JAKARTA, RAGAMUTAMA.COM – Bank DKI mengumumkan pembagian dividen sebesar Rp 249,31 miliar. Angka ini merepresentasikan rasio pembayaran dividen (dividend payout ratio) sebesar 32 persen dari total laba bersih yang berhasil dicatatkan pada tahun buku 2024, yakni sebesar Rp 779,10 miliar.
Secara terperinci, alokasi dividen Bank DKI akan didistribusikan dengan rincian sebagai berikut: Rp 249,26 miliar akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, dan sebesar Rp 56 juta akan dialokasikan kepada Perumda Pasar Jaya.
Keputusan mengenai pembagian dividen ini diambil dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank DKI Tahun Buku 2024 yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 30 April 2025.
“Sisa dari laba bersih tahun 2024, yang jumlahnya mencapai 68 persen atau senilai Rp 529,79 miliar, telah ditetapkan untuk menjadi saldo laba ditahan. Dana ini akan digunakan untuk mendukung berbagai inisiatif pengembangan usaha Bank DKI di masa mendatang,” jelas Direktur Utama Bank DKI, Agus H Widodo, dalam keterangan tertulis yang disampaikan pada hari Rabu.
Salah satu keputusan penting lainnya yang dihasilkan dalam RUPST adalah mengenai transformasi bank melalui partisipasi publik, yang akan diwujudkan melalui mekanisme Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering/IPO).
Dalam forum RUPST tersebut, perseroan juga telah memperoleh persetujuan resmi untuk melaksanakan rencana IPO kepada publik dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI).
RUPST memberikan mandat penuh kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk melakukan segala penyesuaian dan persiapan yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan rencana IPO ini. Hal ini mencakup pelaksanaan kajian secara komprehensif, dengan senantiasa mempertimbangkan kondisi perekonomian domestik maupun global, serta dinamika pasar saham di BEI.
Selain itu, RUPST juga menyetujui penambahan Modal Ditempatkan/Disetor Perseroan sebesar jumlah yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024. Penambahan modal ini berasal dari kredit Hapus Buku eks BPPN dengan total nilai Rp 2,19 miliar, yang akan menjadi setoran modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada perseroan.
Dengan adanya penambahan Modal Ditempatkan/Disetor tersebut, maka struktur permodalan Perseroan akan mengalami perubahan. Modal Ditempatkan/ Disetor Perseroan akan meningkat dari semula sebesar Rp 6,577 triliun menjadi Rp 6,579 triliun. Sisa dana sebesar Rp 760,17 ribu akan dibukukan sebagai bagian dari Cadangan Umum.
RUPST Tahunan Bank DKI tahun buku 2024 juga memutuskan perubahan dalam susunan pengurus perusahaan sebagai bagian dari upaya mendukung transformasi bisnis yang sedang berjalan.
Melalui RUPS, dan setelah melalui konsultasi dengan OJK, Pemegang Saham melakukan penguatan dan penyegaran pada jajaran komisaris dan direksi Perusahaan. Anang Basuki ditunjuk untuk menggantikan Bahrullah Akbar sebagai Komisaris Utama. Sementara itu, Michael Rolandi C Brata dan Kiryanto tetap melanjutkan tugas mereka pada posisi masing-masing sebagai Komisaris dan Komisaris Independen.
Untuk jajaran Direksi, Agus H Widodo tetap mendapatkan kepercayaan untuk menjabat sebagai Direktur Utama, didampingi oleh Ateng Rivai yang tetap menjabat sebagai Direktur Kepatuhan.
Pemprov DKI Jakarta juga menunjuk sejumlah nama baru untuk mengisi posisi Direksi Bank DKI, antara lain Daniel Setiawan Subianto, Basaria Martha Juliana, Dipo Nugroho, dan Prihanto Herbowo.
Nama-nama baru tersebut selanjutnya akan menjalani proses penilaian uji kemampuan dan kepatutan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
