RAGAMUTAMA.COM, Jakarta – Langkah pemerintahan Trump untuk menghapus Badan Pembangunan Internasional AS (USAID) telah melumpuhkan kemampuan badan tersebut untuk melakukan pengawasan yang tepat terhadap bantuan yang tidak terpakai senilai $8,2 miliar, sebuah pengawas pemerintah independen mengatakan pada hari Senin, Reuters melaporkan.
Sebuah laporan dari Kantor Inspektur Jenderal USAID juga mengatakan bahwa keringanan-keringanan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri AS terhambat oleh pemangkasan jumlah pegawai dan ketidakpastian mengenai jenis bantuan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Departemen Luar Negeri AS diketahui membuat “bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan jiwa” dikecualikan dari pembekuan bantuan luar negeri AS oleh Presiden Donald Trump.
Ratusan program USAID yang mencakup miliaran dolar bantuan di seluruh dunia terhenti setelah Trump pada 20 Januari memerintahkan pembekuan sebagian besar bantuan luar negeri AS, dengan mengatakan bahwa ia ingin memastikan bahwa bantuan tersebut selaras dengan kebijakan “America First“-nya.
Pemerintahannya telah bergerak untuk membubarkan USAID, yang memiliki lebih dari 10.000 staf di dalam dan luar negeri, dan kemungkinan akan menggabungkannya ke dalam Departemen Luar Negeri. Situs web badan tersebut telah ditutup selama lebih dari seminggu. Namun laporan dari OIG, divisi pengawasan independen dari badan tersebut, muncul pada Senin di situs web OIG, yang masih online.
OIG mengatakan bahwa laporannya mencakup risiko-risiko seputar “dana bantuan kemanusiaan yang wajib tetapi belum dicairkan” senilai $8,2 miliar yang dimiliki oleh badan tersebut sejak penghentian bantuan oleh pemerintah AS dan pemangkasan jumlah staf yang terjadi setelahnya, yang menurut OIG telah secara efektif melumpuhkan biro urusan kemanusiaan (BHA) USAID.
“Pengurangan staf yang terjadi baru-baru ini di seluruh Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, khususnya di BHA, ditambah dengan ketidakpastian mengenai ruang lingkup keringanan bantuan asing dan komunikasi yang diizinkan dengan para pelaksana, telah menurunkan kemampuan USAID dalam mendistribusikan dan melindungi bantuan kemanusiaan yang didanai oleh para pembayar pajak,” demikian laporan tersebut.
“Secara khusus, kontrol pengawasan USAID yang ada – meskipun dengan kekurangan yang telah diidentifikasi sebelumnya – sekarang sebagian besar tidak beroperasi karena adanya arahan dan tindakan personil baru-baru ini,” laporan itu menambahkan.
Program-program USAID di beberapa negara memerlukan pemeriksaan mitra dan pemantauan pihak ketiga untuk memastikan bahwa dana diberikan kepada mereka yang dituju dan tidak jatuh ke tangan “teroris dan para pendukungnya”, namun mekanisme pengawasan dilumpuhkan oleh pemangkasan staf, demikian menurut laporan tersebut.
“Celah ini membuat USAID rentan untuk secara tidak sengaja mendanai entitas atau gaji individu yang terkait dengan organisasi teroris yang ditunjuk AS,” kata laporan tersebut.
Sebagian besar tenaga kerja USAID telah dibebastugaskan minggu lalu, kecuali sekitar 600 orang, menurut pemberitahuan yang dikirimkan kepada staf minggu lalu dan dibagikan kepada Reuters oleh seorang pejabat administrasi.
Meskipun Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengeluarkan pengecualian untuk apa yang disebutnya sebagai “bantuan kemanusiaan yang menyelamatkan nyawa” untuk dikecualikan dari pembekuan, para pekerja bantuan dan staf PBB mengatakan bahwa sebagian besar program tetap ditutup.
Laporan tersebut juga mengatakan bahwa “kurangnya kejelasan tentang ruang lingkup keringanan bantuan kemanusiaan dan sejauh mana komunikasi yang diizinkan antara staf BHA dan para pelaksananya” menghambat kapasitas USAID untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan.
Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Pilihan Editor: Ratusan Warga Israel Demo di Tel Aviv, Tuntut Netanyahu Patuhi Gencatan Senjata
