ADHI (PT Adhi Karya Tbk) Optimalkan Peluang Proyek Infrastruktur Usai Kontrak Awal Tahun Anjlok 72%
JAKARTA – PT Adhi Karya Tbk (ADHI), salah satu emiten konstruksi BUMN terkemuka, dihadapkan pada tantangan signifikan di awal tahun ini dengan mencatatkan penurunan perolehan kontrak yang cukup tajam. Namun, di balik angka tersebut, perseroan melihat prospek cerah dari peningkatan anggaran infrastruktur pemerintah dan berbagai peluang proyek strategis, menunjukkan optimisme untuk bangkit dan mendongkrak kinerja.
Hingga Mei 2024, ADHI membukukan perolehan nilai kontrak baru sebesar Rp 2,6 triliun. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan, anjlok hingga 72% jika dibandingkan dengan perolehan nilai kontrak pada periode Januari-Mei tahun sebelumnya (2023) yang kala itu mencapai Rp 9,4 triliun. Rozi Sparta, Sekretaris Perusahaan ADHI, menjelaskan bahwa pelemahan ini terutama diakibatkan oleh adanya refocusing anggaran pemerintah terhadap proyek-proyek infrastruktur.
Secara rinci, komposisi perolehan kontrak baru ADHI didominasi oleh proyek-proyek yang sumber pendanaannya berasal dari BUMN/D sebesar 56%. Sementara itu, 23% bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), 20% dari sektor swasta, dan 1% sisanya berasal dari pinjaman (loan).
Namun demikian, ADHI menyambut positif langkah pemerintah dalam meningkatkan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Anggaran Kementerian PUPR telah disesuaikan naik secara substansial menjadi Rp 73,68 triliun, dari alokasi semula yang hanya Rp 50,48 triliun pada tahun ini. Menurut Rozi, tambahan anggaran ini diharapkan mampu menjadi katalisator yang mempercepat pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur di seluruh Indonesia.
“Perseroan akan memanfaatkan peluang tersebut secara optimal untuk mendorong peningkatan kinerja tahun ini,” tegas Rozi Sparta, menekankan komitmen ADHI untuk beradaptasi dan mengambil peran aktif dalam pembangunan infrastruktur nasional.
Lebih lanjut, ADHI juga menunjukkan antusiasme tinggi terhadap potensi proyek dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kementerian PUPR telah menawarkan berbagai peluang proyek KPBU dengan nilai total mencapai Rp 83 triliun. Dengan rekam jejak dan pengalaman yang solid dalam mengerjakan proyek berbasis skema KPBU, ADHI berkomitmen untuk memanfaatkan setiap peluang yang ada secara optimal, sembari tetap menerapkan manajemen risiko yang cermat dan prudent. Ini menunjukkan strategi perseroan untuk tidak hanya bergantung pada proyek-proyek APBN semata, tetapi juga agresif menggarap potensi dari sektor swasta dan kemitraan strategis.
