengan efisiensi anggaran yang digalakkan pemerintah pusat hingga ke daerah.
Mantan Bupati Purwakarta itu menyebut, akan memangkas anggaran perjalanan dinas, seminar, hingga proyek-proyek yang tidak diperlukan di Jawa Barat dengan total mencapai Rp 5 triliun.
Namun, dia menegaskan bahwa pemangkasan ini tidak mengurangi anggaran pembangunan, melainkan rencana belanja yang tidak penting.
“Jadi belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan proyek yang tidak semestinya dibuat itu totalnya sudah Rp 5 triliun,” kata Dedi saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Minggu (16/2/2025).
Dedi juga mengatakan, meskipun belum resmi menjabat gubernur, pihaknya sudah menghitung pembiayaan dan tata kelola pemerintahan di Jawa Barat.
Dia pun menyebut, akan mencoba menitikberatkan penggunaan anggaran untuk pembangunan yang menjadi kebutuhan mendasar dan menghapus rencana belanja yang tidak penting.
Dedi Mulyadi mencontohkan, pihaknya akan menghapus seluruh anggaran perjalanan dinas luar negeri gubernur Jabar yang di era Ridwal Kamil sebesar Rp 1,5 miliar menjadi Rp 0.
Kemudian, perjalanan dinas dalam negeri dari Rp 1,8 miliar menjadi sekitar Rp 700 juta.
“Perlu saya informasikan sampai hari ini total dari belanja yang tidak penting, jadi bukan efisiensi menghapus anggaran pembangunan, tidak,” ujar Dedi menegaskan.
Selain perjalanan dinas, Dedi juga akan menghapus anggaran pakaian dinas hingga pengadaan mobil.
Rencana pemangkasan ini digulirkan di tengah kebijakan pemerintah pusat melakukan efisiensi anggaran.
Pangkas Anggaran Bupati/Wali Kota
Demi kebijakan efisiensi anggaran, Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi ternyata juga berencana memangkas anggaran Bupati.
Dedi Mulyadi juga meminta Bupati untuk ikut menghilangkan anggaran mobil dinas, perjalanan dinas, hingga baju dinas.
Ketimbang anggaran Bupati tersebut, ternyata Dedi Mulyadi sudah mempunyai rencana prioritas.
Ia meminta efisiensi anggaran pemerintah daerah salah satunya lebih baik diprioritaskan untuk fokus membangun jalur Puncak II.
Untuk itu, Dedi Mulyadi meminta Bupati di wilayah jalur Puncak II untuk melakukan efisiensi anggaran.
Dedi Mulyadi meminta Bupati untuk ikut menghilangkan anggaran mobil dinas, perjalanan dinas, hingga baju dinas.
Hal itu disampaikan Dedi Mulyadi ke Bupati Cianjur terpilih, dr Wahyu Ferdian.
“Hari ini kita ngomongin Puncak II, sehingga ke depan ada ekonomi baru tumbuh dari mulai Jonggol sampai Sukaresmi Cikalong, kalau Bogor sampai Tanjungsari. Kalau Purwakarta ke sininya bisa tembus Parung Banteng,” kata Demul dikutip dari akun TikToknya, @dedimulyadiofficial, Jumat (14/2/2025).
Kemudian Dedi Mulyadi pun meminta dr Wahyu untuk ikut memangkas anggaran Bupati.
“Bupati, kan saya ingin, bukan hanya gubernur yang mobil dinasnya hilang, perjalanan dinasnya dipotong setengahnya, luar negerinya hilang, baju dinasnya hilang,” kata Demul.
“Bupati gak apa-apa mobil dinasnya juga hilang?,” tanya Dedi Mulyadi lagi.
Mendengar itu, dr Wahyu pun langsung mengaku siap.
“Siap hilang, sudah diinstruksikan juga kepada kepala dinas untuk tidak ada pengadaan mobil baru di Cianjur, kita pakai mobil lama,” kata dr Wahyu sambil tersenyum.
“Kemudian gak apa-apa baju dinasnya hilang? Kebeli gak baju sendiri?,” tanya Demul lagi.
“Gak apa-apa, kebeli,” lanjutnya.
Bahkan Dedi Mulyadi juga meminta untuk menghilangkan sebagian perjalanan dinas Bupati.
“Perjalanan dinasnya hilang setengah, boleh?,” tanya Demul lagi.
“Boleh, kita fokuskan di Cianjur,” kata dr Wahyu.
Dedi Mulyadi pun berharap, dengan dibangunnya jalur Puncak II akan tumbung perekonomian baru.
“Nanti yang akan kami wujudkan adalah jalan yang menghubungkan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasik, Pangandaran, melalui jalur tengah. Namanya Jabar Tengah Selatan. Semoga terwujud,” tandasnya.
Kemudian dalam rapat bersama Bupati Tangerang dan Bupati Bogor terpilih, Dedi Mulyadi juga meminta pembangunan jalur Puncak II segera dimulai.
“Untuk jalan Puncak II, sudah bikin perencanaan yang baik. Lakukan, kalau mulai dari sekarang ada alokasi Rp 100-200 M, mulai dulu, jangan dulu berpikir Rp 7 T,” kata Dedi Mulyadi.
Sebab menurut dia, uang Rp 7 T tidak akan terwujud kalau tidak dimulai dari Rp 100-200 M.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara mendukung rencana pembangunan jalur tambang di Parungpanjang dan jalur Puncak II.
“Saya mendukung penuh upaya Pemkab Bogor dan Pemprov Jawa Barat dalam mewujudkan pembangunan jalan tambang dan jalur Puncak II,” ujar Sastra Winara, Kamis (13/12/2025).
Sastra Winara menilai bahwa pembangunan kedua jalur ini sangat penting untuk mengurai kemacetan yang selama ini menjadi permasalahan utama bagi masyarakat, terutama di wilayah Parungpanjang dan kawasan Puncak.
Sastra Winara juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dalam merealisasikan proyek ini.
Ia berharap dengan terealisasinya proyek ini, arus lalu lintas dapat lebih lancar serta risiko kecelakaan bisa diminimalisir.
“Ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan konektivitas serta mengurangi dampak negatif dari aktivitas transportasi berat di daerah kita,” katanya.
Banjarmasinpost.co.id/Kompas.com
