Pemerintah mulai menjajaki kemungkinan kewarganegaraan ganda bagi warga negara Indonesia (WNI) di luar negeri.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi RI, Yusril Ihza Mahendra, menyebut wacana ini muncul karena banyak negara telah menerapkannya dan mendapat manfaat besar.
“Kalau kita lihat, Filipina, India, Pakistan, dan negara lain sudah lama menerapkan dwikewarganegaraan, dan lebih banyak untungnya bagi mereka daripada ruginya,” kata Yusril dalam podcast DipTalk bersama kumparan.
Menurutnya, Indonesia perlu mempelajari pengalaman negara-negara tersebut sebelum mengambil keputusan.
“Kita sedang menjajaki, apakah mungkin kita mengakui adanya dwikewarganegaraan. Tapi kita juga harus belajar dari India, Filipina, Pakistan, dan lainnya,” ujarnya.
Aspirasi Diaspora Indonesia
Dorongan untuk mengadopsi dwikewarganegaraan banyak datang dari diaspora Indonesia, terutama di Amerika Serikat. Mereka ingin tetap mempertahankan status WNI, meskipun sudah lama tinggal di luar negeri dan menjadi warga negara asing.
“Banyak sekali permintaan dari diaspora. Saya diundang ke Amerika Serikat pada Mei nanti, mereka ingin menyampaikan aspirasi supaya kita mulai menerapkan dwikewarganegaraan, khususnya dengan AS,” ujar Yusril.
Ia menyoroti banyaknya orang Indonesia yang berkarier di militer AS, termasuk di Angkatan Laut, bahkan ada yang telah mencapai pangkat kolonel. Namun, aturan yang berlaku membuat mereka kehilangan status WNI.
“Mereka bilang, kenapa kita tidak boleh punya dua kewarganegaraan? Lebih baik kalau bisa tetap jadi WNI juga,” kata Yusril.
Indonesia, lanjutnya, bisa belajar dari negara-negara lain yang memiliki diaspora kuat dan berhasil berkontribusi di tingkat global.
“Siapa tahu nanti ada orang keturunan Indonesia yang jadi presiden Amerika. Orang Pakistan atau India sudah ada yang jadi perdana menteri Inggris atau wali kota London,” tambahnya.
Meski ada permintaan kuat, Yusril menegaskan usulan kewarganegaraan ganda masih sebatas wacana dan membutuhkan kajian lebih lanjut.
“Kalau memang membawa manfaat besar bagi kita, kenapa tidak? Tapi ini masih harus dikaji, karena spirit nasionalisme kita tinggi sekali,” katanya.
Salah satu opsi yang bisa dipertimbangkan adalah dwikewarganegaraan terbatas, melalui kesepakatan khusus dengan negara-negara tertentu seperti Amerika Serikat atau Jepang.
“Kita bisa buat kesepakatan dengan negara bersangkutan, membolehkan dwikewarganegaraan untuk kasus tertentu,” tutup Yusril.
