RAGAMUTAMA.COM, JAKARTA — Gubernur Jakarta Pramono Anung akhirnya hadir di retret kepala daerah Magelang. Dia bergabung dengan 17 kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) lainnya, dalam agenda yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri alias Kemendagri.
Sejauh ini hanya sebanyak 18 kader PDIP yang bergabung dalam retret tersebut. Selebihnya ada yang mengirim sekretaris daerah alias sekda atau tidak hadir dengan alasan tertentu. Yang jelas, kehadiran 18 kader PDIP itu seolah bertentangan dengan instruksi Ketua Umum-nya, Megawati Soekarnoputri.
Adapun sampai saat ini belum ada keterangan dari kubu DPP mengenai langkah yang ditempuh oleh 18 kepala daerahnya sampai saat ini. Mereka hanya tampak mondar-mandir di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat. Tidak ada juga keterangan mengenai
Baca Juga : Elite PDIP Bergantian Sambangi Kediaman Megawati
Di sisi lain, Pramono mengungkapkan bahwa dia dan para kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) akan bertanggung jawab atas keputusan mereka mengikuti retret kepala daerah Magelang.
Dia juga menjelaskan bahwa surat itu adalah kewenangan sepenuhnya Megawati sebagai Ketua Umum, serta DPP. Dia tidak menjawab secara tegas apabila kedatangan dirinya dan belasan kepala daerah PDIP lain di Akmil berdasarkan izin Megawati.
Baca Juga : : 17 Kepala Daerah PDIP Gabung Retret Magelang, Abaikan Instruksi Megawati?
“Tetapi kami komunikasi dengan seluruh DPP yang ada,” ujar Pramono.
Pria yang pernah menjabat Sekjen PDIP itu menerangkan, hanya tinggal satu gubernur dari PDIP yang saat ini belum sampai di Akmil Magelang. Dia menyebut gubernur dimaksud akan mengirimkan Sekda Provinsi ke Akmil sebagai perwakilan.
Baca Juga : : Di Balik Manuver Megawati Boikot Retret Kepala Daerah
Pramono mengatakan, nantinya para kepl daerah PDIP yang mengikuti retret akan bertanggung jawab atas keputusan yang diambil.
“Nantinya kita bertanggung jawab terhadap apa yang kami ambil dalam langkah ini,” kata mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) 2014-2024 ini.
Di sisi lain, Pramono juga mengatakan bahwa sebelumnya tetap menjaga komunikasi dengan pihak pemerintahan Prabowo Subianto. Di menyebut kehadiran kepala daerah PDIP di Akmil Magelang saat ini menjadi bukti bahwa komunikasi yang dijalin baik-baik saja.
“Bahwa ada hal yang perlu dipersiapkan, inilah bagian proses politik yang harus ditangani bersama-sama. Dan alhamdulillah ini selesai pada sekarang,” jelasnya.
Semula 17 Kepala Daerah
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap 17 kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) sudah bergabung dengan kepala daerah lainnya pada rangkaian acara retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, per Minggu (23/2/2025), malam.
Tito menyebut jumlah itu akan bertambah lantaran beberapa kepala daerah dari PDIP lainnya akan bergabung.
“Saya dengar tadi malam ada berapa? 17 kalau salah, teman-teman dari PDIP. Kemudian saya dengar juga hari ini ada yang mau bergabung,” kata Tito pagi ini di Akmil Magelang, Senin (24/2/2025).
Dalam catatan Bisnis, sejumlah kepala daerah PDIP yang tampak dalam retret itu antara lain Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramono, Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, hingga Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Adapun Mendagri Tito mengatakan bahwa retret kepala daerah yang diselenggarakan oleh kementeriannya berguna untuk membangun integritas, kepemimpinan, manajerial serta membangun pertemanan antar gubernur, bupati maupun wali kota.
Mantan Kapolri itu mempersilakan para kepala daerah yang terlambat bergabung untuk langsung menyesuaikan diri dan berkenalan dengan kepala daerah lainnya.
“Silakan bergabung kemudian segera menyesuaikan diri, berkenalan sama teman-teman yang lain,” paparnya.
Instruksi Megawati
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik 961 orang kepala daerah hasil Pilkada 2024, Kamis (20/2/2025). Beberapa di antaranya adalah kepala daerah dari PDIP.
Namun, pada hari yang sama, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menerbitkan surat arahan kepada kadernya dan kepala daerah yang diusung partai banteng itu usai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam arahannya itu, Megawati memerintahkan para kepala daerah yang diusung partainya untuk tidak mengikuti acara retreat yang digelar pada 21–28 Februari 2024 di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah.
Bahkan, Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Megawati.
Selain itu, Presiden ke-5 itu memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional.
“Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call,” tulis surat itu.
