Ragamutama.com – JAKARTA — Menanggapi penempatan personel TNI untuk memberikan pengamanan kepada institusi Kejaksaan, anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menekankan perlunya kehati-hatian dan kepatuhan terhadap kerangka hukum serta konstitusi. Ia menegaskan bahwa keterlibatan TNI tidak boleh sampai menyentuh substansi penegakan hukum yang sedang dijalankan oleh Kejaksaan, mengingat hal tersebut berada di luar tugas pokok dan fungsinya.
“Penugasan seperti ini idealnya bersifat sementara, atau temporer, yang berarti hanya diberlakukan dalam kondisi-kondisi khusus. Apabila situasi telah kembali stabil, maka TNI harus segera dikembalikan pada fungsi utamanya,” ujar Hasanuddin di Jakarta, pada hari Jumat (16 Mei 2025).
Hasanuddin lebih lanjut menguraikan bahwa landasan hukum yang mengatur pengamanan Kejaksaan sebenarnya telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, yang merupakan revisi dari UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Menurutnya, Pasal 30C huruf c dalam UU tersebut secara jelas menyatakan bahwa tanggung jawab utama pengamanan Kejaksaan seharusnya berada di tangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Ia menambahkan bahwa Staf Kepresidenan telah merumuskan Rancangan Peraturan Presiden (RPP) yang berfungsi sebagai penjabaran teknis dari UU tentang Kejaksaan tersebut. Namun, hingga saat ini, regulasi tersebut belum juga rampung, dan alasan di balik keterlambatan tersebut masih belum diketahui secara pasti.
Mengingat Peraturan Presiden yang masih dalam proses, ia memaklumi dukungan pengamanan yang diberikan TNI kepada Kejaksaan. Terlebih lagi, ia melihat bahwa saat ini Kejaksaan menghadapi tantangan dan ancaman yang signifikan seiring dengan tugasnya yang semakin berat dalam upaya pemberantasan korupsi skala besar.
“Oleh karena itu, saya menganggap wajar apabila Presiden menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UUD 1945,” kata purnawirawan Mayor Jenderal TNI tersebut.
