DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, baru-baru ini mengambil langkah signifikan dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Langkah ini bertujuan untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan Bupati Pati Sudewo, yang puncaknya bertepatan dengan demonstrasi besar-besaran warga yang menuntutnya mundur pada Rabu, 13 Agustus 2025.
Keputusan DPRD Pati membentuk Pansus Hak Angket ini didasari penilaian bahwa Bupati Sudewo telah melanggar sumpah dan janjinya. Salah satu kebijakan yang paling disoroti dan memicu gejolak adalah kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen, meskipun kebijakan kontroversial tersebut belakangan telah dibatalkan oleh Bupati.
DPRD Pati sendiri beranggotakan 50 orang yang mewakili delapan partai politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memegang kursi terbanyak dengan 14 anggota, disusul Partai Gerindra dengan 6 kursi.
Menanggapi langkah DPRD, Bupati Sudewo menyatakan penghormatannya terhadap penggunaan hak angket tersebut. “Itu kan hak angket yang dimiliki DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut,” ujarnya di Pendopo Kabupaten Pati pada Rabu.
Namun, Sudewo menegaskan keengganannya untuk mundur dari jabatannya, meskipun itu menjadi tuntutan utama para demonstran. Ia berargumen bahwa dirinya dipilih secara konstitusional dan demokratis oleh rakyat, sehingga pemberhentiannya harus melalui mekanisme yang berlaku. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ini juga menyatakan memahami tuntutan massa dan berkomitmen untuk memperbaiki gaya kepemimpinannya.
Pembentukan Pansus Pemakzulan Bupati Pati oleh DPRD ini sontak memicu beragam pro dan kontra di tengah masyarakat dan juga di tingkat nasional.
Gerindra Hormati Pembentukan Pansus Pemakzulan Bupati Pati
Dari kancah politik nasional, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa tuntutan pemakzulan terhadap Bupati Pati Sudewo telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Partainya menghormati setiap proses yang sedang bergulir. “Kami lihat sudah dilakukan proses-proses yang, menurut saya, sudah on the track, kami hormati proses itu,” kata Dasco saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 14 Agustus 2025.
Dasco menambahkan bahwa Gerindra akan terus memantau perkembangan tuntutan pemakzulan Sudewo. Ia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan rapat evaluasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Rapat tersebut tidak hanya membahas protes terhadap kebijakan Bupati Pati, melainkan juga menyoroti kebijakan kepala daerah lain yang serentak menaikkan tarif PBB-P2. “Kami sudah minta kepada Mendagri untuk mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk memitigasi,” tegas Wakil Ketua DPR ini.
Politikus PKB: Pemakzulan Bupati Pati Harus Dilakukan dengan Demokratis
Pandangan senada mengenai pentingnya mekanisme demokratis disampaikan oleh Wakil Sekretaris Dewan Syura PKB, Maman Imanulhaq. Ia menegaskan bahwa tuntutan pelengseran Bupati Pati Sudewo harus dilakukan melalui jalur yang demokratis, bukan dengan aksi anarkistis. Menurut Maman, langkah DPRD Pati membentuk Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo adalah keputusan yang tepat. “Itu kan berarti mekanismenya sudah oke, sudah tepat menurut saya. Jangan sampai ada orang dijatuhkan lewat proses anarkisme, tetapi harus pakai mekanisme demokrasi,” ujar Maman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 13 Agustus 2025.
Anggota Komisi VIII DPR ini menyayangkan kericuhan yang terjadi dalam aksi demonstrasi di Kabupaten Pati. Maman menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan warga untuk menyelesaikan polemik ini. Meski demikian, ia mengakui bahwa demonstrasi adalah wujud kedaulatan rakyat Pati, yang seharusnya direspons dengan komunikasi konstruktif dari pihak Bupati agar tidak berujung pada anarkisme.
Mendagri Bicara Soal Desakan Pemakzulan Bupati Pati Sudewo
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyiratkan adanya dugaan alasan lain di balik tuntutan pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Menurutnya, tuntutan tersebut masih berlanjut meskipun Sudewo telah meminta maaf dan mencabut kebijakan kontroversial terkait PBB-P2 yang memicu protes luas dari masyarakat. “Sekarang, ada tuntutan yang lain, ini saya kira bukan berhubungan dengan itu. Tapi berhubungan dengan masalah lain,” kata Tito kepada wartawan di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 14 Agustus 2025.
Tito mewanti-wanti agar jangan sampai ada kepentingan lain, khususnya kepentingan politik, yang menunggangi persoalan ini. “Tolong jangan sampai juga ada kepentingan politik di balik itu. Tolong jangan lah, bagaimana pun bupati dipilih oleh rakyat,” tegasnya. Ia juga menyerukan agar masyarakat tidak bertindak anarkistis dan mengedepankan keamanan dalam menyampaikan aspirasi. Dengan telah dibentuknya Pansus oleh DPRD Pati, Tito meminta semua pihak untuk mengikuti mekanisme yang berlaku. “Pemakzulan itu ada mekanismenya, mekanismenya yaitu melalui mekanisme DPR, saya dengar sudah membuat pansus, ya sudah kita ikuti saja itu. Tapi jaga situasi kondusif. Ingat, aturannya sudah dicabut,” pungkasnya.
Ketua Komisi II DPR: Tak Perlu Ada Hak Angket Pemakzulan Bupati Sudewo
Berbeda pandangan, Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda berpendapat bahwa Hak Angket dari DPRD Pati ihwal pemakzulan Bupati Sudewo tidaklah perlu. Ia meyakini masih ada proses lain yang dapat ditempuh untuk mengevaluasi kebijakan Bupati Pati tersebut. “Bisa dilakukan proses saling kontrol, checks and balances antara eksekutif dan legislatif,” terang Rifqi dalam keterangan suaranya pada Kamis.
Politikus Partai NasDem itu menilai bahwa proses tersebut justru dapat memperbaiki kebijakan Bupati Pati yang selama ini dianggap belum berpihak kepada rakyat. Terlebih, Sudewo baru menjabat bupati kurang dari satu tahun, sehingga menurut Rifqi, “Semestinya masih diberi kesempatan untuk Sudewo memperbaiki hal-hal yang dianggap kurang baik.” Ia melihat kejadian di Pati sebagai pelajaran berharga bagi para pemangku kepentingan, menekankan bahwa kepala daerah tidak seharusnya berjarak dengan rakyat.
Di sisi lain, Rifqi juga menyoroti kebijakan pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat yang membuat pemerintah daerah kelimpungan. “Karena itu, beberapa kepala daerah berinisiatif meningkatkan pajak-pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya,” jelasnya, memberikan konteks lebih luas terhadap isu kenaikan PBB-P2.
Novali Panji Nugroho, Jamal Abdun Nashr, Hanin Marwah, dan Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Daerah Ini Imbau Warga Tak Kibarkan Bendera One Piece Jelang HUT RI
