BEKASI, RAGAMUTAMA.COM – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, melakukan kunjungan mendadak ke Bekasi, menyerap aspirasi masyarakat, terutama mengenai beban biaya study tour yang dirasakan memberatkan oleh sejumlah orang tua siswa.
Dalam video yang diunggah melalui platform TikTok dengan akun @dedimulyadiofficial, tampak Dedi terlibat percakapan serius dengan seorang ibu yang mengenakan kaus merah, yang menyampaikan keluhannya terkait rencana study tour anaknya ke Pulau Dewata, Bali.
“Saya sedang berada di Bekasi, dan ini salah seorang warga yang menyampaikan keluhannya. Sekolahnya SMK mana, Bu?” tanya Dedi, sebagaimana yang terdengar dari unggahan di akun TikTok pribadinya pada hari Kamis (24/4/2025).
Ibu tersebut menjelaskan bahwa putranya yang bersekolah di SMK Karya Pembaharuan Bekasi diharuskan mengikuti program study tour ke Bali dengan sistem pembayaran yang dicicil sebesar Rp150.000 setiap bulannya.
“Jadi, selama tiga tahun, kami diwajibkan membayar cicilan sebesar Rp150.000 per bulan,” ungkap ibu tersebut dengan nada prihatin.
Merespons keluhan tersebut, Dedi Mulyadi kemudian menanyakan rincian total biaya yang harus dikeluarkan untuk membiayai study tour tersebut.
“Kalau dijumlahkan, total biayanya berapa, Bu?” tanya Dedi, berusaha mendapatkan gambaran yang lebih jelas.
“Jadi, selain cicilan study tour yang Rp150.000, kami juga harus membayar SPP sebesar Rp300.000, ditambah lagi dengan iuran untuk kegiatan akhir tahun serta biaya-biaya tambahan lainnya. Kalau ditotal, perkiraan biaya untuk study tour ke Bali mencapai Rp5 juta hingga Rp6 juta,” jelas ibu tersebut kepada Dedi dengan nada kebingungan.
Mendengar besarnya angka tersebut, Dedi Mulyadi langsung memberikan teguran keras kepada pihak sekolah yang bersangkutan.
“Kepada SMK Karya Pembaharuan Bekasi, saya minta dengan tegas untuk menghentikan rencana perjalanan study tour ke Bali tersebut. Kewenangan perizinan berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apabila tetap dipaksakan, kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan yang diperlukan,” tegas Dedi.
Dedi juga menambahkan bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat telah diinstruksikan untuk segera menghubungi pihak sekolah dan menyampaikan perintah pembatalan kegiatan study tour tersebut.
Perlu diketahui, Dedi Mulyadi memang telah mengimbau kepada seluruh sekolah untuk tidak menyelenggarakan kegiatan study tour yang justru membebani perekonomian orang tua siswa.
Menurutnya, kegiatan study tour seharusnya mengutamakan nilai edukasi dan bukan menjadi ajang komersialisasi yang menguntungkan pihak sekolah.
Sementara itu, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat sebelumnya juga telah mengeluarkan kebijakan yang melarang kegiatan study tour ke luar kota pada bulan Mei 2024, dengan alasan keselamatan para peserta didik.
Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Nomor: 64/PK.01/KESRA tentang Study Tour pada Satuan Pendidikan, yang ditandatangani oleh Penjabat (Pj) Gubernur Jabar, Bey Machmudin, pada tanggal 8 Mei 2024.
