Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka baru-baru ini menarik perhatian publik dengan unggahan yang menampilkan momen pertemuannya bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Meskipun Gibran mengaku sudah sering berinteraksi dengan Dasco dalam berbagai kesempatan, unggahan pada Sabtu, 9 Agustus 2025, menjadi yang pertama kali dibagikan di akun media sosialnya, mengisyaratkan pesan khusus di baliknya.
Gibran menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk memastikan sinergi antara lembaga eksekutif dan legislatif. Ia menekankan pentingnya komunikasi untuk menjamin visi, misi, dan program Presiden Prabowo Subianto dapat terlaksana dengan baik. “Kami berdua memastikan program presiden berjalan,” kata Gibran dari Riau pada Rabu, 20 Agustus 2025, dalam sebuah video yang dibagikan oleh Sekretariat Wakil Presiden.
Meski tak merinci program spesifik yang dibahas, Gibran menyebut pertemuannya dengan Dasco sebagai hal biasa dan semata-mata untuk menjaga kekompakan. Unggahan di akun Instagram pribadinya, @gibran_rakabuming, pada tanggal yang sama, menampilkan foto mereka berdua tengah makan siang dengan menu sederhana: mie bakso, nasi dendeng balado, dan tumis daun pepaya.
Di balik kesan santai yang ditampilkan, pertemuan antara Gibran dan Sufmi Dasco ini tak luput dari analisis pakar politik. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyoroti dua potensi konteks politik yang melatarinya pada Selasa, 12 Agustus 2025.
Pertama, pertemuan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai respons terhadap dugaan kerenggangan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan presiden Joko Widodo. Isu ini mencuat setelah pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto, eks Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, dan abolisi untuk Tom Lembong, mantan menteri perdagangan yang dikenal dekat dengan Anies Baswedan. Keduanya secara luas dipersepsikan sebagai ‘musuh politik’ Jokowi. “Kalau ada kebijakan Prabowo terutama yang dianggap berseberangan dengan Jokowi, pasti muncul isu kerenggangan,” ujar Adi Prayitno.
Kedua, Adi Prayitno menilai pertemuan itu juga bisa menjadi bentuk antisipasi terhadap gelombang serangan yang menargetkan ‘keluarga Solo’, termasuk desakan pemakzulan terhadap Gibran sendiri. Menurut Adi, publik akan mendapatkan kesan bahwa isu pemakzulan telah diselesaikan dengan adanya sinergi antara Gibran dan Dasco, mengingat posisi Dasco sebagai Wakil Ketua DPR.
Dorongan pemakzulan Wakil Presiden Gibran ini diinisiasi oleh Forum Purnawirawan Prajurit Tentara Nasional Indonesia (FPP TNI). Kelompok ini menuntut lengsernya Gibran dengan berbagai alasan, salah satunya terkait akun Kaskus ‘Fufufafa’ yang diduga terafiliasi dengan mantan Wali Kota Solo tersebut. Surat desakan pemakzulan tersebut telah disampaikan kepada DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menanggapi hal ini, Ketua DPR Puan Maharani di kompleks parlemen pada Kamis, 3 Juli 2025, menyatakan akan meninjau kembali syarat-syarat yang diperlukan untuk memproses pemakzulan tersebut.
Daniel Ahmad Fajri berkontribusi dalam tulisan ini.
