RAGAMUTAMA.COM, Jakarta – Asosiasi sopir truk akan kembali menggelar demonstrasi jika PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo tidak kunjung memperbaiki tata kelola Pelabuhan Tanjung Priok. Keluarga Besar Supir Indonesia (KB-SI) sebelumnya telah menggelar aksi unjuk rasa di depan Pelindo Tower, Jakarta Utara pada Selasa, 11 Februari 2025 untuk memprotes pengelolaan pelabuhan yang ada di pesisir Jakarta itu.
KB-SI dan Pelindo kini telah mencapai beberapa kesepakatan melalui negosiasi yang berlangsung saat aksi Selasa lalu. Pelindo berjanji menindaklanjuti aspirasi para sopir berhubungan dengan perbaikan operasional pelabuhan.
Ratusan sopir truk menggelar aksi mogok kerja dan berdemonstrasi di depan Kantor Pelindo di Jakarta Utara pada Selasa lalu. KB-SI mengklaim aksi tersebut diikuti sekitar 500 orang.
Ilhamsyah, salah satu perwakilan asosiasi sopir truk, mengatakan para sopir siap menggelar demonstrasi lagi jika Pelindo tidak menepati janji mereka. Dia mengklaim aksi berikutnya akan lebih besar. “Itu adalah langkah selanjutnya yang akan kami lakukan apabila Pelindo dan operator-operator pelabuhan ingkar janji dari apa yang sudah kita sepakati bersama,” kata Ilhamsyah melalui pesan suara pada Rabu, 12 Februari 2025.
Tuntutan para sopir kontainer meliputi enam poin soal perbaikan tata kelola Pelabuhan Tanjung Priok, yaitu soal penghapusan tarif gate pass, percepatan layanan bongkar muat, perbaikan masalah kemacetan di New Priok Container Terminal One (NPCT1), mengatasi masalah premanisme, penyediaan fasilitas untuk sopir di pelabuhan, hingga memberantas mafia pungli dalam Pelabuhan Tanjung Priok.
Ilhamsyah menyampaikan Pelindo telah berjanji akan melakukan upaya perbaikan sebelum 21 Februari 2025 mendatang. “Ada beberapa poin yang akan mereka tindak lanjuti paling lambat tanggal 21, tentu kami akan mengawasi itu,” ucap pria yang juga Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) itu.
Setelah aksi para sopir truk Selasa lalu, perwakilan KB-SI dan Pelindo telah bernegosiasi untuk membahas tuntutan para pengemudi. “Ada beberapa poin secara garis besar, intinya kami dengan teman-teman direksi perusahaan bersepakat dengan teman-teman KB-SI untuk sama-sama menjaga kelancaran, kemudian peningkatan pelayanan di pelabuhan,” kata Executive General Manager Pelindo Tanjung Priok Adi Sugiri.
Dalam risalah pertemuan yang diterima Tempo, terdapat enam poin kesepakatan antara kedua pihak. Risalah tersebut ditandatangani perwakilan Pelindo dan KB-SI yang hadir. Setidaknya dua orang yang hadir dalam pertemuan tersebut mengonfirmasi kebenaran risalah itu sebagai hasil dari negosiasi antara Pelindo dengan KB-SI. Berikut enam poin hasil pembahasan mereka:
1. Terhadap aspirasi Gate Pass, belum dicapai kesepakatan antara KB-SI dengan Pelindo, karena Pelindo membutuhkan pembahasan lebih lanjut dengan regulator serta asosiasi terkait dan akan memberikan updatenya kepada KB-SI melalui whatsapp group yang dibuat bersama.
2. Terhadap aspirasi lama waktu pelayanan di terminal, Pelindo menyepakati bahwa lama waktu pelayanan di terminal sesuai dengan SKDP yang disepakati antara Pelindo dengan regulator yaitu 120 menit. Apabila waktu pelayanan melebihi 120 menit, maka pihak Pelindo akan memberikan kompensasi berupa makanan dan minuman dengan nilai Rp. 25.000 per 120 menit. Pengaduan dapat dilakukan melalui whatsapp group yang dibuat bersama yang di dalamnya juga terdapat PIC dari masing-masing terminal.
3. Untuk point kemacetan di Common Gate NPCT1 yang dikelola oleh MTI, Pelindo akan membuat relayout di Gate untuk mengatasi masalah kemacetan yang akan melibatkan KB-SI dengan batas waktu paling lambat 21 Februari 2025.
4. Terhadap permasalah premanisme telah didiskusikan dengan Polres Jakarta Utara.
5. Untuk aspirasi fasilitas terminal, yaitu toilet dan ruang tunggu akan direalisasikan oleh Pelindo paling lambat 21 Februari 2025.
6. Terhadap permasalahan pungli di area pelabuhan, Pelindo akan menyampaikan nomor pengaduan (Whistleblowing System Pelindo Bersih) melalui WhatsApp group bersama dengan KB-SI.
Pilihan Editor: Setelah Ali Berawi Mengundurkan Diri dari Otorita IKN
