Bupati Pati Sudewo akhirnya memberikan tanggapan terkait kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket. Pembentukan Pansus ini ditujukan untuk memakzulkan dirinya dari jabatan Bupati. Sudewo menyatakan penghormatannya terhadap langkah yang diambil oleh lembaga legislatif tersebut.
“Ya itu kan Hak Angket yang dimiliki DPRD. Jadi saya menghormati Hak Angket tersebut, paripurna tersebut,” ujar Sudewo kepada awak media di Kantor Bupati Pati, Rabu (13/8). Dalam kesempatan yang sama, Sudewo juga menyampaikan imbauan kepada warga yang berpartisipasi dalam demonstrasi agar senantiasa menjaga ketertiban. Ia menekankan pentingnya untuk tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, demi mencegah terjadinya kericuhan.
Menurut Sudewo, insiden demo besar ini harus menjadi pelajaran berharga bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Pati. Ia menyerukan agar warga menjaga soliditas dan kekompakan, serta tidak mudah terpancing oleh pihak mana pun. Lebih lanjut, Bupati Pati berharap kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang, sehingga pembangunan dapat berjalan lancar dan pelayanan kepada masyarakat bisa terus ditingkatkan secara optimal.
Langkah DPRD Kabupaten Pati untuk membentuk Pansus Hak Angket ini diambil setelah menggelar rapat paripurna yang menyetujui usulan tersebut secara bulat. Seluruh fraksi partai yang ada di DPRD, termasuk Gerindra yang merupakan partai Sudewo, PDI Perjuangan, PPP, PKB, PKS, Demokrat, hingga Golkar, menyatakan persetujuan. “Mencermati kondisi di masyarakat, menimbang banyak masyarakat yang terluka, maka sepakat mengambil hak angket dan pembentukan Pansus,” kata salah satu pimpinan DPRD Pati dalam sidang tersebut.
Sidang Paripurna yang memutuskan pembentukan Hak Angket ini diketahui digelar secara mendadak. Bahkan, undangannya baru dibuat pada 13 Agustus, tepat pada hari paripurna dilaksanakan. Menanggapi hal ini, Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Pati, Danu Iksan, menegaskan bahwa partainya menerima aspirasi masyarakat untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
Sikap tegas DPRD ini muncul selang beberapa jam setelah terjadinya demonstrasi besar di depan Kantor Bupati Pati yang berakhir ricuh. Insiden tersebut menyebabkan kerusakan signifikan, di antaranya kaca kantor bupati pecah, gerbang dirobohkan, bahkan satu unit mobil polisi ikut dibakar massa.
Untuk mengendalikan situasi, pihak kepolisian terpaksa menembakkan gas air mata dan menggunakan kendaraan taktis water canon. Petugas kepolisian juga menyebut bahwa demonstrasi tersebut telah disusupi oleh pihak-pihak yang berafiliasi dengan anarko.
