Menanggapi arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait keinginan agar biaya haji tahun 2026 dapat ditekan lebih rendah dan tidak memberatkan calon jemaah, Wakil Kepala Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa hal tersebut merupakan tantangan besar.
Menurut Dahnil, BPKH akan melakukan evaluasi dan perhitungan mendalam terhadap seluruh komponen biaya yang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji.
“Ini tentu menjadi tugas besar bagi kami untuk tahun 2026, yaitu menelusuri secara rinci cost yang membentuk biaya haji. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi area-area yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi, tanpa mengurangi kualitas pelayanan yang diberikan kepada jemaah,” jelas Dahnil kepada awak media di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, pada hari Minggu (4/5).
Tokoh politik dari Partai Gerindra tersebut menyoroti bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya biaya haji adalah sektor transportasi. Ia menjelaskan bahwa selama ini, penerbangan haji dari Indonesia ke Arab Saudi menggunakan sistem sewa atau carter pesawat.
Untuk penyelenggaraan haji tahun 2025, pemerintah telah menunjuk tiga maskapai penerbangan, yaitu Garuda Indonesia, Lion Group, dan Saudi Airlines.
“Biaya transportasi memberikan kontribusi signifikan, sekitar 30 persen dari total biaya haji. Hal ini disebabkan oleh sistem carter pesawat, di mana jemaah membayar untuk empat tiket, karena pesawat yang kembali dari Arab Saudi ke Indonesia dalam keadaan kosong,” ungkapnya.
Dahnil menambahkan bahwa BPKH mendorong maskapai penerbangan untuk mencari solusi agar penerbangan tidak selalu kosong setelah mengantarkan jemaah ke Tanah Suci, maupun sebaliknya saat menjemput jemaah kembali ke Indonesia. Ia mengusulkan pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu solusinya.
“Kami ingin mendorong skema yang memungkinkan maskapai seperti Garuda atau Saudi Airlines tidak terbang kosong. Salah satunya adalah dengan menjalin kerja sama dengan sektor pariwisata di Arab Saudi, mengingat banyak warga setempat yang bepergian saat musim haji. Skema-skema seperti inilah yang sedang kami diskusikan untuk menekan biaya penerbangan,” tuturnya.
Sebelumnya, Prabowo telah menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Agama dan Kementerian BUMN atas keberhasilan menurunkan biaya haji tahun ini. Namun, ia berharap agar efisiensi dapat terus ditingkatkan sehingga biaya ibadah haji dapat menjadi lebih terjangkau.
“Alhamdulillah, kita telah berhasil menurunkan biaya haji sebesar Rp 4 juta, yang telah dirasakan manfaatnya oleh 203 ribu jemaah haji tahun ini. Namun, saya meminta agar penurunan ini terus diupayakan. Kita harus mencapai biaya termurah yang memungkinkan, bahkan jika bisa lebih murah dari Malaysia,” tegasnya.
Sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 6 Tahun 2025 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H /2025M, BPIH tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 89.410.258,79. Sementara itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang harus dibayarkan oleh jemaah pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 55.431.750,78.
Untuk menutupi selisih antara Bipih dan BPIH, pemerintah mengalokasikan nilai manfaat sebesar Rp 6.831.820.756.658,34. Dana haji dan nilai manfaat ini dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
