Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) tetap teguh pada rencananya untuk menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di Pati, Jawa Tengah. Meskipun Bupati Pati, Sudewo, telah membatalkan kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen yang sempat memicu kontroversi, kini tuntutan massa bergeser: mereka menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
Aksi demo yang diperkirakan akan dihadiri puluhan ribu orang ini dijadwalkan berlangsung di sekitar Pendopo Kabupaten Pati pada Rabu, 13 Agustus. Gelombang dukungan dari masyarakat untuk aliansi ini terus mengalir deras, menunjukkan soliditas gerakan ini.
Berbagai bentuk sumbangan, mulai dari ribuan kardus air mineral, makanan ringan, hingga buah-buahan, telah menumpuk di posko penggalangan donasi yang terletak di depan Kantor Bupati Pati hingga depan Gedung Dewan. Antusiasme dan partisipasi masyarakat sangat tinggi.
“Tuntutannya adalah Bapak Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri secara ksatria atau dilengserkan secara paksa oleh masyarakat Kabupaten Pati,” tegas Supriyono, Inisiator demo, pada Senin, 11 Agustus. Ia juga menambahkan bahwa aksi unjuk rasa ini diperkirakan akan dihadiri lebih dari 50 ribu orang, melampaui tantangan jumlah massa yang pernah disebutkan Bupati Sudewo sebelumnya. Dukungan finansial dan logistik bahkan datang dari berbagai provinsi di Indonesia, bahkan dari luar negeri, menunjukkan skala dukungan yang meluas.
Demo di Pati 13 Agustus, 22 Sekolah Diliburkan
Dampak dari rencana aksi unjuk rasa besar di Pati pada Rabu, 13 Agustus, mulai terasa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pati memutuskan untuk meliburkan sejumlah sekolah di wilayah Pati Kota. Sebanyak 22 sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP), akan beralih ke pembelajaran daring dari rumah masing-masing.
Keputusan ini tertuang dalam surat edaran resmi yang telah beredar luas di masyarakat, ditandatangani oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati, Andrik Sulaksono. Saat dikonfirmasi, Andrik membenarkan kebijakan ini, menjelaskan bahwa langkah tersebut diambil sebagai tindak lanjut dari arahan Polresta Pati demi menjaga keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya aksi unjuk rasa. “Sesuai arahan melalui surat dari Polresta untuk sekolah di atas dilakukan pembelajaran secara daring,” ungkap Andrik pada Selasa, 12 Agustus.
2.781 Personel Gabungan Diterjunkan untuk Amankan Demo di Pati
Untuk memastikan keamanan selama aksi unjuk rasa yang diperkirakan akan melibatkan massa dalam jumlah besar di kantor Bupati Pati, Kepolisian telah menerjunkan ribuan personel. Sebanyak 2.781 personel gabungan dikerahkan, terdiri dari anggota Polres, Polda, serta dukungan eksternal dari TNI dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, sejumlah kamera pengawas juga telah dipasang di sekitar Alun-Alun Pati, lokasi sentral demo, untuk memantau situasi.
Kapolresta Pati, Kombes Pol Jaka Wahyudi, menjelaskan bahwa berdasarkan surat pemberitahuan aksi, unjuk rasa pada Rabu, 13 Agustus, tersebut setidaknya akan dihadiri oleh 50 ribu massa. Untuk mengantisipasi keramaian dan menjaga kelancaran lalu lintas, Polresta Pati juga akan memberlakukan pengalihan arus di sejumlah ruas jalan utama yang menuju Alun-Alun Pati mulai pukul 07.00 WIB pada hari demo berlangsung.
Koordinator Demo Pati 13 Agustus: 150 Ribu Massa Akan Hadir
Antisipasi terhadap jumlah massa yang akan hadir dalam aksi unjuk rasa di Pati pada Rabu, 13 Agustus, terus meningkat. Teguh Isdiyanto, Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu, memperkirakan bahwa jumlah peserta aksi yang akan menuntut Bupati Pati Sudewo mundur bisa mencapai angka yang jauh lebih besar dari perkiraan awal.
Menurut Teguh, massa yang akan turun ke Alun-Alun Pati diperkirakan mencapai 150 ribu orang, tiga kali lipat dari angka 50 ribu yang sering disebut-sebut. Estimasi ini menunjukkan skala mobilisasi yang luar biasa dan tekad kuat dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk menyampaikan tuntutan mereka.
