Wahyudi Andrianto, adik ipar Presiden Joko Widodo, terlihat menyambangi Bareskrim Polri pagi ini. Kedatangannya adalah untuk menyerahkan langsung dokumen ijazah milik Jokowi kepada pihak penyidik.
Berdasarkan pantauan kumparan pada hari Jumat (9/5), Wahyudi tiba di Gedung Bareskrim sekitar pukul 09.30 WIB. Ia tidak datang sendiri, melainkan didampingi oleh Yakup Hasibuan, salah seorang kuasa hukum dari Presiden Jokowi.
“Kami membawa semua [ijazah Jokowi dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi]. Namun, untuk teknisnya nanti seperti apa, kami belum tahu. Jadi, kita tunggu saja hasilnya,” ujar Yakup kepada awak media yang menanti.
Wahyudi secara khusus datang dari Solo, mewakili Jokowi yang dianggap tidak perlu hadir secara langsung untuk mengantarkan dokumen-dokumen penting tersebut.
“Karena ini menyangkut dokumen yang tentunya sangat sensitif, jadi tidak mungkin jika dikirim melalui jasa kurir, bukan? Oleh karena itu, dokumen ini diberikan kepada pihak yang dipercaya langsung oleh Bapak Jokowi untuk membawanya,” pungkasnya.
Dokumen yang dibawa tersebut tidak diperlihatkan secara langsung kepada para wartawan. Yakup menjelaskan bahwa mengenai teknis apakah dokumen tersebut diizinkan untuk diperlihatkan atau tidak, akan dipertimbangkan lebih lanjut.
Saat ini, kasus dugaan ijazah palsu yang menyeret nama Jokowi masih dalam proses penyelidikan di Bareskrim Polri. Kasus ini dilaporkan pada bulan Desember 2025 oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA).
“Sebagaimana tertuang dalam surat nomor Khusus/TPUA/XII/2024 tanggal 9 Desember 2024 perihal pengaduan terkait adanya temuan publik (dan dari berbagai media sosial sebagai bentuk *notoire feiten*) mengenai dugaan cacat hukum pada ijazah S1 Jokowi, yang diajukan oleh Tim Pembela Ulama dan Aktivis,” ungkap Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, dalam keterangan resminya pada hari Rabu (7/5).
Dalam perkara ini, sebanyak 26 orang saksi telah dimintai keterangan, dengan rincian sebagai berikut:
-
Pihak pelapor atau pengadu: 4 orang
-
Staf dari Universitas Gadjah Mada (UGM): 3 orang
-
Alumni Fakultas Kehutanan UGM: 8 orang
-
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Istimewa Yogyakarta: 1 orang
-
Staf dari percetakan Perdana: 1 orang
-
Staf SMA Negeri 6 Surakarta: 3 orang
-
Alumni SMA Negeri 6 Surakarta: 4 orang
-
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen Pauddikdasmen) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen): 1 orang
-
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek): 1 orang
-
Komisi Pemilihan Umum (KPU) pusat: 1 orang
-
KPU DKI Jakarta: 1 orang
Dalam penyelidikan kasus ini, Bareskrim juga melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah dokumen penting, termasuk:
-
Dokumen terkait proses awal masuk Jokowi sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM hingga kelulusan ujian, berjumlah 34 lembar
-
Dokumen dari Fakultas Kehutanan UGM sebanyak tiga bundel, serta dokumen dari SMA Negeri 6 Surakarta sebanyak satu bundel.
“Telah dilaksanakan uji laboratorium terhadap dokumen awal masuk sebagai mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM sampai dengan kelulusan ujian skripsi, dengan melakukan perbandingan dengan dokumen dari teman satu angkatan yang masuk pada tahun 1980 dan lulus pada tahun 1985,” jelas Djuhandani.
