Jakarta, RAGAMUTAMA.COM – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan imbauan kepada Presiden Prabowo Subianto agar berhati-hati dalam melakukan relaksasi aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Menurut Apindo, perubahan aturan ini harus mempertimbangkan secara matang kesiapan serta kepentingan industri nasional, yang selama ini berjuang memenuhi standar TKDN yang tinggi.
Adhi Lukman, Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo, menjelaskan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian terkait untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Ia berpendapat, pelonggaran TKDN sebaiknya tidak bersifat general, melainkan perlu mempertimbangkan sektor-sektor industri yang sudah berkomitmen terhadap aturan yang berlaku.
“Pada prinsipnya, kami sudah menjalin komunikasi dengan kementerian-kementerian terkait. Intinya adalah, pelonggaran tidak boleh dilakukan secara menyeluruh. Apindo mengusulkan agar kepentingan industri dalam negeri diutamakan. Jika memang ada sektor yang belum siap atau industri dalam negeri belum mampu memenuhi, kami berharap arahan Bapak Presiden dapat segera diimplementasikan untuk mempermudah kebutuhan yang ada,” kata Adhi saat ditemui di Ayana Midplaza Jakarta, Senin (14/4/2025).
1. Kebijakan TKDN diharapkan dukung daya saing industri
Adhi menyatakan bahwa Apindo mendukung kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan kemudahan bagi industri. Namun, ia menekankan bahwa implementasi kebijakan tersebut harus disertai pertimbangan matang terhadap dampak jangka panjang bagi sektor manufaktur nasional.
Apindo berharap agar kebijakan terkait TKDN tetap berorientasi pada peningkatan daya saing industri dalam negeri, sekaligus menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.
Dukung Prabowo Soal TKDN, DEN: Dari Kewajiban Jadi Insentif
Dukung Prabowo Soal TKDN, DEN: Dari Kewajiban Jadi Insentif
2. Lindungi industri dalam negeri
Dalam rangka memperkuat perlindungan terhadap industri dalam negeri, para pengusaha mendorong pemerintah untuk memberikan insentif yang lebih nyata dan terarah. Insentif ini diyakini mampu mendukung keberlangsungan industri nasional, sekaligus meningkatkan daya saing para pelaku usaha lokal.
“Sebagai contoh, kita lihat industri susu. Saat ini, industri susu dalam negeri baru menyerap sekitar 20 persen produk lokal, sementara 80 persen masih impor. Apabila peternak susu dalam negeri berhasil meningkatkan produksinya, tentu kita berharap industri dalam negeri juga dapat menyerapnya semaksimal mungkin,” jelas Adhi.
Meutya Hafid Klarifikasi Peryataan Prabowo Ingin Ubah TKDN
Meutya Hafid Klarifikasi Peryataan Prabowo Ingin Ubah TKDN
3. Perlu kemudahan perizinan usaha
Apindo juga menyoroti pentingnya kemudahan perizinan usaha sebagai wujud dukungan konkret pemerintah terhadap industri dalam negeri, terutama bagi sektor-sektor yang telah memenuhi standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi.
Menurutnya, insentif tidak selalu harus berbentuk fiskal. Kemudahan dalam proses perizinan juga merupakan insentif strategis yang dapat meningkatkan motivasi pelaku usaha dalam negeri untuk memanfaatkan produk lokal.
“Jadi, insentif tidak harus selalu berupa insentif fiskal, tetapi juga bisa berupa kemudahan perizinan dan lain sebagainya. Hal ini akan mendorong pelaku usaha dalam negeri untuk saling berlomba memanfaatkan produk lokal,” tegas Adhi.
Adhi menerangkan bahwa langkah ini akan memperkokoh ekosistem industri nasional, sekaligus memacu percepatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada kekuatan dalam negeri.
Dengan memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha yang konsisten mendukung produk lokal, pemerintah secara tidak langsung menciptakan iklim usaha yang sehat dan kompetitif.
