Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Papua siap digelar besok, Rabu, 6 Agustus 2025. Persiapan menyeluruh telah rampung, memastikan kelancaran proses demokrasi penting ini.
Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Heri Wiranto, menegaskan bahwa pemungutan suara siap dilaksanakan dengan aman, tertib, dan demokratis. “Kami telah melakukan rapat koordinasi dengan seluruh unsur terkait, dan hasilnya menyimpulkan bahwa seluruh penyelenggara telah siap melaksanakan PSU,” ujar Heri setelah memimpin rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, penyelenggara pemilu, dan unsur keamanan di Jayapura, Papua, Senin, 4 Agustus 2025.
Sebagai ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024, Heri juga menjelaskan bahwa pelaksanaan PSU ini tidak hanya berpusat di Papua, melainkan juga di Kabupaten Boven Digoel dan Barito Utara, Kalimantan Tengah. Tim Kemenko Polhukam ditugaskan untuk melakukan pemantauan langsung di ketiga daerah tersebut, menunjukkan komitmen pemerintah pusat dalam menjaga integritas dan kelancaran proses demokrasi di daerah.
Sinergi antara pemerintah daerah, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah berjalan optimal dalam mempersiapkan segala aspek pelaksanaan PSU. Ini mencakup kesiapan logistik, dukungan anggaran yang telah tersedia sejak sebulan lalu, hingga jaminan keamanan. Unsur TNI dan Polri pun telah menyatakan kesiapan penuh untuk mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang.
Dalam kesempatan itu, Heri Wiranto mengimbau masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menentukan pimpinan daerah yang diinginkan. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada 6 Agustus 2025 berjalan secara damai dan demokratis, tanpa hambatan berarti.
Secara terpisah, Komnas HAM RI Perwakilan Papua turut mengambil peran penting dalam pemantauan. Kepala Komnas HAM RI Perwakilan Papua, Frits Ramandey, mengungkapkan bahwa sebanyak 26 orang akan memantau proses Pemungutan Suara Ulang Pilkada Papua. Mereka akan bekerja mulai 5 hingga 7 Agustus 2025, dengan fokus utama di Kota/Kabupaten Jayapura dan Kabupaten Keerom. Untuk daerah lain, koordinasi akan dilakukan dengan para mitra Komnas HAM.
Frits menambahkan bahwa pemantauan proaktif melalui media massa juga akan terus dilakukan, termasuk verifikasi pemberitaan di media arus utama berdasarkan laporan kejadian. Inti dari pemantauan Komnas HAM ini adalah untuk mengirimkan pesan kepada pihak penyelenggara, pengawas, pemerintah daerah, dan peserta Pilkada ulang agar bersama-sama mewujudkan pemungutan suara yang damai dan ramah hak asasi manusia.
“Jangan mengintimidasi masyarakat, sehingga proses ini bisa berjalan baik dan jangan sampai ada PSU lagi,” tegas Frits Ramandey, menekankan pentingnya proses yang adil dan bebas tekanan.
Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua memiliki keunikan tersendiri karena menjadi satu-satunya yang digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada level provinsi. Gugatan-gugatan lain tercatat pada level pemilihan bupati dan wali kota.
Anggota KPU RI, Iffa Rosita, mengonfirmasi bahwa di Tanah Papua, ada dua daerah yang melaksanakan PSU: Provinsi Papua untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, serta Kabupaten Boven Digoel untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. “Provinsi Papua menjadi satu-satunya provinsi yang digugat pada level pemilihan gubernur dan wakil gubernur dari total 310 perkara yang teregistrasi di MK, sementara 23 lainnya berada di level pemilihan wali kota dan bupati,” jelas Iffa.
KPU berharap pelaksanaan pemungutan suara ulang besok adalah episode terakhir dari rangkaian PSU. Meskipun secara hukum masih dimungkinkan adanya PSU lanjutan, semua pihak sangat berharap ini menjadi yang terakhir.
Adapun calon gubernur dan wakil gubernur yang ikut dalam Pilkada ulang ini adalah pasangan Benhur Tomi Mano-Constant Karma dan Mathius Fakhiri-Aryoko Rumaropen. Pasangan Benhur-Constant diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), sedangkan pasangan Mathius-Aryoko didukung oleh 15 partai politik lain.
Pilihan Editor: Kenapa Warga Papua Ragu Pasang Merah Putih
