Ragamutama.com – Ribuan massa dari berbagai lapisan masyarakat membanjiri area depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8/2025). Aksi demonstrasi yang dinamai “demo 25 Agustus 2025” ini telah berlangsung sejak pagi, menyuarakan serangkaian tuntutan krusial, mulai dari desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga protes keras terhadap rencana kenaikan tunjangan anggota DPR.
Gerakan mahasiswa, yang diwakili oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI, tampil sebagai salah satu motor penggerak utama. Mereka mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat segera mengesahkan RUU Perampasan Aset, sebuah regulasi yang dinilai vital dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Jumlah massa sekitar 80 orang. Mereka menyampaikan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset,” ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Ruslan Basuki, sebagaimana dikutip dari Kompas.com, Senin (25/8/2025).
Lantas, apa saja tuntutan dan keresahan mendalam yang disuarakan oleh para demonstran pada aksi ini?
Mahasiswa secara tegas mendesak DPR untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset. Dalam orasi-orasi yang membakar semangat, mereka menolak praktik oligarki, politik dinasti, serta komersialisasi pendidikan yang semakin meresahkan. Seruan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi menggema paling lantang di hadapan gedung parlemen.
Koordinator lapangan aksi ini, antara lain Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama, memimpin massa menagih komitmen DPR RI dalam menuntaskan agenda-agenda hukum yang mandek.
Isu mengenai RUU Perampasan Aset ini bersinggungan langsung dengan gejolak keresahan publik yang merebak pasca viralnya kabar kenaikan tunjangan DPR RI di berbagai platform media sosial. Gelombang kritik yang membanjiri ruang digital kemudian bermetamorfosis menjadi seruan aksi “Revolusi Rakyat Indonesia” yang kini terwujud dalam demonstrasi nyata. Sejak sepekan sebelumnya, ajakan aksi telah beredar luas, mendorong masyarakat dari beragam latar belakang untuk berkumpul di depan DPR. Tampak pula sejumlah massa yang hadir tanpa atribut organisasi spesifik, menandakan bahwa aksi ini terbuka bagi siapa saja yang merasakan keresahan serupa. Beberapa peserta juga terlihat mendokumentasikan jalannya aksi melalui rekaman video yang kemudian diunggah ke media sosial, menjadikan protes ini tidak hanya bergema di jalanan, tetapi juga di kancah digital.
Tidak hanya mahasiswa, pengemudi ojek online (ojol) pun turut ambil bagian, memenuhi halaman depan DPR dengan jaket identitas dan sepeda motor mereka, menyuarakan keresahan ekonomi yang mendera.
Safri (32), seorang pengemudi ojol asal Grogol, menyatakan kehadirannya murni untuk menyampaikan aspirasi rakyat. “Pengen ketemu wakil rakyat, mana ini Uya Kuya, Eko Patrio kan yang kemarin joget-joget,” ujarnya, dikutip dari Kompas.com, Senin (25/8/2025).
Safri lebih lanjut mengeluhkan kondisi ekonomi yang semakin sulit. “Ya karena sekarang susah banget ekonomi, mau ngapa-ngapain susah. Apa-apa mahal, kasihan istri sama anak saya di rumah,” keluhnya.
Ari (26), pengemudi ojol lainnya, menyampaikan keresahan serupa terkait aturan aplikator yang merugikan. “Kita ini makin sengsara, saya sudah nyobain aplikasi mana saja buat narik, tetap saja parah semua,” katanya. Ia juga menyinggung kenaikan tunjangan DPR yang dianggap tidak adil. “Tolong jangan mikirin perutnya sendiri lah. Enak banget kan gajinya naik padahal itu juga kan dari kita (pajaknya),” tandas Ari.
Suasana demo di lapangan sempat memanas ketika aparat memasang barikade beton setinggi 1,8 meter di depan pintu gerbang DPR. Massa pun meneriaki petugas karena pintu gedung tidak kunjung dibuka untuk menyalurkan aspirasi mereka. “Woi, katanya mau dibuka pintunya, hoaks, hoaks!” teriak sejumlah orang, dilansir dari Kompas.com, Senin. Beberapa pengemudi ojol bahkan menolak saat diarahkan polisi untuk memindahkan sepeda motor mereka.
Kehadiran para pedagang makanan dan minuman di trotoar menambah hiruk pikuk suasana. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto pun tersendat akibat banyak pengendara memperlambat laju kendaraannya untuk menyaksikan jalannya aksi.
Guna mengamankan jalannya aksi, sebanyak 1.250 aparat gabungan ditugaskan, dengan fokus pada pendekatan persuasif. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro menegaskan, pihaknya berupaya memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib. “Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” ungkapnya, dikutip dari Kompas.com, Senin.
Sebelum diterjunkan ke lapangan, seluruh personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta terlebih dahulu mengikuti Tactical Wall Game dan apel kesiapan untuk menyamakan langkah pengamanan. Susatyo mengingatkan massa agar tidak merusak fasilitas umum atau melakukan pembakaran ban. “Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif,” kata dia.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang belum jelas kebenarannya. “Jangan terprovokasi oleh berita negatif. Bijaklah dalam menerima informasi dan tetap jaga persatuan,” ujar Susatyo.
Aksi 25 Agustus 2025 ini secara gamblang memperlihatkan gabungan suara dari mahasiswa, ojek online, dan masyarakat sipil. Tuntutan yang mereka bawa melingkupi isu-isu hukum, politik, dan kesejahteraan ekonomi sehari-hari. Seruan yang awalnya hanya viral di media sosial kini berubah menjadi mobilisasi massa nyata di hadapan Gedung DPR RI. Isu RUU Perampasan Aset, kenaikan tunjangan DPR, dan keresahan ekonomi para pengemudi ojol menjadi titik temu aspirasi publik yang meluas, menandai pentingnya perhatian pemerintah terhadap suara rakyat.
(Sumber: Kompas.com/Lidia Pratama Febrian, Ridho Danu Prasetyo | Editor: Larissa Huda, Akhdi Martin Pratama)
