GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengusulkan langkah strategis untuk memperkuat sektor pendidikan di provinsi tersebut. Salah satu gagasan utamanya adalah akuisisi sekolah swasta yang tidak lagi beroperasi untuk dikembangkan menjadi fasilitas pendidikan baru. Alternatif lain adalah mengintegrasikan gedung SMP dan SMA dalam satu lokasi, bertujuan untuk efisiensi pemanfaatan lahan.
Inisiatif ini dirancang untuk mencapai target ambisius, yaitu memastikan seluruh siswa SMP di Jawa Barat dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pada tahun ajaran 2026-2027. “Ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi Jabar,” ujar Dedi Mulyadi, sebagaimana dikutip dari siaran pers Humas Jabar pada Jumat, 8 Agustus 2025.
Pilihan Editor:Pelanggaran Hukum Menaikkan Tarif PBB
Usulan tersebut disampaikan oleh Dedi Mulyadi dalam rapat paripurna DPRD di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung, pada Kamis, 7 Agustus 2025. Diskusi mengenai akuisisi sekolah swasta yang tidak aktif muncul ketika ia menyoroti permasalahan pembangunan pendidikan di wilayah perkotaan. Dedi Mulyadi menyoroti tantangan minimnya pembangunan SMA dan SMK akibat tingginya harga lahan. Ia bahkan menyebutkan data bahwa pada tahun 2020, tidak ada pembangunan sekolah baru sama sekali. “Selama ini kita abai membangun sekolah baru. Tahun 2020, data menunjukkan kita bahkan nol pembangunan sekolah,” tegasnya.
Oleh karena itu, Dedi Mulyadi menekankan urgensi akuisisi sekolah swasta yang sudah tidak beroperasi dan pembangunan gedung SMP serta SMA yang terintegrasi, sebagai upaya mengejar ketertinggalan dalam pemenuhan kebutuhan sekolah baru di Jawa Barat.
Dalam kesempatan rapat paripurna yang sama, Dedi Mulyadi juga membahas mengenai negosiasi yang sedang berlangsung antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah pusat. Negosiasi ini terkait potongan dana bagi hasil dan dana alokasi umum (DAU) yang digunakan untuk membayar utang dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). “Saya mengusulkan, sudahlah, daripada kita harus menunggu dana bagi hasil penuh dibayar ke Pemerintah Provinsi Jabar, lebih baik dana DAU-nya tidak usah dipotong untuk kepentingan PEN, jadi nanti tinggal dihitung di akhir tahun. Berapa yang harus dibayarkan ke provinsi dan berapa yang tidak mesti dipotong melalui dana DAU,” jelasnya mengenai proposal tersebut.
Tidak hanya itu, Dedi Mulyadi turut menyinggung tingginya kasus kusta dan TBC (tuberkulosis) yang tercatat di Kabupaten Bekasi. Ia menggarisbawahi pentingnya penanganan masalah ini dari akarnya, melalui rehabilitasi rumah dan perbaikan sanitasi lingkungan. “Biaya pengobatan justru lebih mahal dibanding menyelesaikan akar masalah melalui perbaikan lingkungan,” pungkasnya, menekankan pentingnya pendekatan preventif dan holistik.
