DPR Segera Pilih: Dua Kandidat Kuat Deputi Gubernur BI Diajukan Presiden

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 27 Mei 2025 - 22:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ragamutama.com JAKARTA. Spekulasi mengenai pengganti Doni Primanto Joewono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia semakin menguat. Dikabarkan, dua kandidat internal Bank Indonesia telah resmi dipertimbangkan untuk mengisi posisi yang akan lowong pada tahun 2025 mendatang.

Kedua nama tersebut kini telah diserahkan oleh Presiden Prabowo kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, dan selanjutnya akan memasuki tahapan krusial berupa fit and proper test.

Menurut informasi yang dihimpun dari sumber Kontan, Dicky Kartikoyono, yang saat ini memegang jabatan Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, menjadi salah satu kandidat terkuat untuk menduduki kursi Deputi Gubernur BI.

Baca Juga :  Menilik Asal Usul Tagar Indonesia Gelap yang Trending di X

Dicky dikenal luas atas perannya yang signifikan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan sistem pembayaran nasional, termasuk inisiatif digitalisasi transaksi dan upaya memperkuat inklusi keuangan di seluruh lapisan masyarakat.

 Presiden Resmi Ajukan Nama Calon Deputi Gubernur BI ke DPR

Kandidat lainnya yang diajukan ke DPR adalah Ricky Perdana Gozali, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Ricky memiliki pengalaman yang mendalam dalam pengelolaan kantor perwakilan strategis dan pemahaman yang komprehensif mengenai dinamika perekonomian di wilayah yang kompleks seperti DKI Jakarta.

Baca Juga :  Daftar Calon Dubes yang Ikut Uji Kelayakan di DPR Hari Ini

Meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak Bank Indonesia, proses seleksi calon Deputi Gubernur merupakan prosedur standar yang melibatkan Presiden dan DPR dalam serangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Penetapan Deputi Gubernur yang baru memiliki arti penting dalam memastikan kesinambungan kebijakan yang dijalankan oleh BI, baik dalam bidang moneter, makroprudensial, maupun sistem pembayaran nasional yang terus berkembang.

Berita Terkait

Alasan DPR Tak Masukkan Aturan Penyadapan dalam RUU KUHAP
Kejagung soal Riza Chalid: Masuk DPO atau Tidak, Tergantung Pemanggilan Nanti
Bansos Buat Judol? Siap-Siap Kena Sanksi Pemerintah!
Bro Ron Salip Kaesang di Pemira PSI! Hasil Sementara Mengejutkan!
Kapolri Ajak Tokoh Lintas Agama Sumut Dukung Asta Cita Pemerintah
Politikus Senior PDIP Trimedya Panjaitan Jadi Komisaris Independen Pegadaian
Komnas HAM Tinjau TKP Tewasnya Diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan
Pramono Anung: Jakarta Sudah Punya Rencana Gratiskan Sekolah Swasta sebelum Putusan MK

Berita Terkait

Minggu, 13 Juli 2025 - 08:05 WIB

Alasan DPR Tak Masukkan Aturan Penyadapan dalam RUU KUHAP

Minggu, 13 Juli 2025 - 05:46 WIB

Kejagung soal Riza Chalid: Masuk DPO atau Tidak, Tergantung Pemanggilan Nanti

Minggu, 13 Juli 2025 - 01:23 WIB

Bansos Buat Judol? Siap-Siap Kena Sanksi Pemerintah!

Sabtu, 12 Juli 2025 - 23:17 WIB

Bro Ron Salip Kaesang di Pemira PSI! Hasil Sementara Mengejutkan!

Sabtu, 12 Juli 2025 - 12:22 WIB

Kapolri Ajak Tokoh Lintas Agama Sumut Dukung Asta Cita Pemerintah

Berita Terbaru

technology

Samsung Kuasai Xealth: Ekosistem Kesehatan Makin Canggih!

Minggu, 13 Jul 2025 - 11:53 WIB

Society Culture And History

5 Film: Terjebak di “Non-Place”, Kehilangan Arah & Makna?

Minggu, 13 Jul 2025 - 11:34 WIB

technology

Apple Akan Rilis iPhone 17e Awal 2026, Begini Bocorannya

Minggu, 13 Jul 2025 - 11:04 WIB

sports

Harga Mees Hilgers Turun Drastis, Lebih Murah dari Sepatu

Minggu, 13 Jul 2025 - 10:40 WIB