Massa dari berbagai elemen berkumpul di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Agustus 2025. Aksi yang kemudian dikenal sebagai demo 25 Agustus 2025 ini berlangsung sejak pagi, menyuarakan beragam tuntutan mulai dari desakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset hingga protes keras atas rencana kenaikan tunjangan DPR.
Gelombang demonstrasi ini digerakkan salah satunya oleh mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indraprasta PGRI. Mereka secara lantang menyerukan agar DPR RI segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang dianggap krusial untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di tanah air. “Jumlah massa sekitar 80 orang. Mereka menyampaikan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset,” ujar Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Ruslan Basuki, seperti dikutip dari Kompas.com pada Senin (25/8/2025).
Dalam orasi yang menggema di depan gedung parlemen, para mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap praktik oligarki, politik dinasti, dan komersialisasi pendidikan. Tuntutan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi menjadi salah satu seruan utama. Koordinator lapangan aksi ini meliputi Abdul Wahid Kaliki, Raka Abimanyu, dan Ade Pratama, yang secara tegas menagih komitmen DPR dalam menyelesaikan agenda hukum yang tertunda.
Isu RUU Perampasan Aset ini beririsan erat dengan keresahan publik yang merebak setelah kabar kenaikan tunjangan DPR RI viral di media sosial. Gelombang kritik yang masif di ruang digital kemudian bermetamorfosis menjadi seruan aksi bertajuk “Revolusi Rakyat Indonesia” yang kini direalisasikan melalui demonstrasi langsung. Ajakan aksi yang disebarkan melalui berbagai platform media sosial sepekan sebelumnya berhasil menggerakkan masyarakat dari beragam latar belakang untuk hadir di depan gedung DPR, bahkan banyak yang datang tanpa atribut organisasi tertentu, menunjukkan karakter aksi yang terbuka bagi siapa saja yang resah. Fenomena ini juga diperkuat dengan banyaknya peserta yang merekam jalannya aksi untuk disebarluaskan di media sosial, menjadikan protes ini bergema di ruang digital dan fisik.
Tidak hanya mahasiswa, para pengemudi ojek online (ojol) turut memenuhi halaman depan DPR, lengkap dengan jaket identitas dan sepeda motor mereka. Safri (32), seorang pengemudi ojol dari Grogol, menyatakan kehadirannya murni untuk menyampaikan aspirasi. “Pengen ketemu wakil rakyat, mana ini Uya Kuya, Eko Patrio kan yang kemarin joget-joget,” ujarnya, seperti dilansir Kompas.com pada Senin (25/8/2025). Safri mengungkapkan kondisi ekonomi yang kian sulit, “Ya karena sekarang susah banget ekonomi, mau ngapa-ngapain susah. Apa-apa mahal, kasian istri sama anak saya di rumah.”
Keresahan serupa juga disampaikan oleh Ari (26), pengemudi ojol lainnya, mengenai aturan aplikator yang dinilai merugikan. “Kita ini makin sengsara, saya udah nyobain aplikasi mana aja buat narik, tetep aja parah semua,” keluhnya. Ari secara khusus menyoroti kenaikan tunjangan DPR yang dianggap tidak adil. “Tolong jangan mikirin perutnya sendiri lah. Enak banget kan gajinya naek padahal itu juga kan dari kita (pajaknya),” ucapnya, mewakili suara banyak pengemudi.
Situasi di lapangan sempat memanas ketika aparat memasang barikade beton setinggi 1,8 meter di depan pintu gerbang DPR. Massa melontarkan teriakan kepada petugas karena pintu gedung tidak dibuka untuk menyalurkan aspirasi. “Woi, katanya mau dibuka pintunya, hoaks, hoaks!” teriak sejumlah peserta aksi, dikutip dari Kompas.com. Beberapa pengemudi ojol bahkan menolak saat diarahkan polisi untuk memindahkan sepeda motor mereka. Meskipun demikian, keramaian di sekitar lokasi semakin bertambah dengan kehadiran pedagang makanan dan minuman di trotoar, sementara lalu lintas Jalan Gatot Subroto juga tersendat akibat banyaknya pengendara yang memperlambat laju kendaraan untuk menyaksikan jalannya aksi.
Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, menegaskan bahwa pengamanan dilakukan dengan pendekatan persuasif. Ia berupaya memastikan kegiatan berlangsung aman dan tertib tanpa mengganggu aktivitas masyarakat lain. “Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” ungkapnya, seperti dikutip dari Kompas.com pada Senin (25/8/2025). Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta dikerahkan setelah lebih dulu mengikuti Tactical Wall Game dan apel kesiapan untuk menyamakan langkah di lapangan. Susatyo juga mengimbau massa untuk tidak merusak fasilitas umum atau membakar ban, serta tidak terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya, menekankan pentingnya menjaga persatuan.
Secara keseluruhan, demo 25 Agustus 2025 menampilkan perpaduan suara dari mahasiswa, pengemudi ojol, dan masyarakat sipil. Tuntutan yang mereka bawa mencakup isu-isu krusial di bidang hukum, politik, hingga kesejahteraan ekonomi sehari-hari. Seruan yang awalnya hanya viral di media sosial kini berubah menjadi mobilisasi massa nyata di depan DPR RI, menegaskan bahwa isu RUU Perampasan Aset, kenaikan tunjangan DPR, dan keresahan ekonomi ojol telah menjadi titik temu aspirasi publik yang meluas.
