Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons pengenaan tarif bea masuk 32 persen oleh Amerika Serikat (AS).
Ketua Umum Apindo Shinta W Kamdani menuturkan pemerintah perlu mencermati jika tarif tinggi tersebut benar-benar akan diterapkan untuk Indonesia, maka tekanan sektor industri akan semakin besar.
Terlebih saat ini industri manufaktur Indonesia tengah terpukul, terlihat dari Purchasing Managers Index (PMI) Juni 2025 pada 46,7 jauh di bawah ambang batas ekspansi, imbas meningkatnya biaya produksi, dan perlambatan permintaan global.
“Tekanan terhadap sektor industri padat karya yang memiliki pangsa ekspor besar ke AS, seperti tekstil dan produk tekstil (TPT), alas kaki, furnitur, dan mainan akan semakin besar,” kata Shinta kepada kumparan.
Menurut catatan Shinta, ekspor Indonesia ke AS hanya sekitar 10 persen dari total ekspor. Sementara kontribusi ekspor terhadap PDB relatif moderat sekitar 21 persen dari total ekspor.
Dengan demikian, tingginya tarif yang diteken Trump akan berpotensi menimbulkan penurunan permintaan terhadap produk industri dalam negeri.
Sementara itu barang murah atau ilegal akan berpotensi membanjiri pasar dalam negeri serta tingginya biaya berusaha. Ketiga hal tersebut menurut Shinta merupakan tantangan nyata yang perlu diantisipasi bersama.
Shinta mengeklaim sejak awal negosiasi ini digelar, Apindo sudah terlibat dan mendukung prosesnya, termasuk memberikan berbagai masukan kepada pemerintah. Dia kemudian membeberkan usulan dari Apindo untuk pemerintah dalam menghadapi perang tarif ini.
“Pertama, mendorong skenario mutually beneficial melalui peningkatan impor komoditas strategis dari AS, seperti kapas, jagung, produk dairy, kedelai, dan crude oil. Langkah ini dirancang sebagai reciprocal arrangement yang menjawab kekhawatiran AS soal defisit perdagangan,” tutur Shinta.
Selanjutnya Apindo juga mengusulkan agar pemerintah memperkuat strategi diversifikasi pasar dengan memperluas ekspor ke pasar non-tradisional. Langkah ini dilakukan dengan upaya mengoptimalkan efisiensi dan daya saing di sepanjang supply chain.
“Ketiga, segera melaksanakan regulatory streamlining di dalam negeri, untuk mendorong kemudahan berusaha di dalam negeri, serta penguatan trade remedies dalam kerangka perlindungan industri nasional,” jelasnya.
Meski demikian, Shinta mengaku pengusaha hingga kini masih menunggu pernyataan resmi dari pemerintah perihal ini. Menurut dia masyarakat termasuk pengusaha perlu memberi ruang yang memadai bagi proses diplomasi yang sedang berlangsung hingga tenggat waktu penerapan tarif tersebut yaitu 1 Agustus 2025.
“Apindo memandang penting untuk menunggu pernyataan dan posisi resmi Pemerintah Indonesia guna memastikan pijakan bersama dalam menyikapi situasi ini. Tenggat implementasi tarif pada 1 Agustus menunjukkan bahwa jalur diplomasi tetap terbuka dan peluang untuk mencapai kesepakatan yang konstruktif masih tersedia,” jelasnya.
Dia juga melihat pengenaan tarif 32 persen yang diumumkan Trump ini adalah bagian dari dinamika negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan AS. Sehingga menurut dia, keberhasilan Indonesia dalam menavigasi isu ini akan sangat bergantung pada kekuatan diplomasi ekonomi yang solid, terukur, dan berorientasi pada kepentingan jangka panjang industri nasional.
Lebih lanjut Shinta menuturkan Apindo memandang saat ini Indonesia harus fokus mempercepat agenda reformasi struktural melalui pendekatan deregulasi yang konsisten lintas sektor. Ini membutuhkan kerja sama pemerintah, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Apindo juga akan terlibat dalam satuan tugas yang dibentuk pemerintah untuk mengidentifikasi dan membenahi berbagai hambatan usaha di lapangan. Dengan langkah diplomasi yang kuat disertai dengan pembenahan iklim berusaha di dalam negeri, kami optimis bahwa Indonesia dapat melalui tantangan ini sesuai harapan,” tutup Shinta.
