Ragamutama.com, Jakarta – Melemahnya nilai tukar rupiah hingga mencapai Rp17.000 per dolar AS, menurut Achmad Nur Hidayat, ekonom sekaligus pengamat kebijakan publik dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, bukan semata-mata dipicu oleh faktor eksternal, seperti kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Achmad berpendapat bahwa negara-negara lain di Asia, seperti Vietnam, Filipina, dan India, tidak mengalami penurunan nilai mata uang separah Indonesia, yang menjadi bukti pendukung argumennya.
Dalam pernyataan resminya pada hari Senin, 7 April 2025, Achmad menyampaikan, “Ini bukan sekadar masalah eksternal, tetapi lebih kepada kurangnya kesiapan Bank Indonesia dan pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi domestik agar lebih tangguh.” Ia mengakui bahwa faktor-faktor global seperti pergerakan modal internasional, fluktuasi harga komoditas dunia, kebijakan suku bunga bank sentral negara-negara maju, serta ketegangan perdagangan global, memiliki dampak yang signifikan. Namun, menurutnya, menyalahkan kebijakan global sebagai satu-satunya penyebab adalah sebuah simplifikasi yang berpotensi menyesatkan.
Achmad berpendapat bahwa pelemahan rupiah yang terjadi berulang kali lebih mencerminkan betapa rapuhnya fundamental ekonomi Indonesia. Salah satu permasalahan utama, menurutnya, adalah defisit transaksi berjalan Indonesia pada tahun 2025 yang diperkirakan akan membengkak menjadi antara 1,18 persen hingga 2,3 persen dari Produk Domestik Bruto. Ia menekankan bahwa defisit ini terutama disebabkan oleh ketergantungan impor yang sudah kronis di sektor ritel, manufaktur, dan energi. Padahal, Achmad mengingatkan, Bank Indonesia dan pemerintah telah diperingatkan untuk mempercepat proses industrialisasi dan diversifikasi energi.
Di sisi lain, Achmad juga menyoroti peningkatan utang luar negeri, baik dari pihak swasta maupun pemerintah. Pada Januari 2025, rasio utang luar negeri terhadap PDB mencapai 30,3 persen, dengan total utang sebesar US$ 427,5 miliar. Menurutnya, angka ini menyimpan potensi risiko yang sangat besar dan pantas disebut sebagai ‘bom waktu’.
Lebih lanjut, ia mengkritik strategi Bank Indonesia dalam melakukan intervensi di pasar off-shore atau Non Deliverable Forward (NDF), menyebutnya sebagai kesalahan fatal dalam manajemen risiko. “Seharusnya, Bank Indonesia sudah dapat memprediksi bahwa libur panjang akan menyebabkan pasar domestik menjadi vakum, sementara pasar global tetap aktif,” tegasnya.
Achmad menilai Bank Indonesia gagal mengantisipasi pergerakan modal spekulatif. Ia menjelaskan bahwa arus modal asing jangka pendek ke Indonesia menjadi tempat yang aman bagi para spekulan. Namun, dana ini dengan mudah ditarik keluar ketika sentimen global memburuk. Menurut Achmad, Bank Indonesia tidak memiliki instrumen yang memadai untuk mencegah hal ini.
Dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang diadakan pada Senin, 7 April 2025, diputuskan untuk melakukan serangkaian intervensi NDF guna menstabilkan nilai tukar rupiah yang tertekan oleh faktor global. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa intervensi di pasar off-shore dilakukan secara berkelanjutan di pasar Asia, Eropa, dan New York. Selain itu, Bank Indonesia juga akan melakukan intervensi di pasar domestik sejak awal pembukaan pada tanggal 8 April 2025, dengan melakukan intervensi di pasar valas serta pembelian Surat Berharga Negara di pasar sekunder.
Ramdan juga menambahkan bahwa Bank Indonesia akan mengoptimalkan instrumen likuiditas rupiah untuk memastikan ketersediaan likuiditas yang cukup di pasar uang dan perbankan domestik. “Serangkaian langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia ini bertujuan untuk menstabilkan nilai tukar Rupiah serta menjaga kepercayaan pelaku pasar dan investor terhadap Indonesia,” jelasnya dalam keterangan resmi.
Pilihan Editor: Bank Indonesia Lakukan Intervensi untuk Menstabilkan Nilai Tukar Rupiah
