Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, dengan tegas menyatakan bahwa partainya beserta seluruh koalisi serikat pekerja tidak akan berpartisipasi dalam demonstrasi yang dijadwalkan pada 25 Agustus 2025 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. “Partai Buruh dan KSPI menyatakan tidak ikut aksi pada hari ini, 25 Agustus 2025,” kata Iqbal kepada Tempo melalui pesan suara pada Senin.
Sebagai gantinya, Partai Buruh dan KSPI bersama koalisi serikat pekerja lainnya akan menggelar aksi unjuk rasa besar pada 28 Agustus 2025, yang jatuh pada Kamis pekan ini. Iqbal menambahkan bahwa ribuan buruh dari wilayah Jabodetabek akan memadati depan Gedung DPR. Aksi serupa juga akan dilakukan secara serentak di 38 provinsi di seluruh Indonesia, di mana para buruh di luar Jabodetabek akan berdemonstrasi di depan kantor gubernur masing-masing.
Penegasan Said Iqbal ini muncul di tengah maraknya ajakan demonstrasi ke DPR pada Senin, 25 Agustus 2025, yang beredar luas di berbagai platform media sosial. Dari pantauan Tempo, beberapa akun mengunggah video dengan narasi yang mengesankan adanya rencana aksi besar hari ini. Namun, ironisnya, banyak video yang disajikan bukanlah gambaran kondisi sesungguhnya pada 25 Agustus 2025, melainkan rekaman lama atau yang belum terverifikasi.
Sebagai contoh, akun TikTok dengan nama pengguna @inibukanni** mengunggah lima video pada Minggu, 24 Agustus 2025, yang seolah-olah menampilkan suasana persiapan demo. Dalam salah satu videonya, akun tersebut mengingatkan masyarakat yang hendak berpartisipasi untuk berhati-hati dan membawa air, menggunakan rekaman massa berjas almamater yang berdiri di depan gerbang pintu DPR, Senayan, Jakarta Pusat, tanpa diketahui pasti kapan demonstrasi itu berlangsung.
Video lain dari akun yang sama juga memperlihatkan kondisi terkini di depan pintu masuk DPR, lengkap dengan narasi, “Kondisi terkini di depan gedung DPR, sudah siap untuk demo besok Senin dengan beton di depan.” Video yang waktu pengambilan gambarnya belum bisa dipastikan ini telah ditonton sebanyak 2,7 juta kali dan mengundang ribuan komentar, menambah kebingungan di kalangan warganet.
Seruan aksi ini tidak lepas dari keresahan warganet terhadap besarnya penghasilan anggota DPR. Lembaga legislatif tersebut tengah menjadi sorotan publik karena nilai tunjangan jabatan yang fantastis, termasuk Rp 50 juta per bulan untuk tunjangan rumah. Jika digabungkan dengan gaji pokok dan tunjangan lainnya, penghasilan anggota DPR ditaksir bisa melebihi Rp 100 juta setiap bulannya.
Kendati demikian, identitas pencetus demonstrasi 25 Agustus ini masih belum jelas. Di media sosial, beredar narasi yang mengatasnamakan “Revolusi Rakyat Indonesia”, mengajak berbagai elemen masyarakat seperti buruh, petani, dan mahasiswa untuk turun ke jalan. Pesan yang diterima Tempo pada Minggu, 24 Agustus 2025, menyebutkan tuntutan untuk mengusut kasus dugaan korupsi keluarga mantan Presiden Joko Widodo dan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta mendesak DPR agar menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai kontrol pemerintah.
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Mohammad Jumhur Hidayat, juga menyuarakan kebingungannya mengenai siapa penanggung jawab aksi 25 Agustus di depan gedung DPR. “Karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga apa isu yang dituntutnya, saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia khususnya di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dalam aksi 25 Agustus,” kata Jumhur pada Sabtu, 23 Agustus 2025, dikutip dari Antara. Jumhur lebih lanjut menyampaikan kekhawatirannya bahwa tanpa penanggung jawab yang jelas, demonstrasi 25 Agustus berpotensi menjadi anarkis.
Dian Rahma Fika, Andi Adam Faturahman, dan Ervana Trikarinaputri berkontribusi dalam penulisan laporan ini.
