Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, menyerukan agar DPR RI secara cermat menguji klaim-klaim yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI. Pernyataan tersebut disampaikan Adian di Kompleks Parlemen DPR/MPR RI, Jakarta, pada 15 Agustus 2025.
Adian menegaskan bahwa perlu ada pengujian menyeluruh terhadap kesesuaian klaim tersebut dengan realitas di lapangan. “Kita harus menguji, apakah pernyataan itu sesuai dengan kenyataan tentang lapangan kerja yang dibuka? Apakah demikian tentang pertumbuhan ekonomi? Apakah kenyataan demikian tentang persoalan-persoalan kerakyatan lain?” tanya Adian, menyoroti pentingnya verifikasi data.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP itu juga menyoroti fenomena bisnis menarik di Indonesia, di mana banyak perusahaan asing, seperti aplikator ojek daring, beroperasi dan meraup keuntungan signifikan, namun sebagian besar keuntungannya dibawa ke luar negeri. Adian mempertanyakan bagaimana negara menyikapi kondisi ini.
“Negara harus bersikap tegas terhadap hal semacam itu. Bukan sekadar dalam pernyataan, melainkan dalam tindakan nyata,” tegas Adian, mendesak pemerintah untuk bertindak.
Dalam kesempatan pidato kenegaraan tersebut, Presiden Prabowo Subianto sendiri mengklaim bahwa selama 299 hari masa kepemimpinannya, sejumlah capaian signifikan telah berhasil diraih. Salah satu poin utamanya adalah kemampuan Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,12 persen di tengah gejolak dan tekanan ekonomi global.
Prabowo juga memaparkan data realisasi investasi pada semester pertama 2025 yang mencapai Rp 942 triliun, menunjukkan peningkatan signifikan 13,6 persen dibandingkan periode serupa tahun sebelumnya. Angka tersebut bahkan disebut telah melampaui target APBN 2025 sebelum tahun anggaran berakhir. “Investasi ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 1,2 juta orang,” imbuh Prabowo.
Ketua Umum Partai Gerindra itu lebih lanjut mengklaim telah berhasil menyelamatkan Rp 300 triliun dana APBN yang berpotensi diselewengkan. Dana tersebut, menurutnya, kerap rawan penyalahgunaan pada pos-pos seperti perjalanan dinas (baik dalam maupun luar negeri), anggaran pengadaan alat tulis kantor (ATK), serta berbagai mata anggaran lain yang selama ini sering menjadi celah korupsi dan praktik “bancakan”.
Nandito Putra berkontribusi dalam penulisan artikel ini
Pilihan Editor: Akui Kritik Terasa Sakit, Prabowo: Enggak Masalah, Jangan Berhenti
