Ragamutama.com – , Jakarta – Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengidentifikasi delapan tantangan krusial dalam pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPD pada Rabu, 14 Mei 2025.
Pertama, kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya koperasi, tercermin dari angka keanggotaan yang masih rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat ini menjadi hambatan utama.
Kedua, persepsi negatif publik terhadap koperasi. Budi Arie menunjuk kasus-kasus bermasalah dan pinjaman online ilegal berkedok koperasi sebagai penyebabnya.
Ketiga, anggapan masyarakat bahwa koperasi kurang beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Keempat, disparitas skala ekonomi dan potensi antar desa.
Kelima, keterbatasan pengetahuan dan kredibilitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi. Budi Arie menekankan bahwa kurangnya pengetahuan dan kredibilitas pengelola menjadi pemicu tingginya pelanggaran di lingkungan koperasi. “Tantangan terberat kita adalah rendahnya kualitas SDM,” tegasnya.
Keenam, potensi elite capture dalam pembentukan dan pengelolaan koperasi. Ketujuh, risiko fraud dalam pengelolaan. Terakhir, tantangan keberlanjutan lembaga dan usaha koperasi jangka panjang.
Meskipun menghadapi tantangan tersebut, Budi Arie memastikan telah disiapkan langkah-langkah mitigasi risiko untuk meminimalkan potensi kegagalan. “Kita percepat prosesnya, namun operasional harus hati-hati dan tetap memperhatikan aspek prudent, termasuk menyiapkan mitigasi risiko,” ujarnya, seperti dikutip dari keterangan tertulis.
Budi Arie menyatakan telah dan akan terus melakukan mitigasi risiko, antara lain melalui optimalisasi teknologi dalam pemantauan dan evaluasi pasca operasional Koperasi Merah Putih.
Selain itu, peningkatan kapasitas SDM pengelola melalui pelatihan dan pendampingan terintegrasi dan berkelanjutan terus dilakukan. “Saya optimistis, dengan penguatan sistem, masalah fraud dapat diatasi,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyampaikan kementeriannya telah berkolaborasi dengan lembaga lain, seperti Kejaksaan Agung, untuk mitigasi potensi fraud atau mismanagement. “Berdasarkan studi kelayakan, koperasi desa/kelurahan ini diproyeksikan akan menguntungkan,” jelas Ferry.
Pilihan Editor: Risiko Bisnis Koperasi Desa Merah Putih
