GAZA, RAGAMUTAMA.COM – Gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang telah disepakati pada Januari 2025 kini resmi runtuh, hanya dua bulan setelah diimplementasikan. Rentetan serangan udara Israel kembali menggempur Jalur Gaza sejak Selasa (18/3/2025) dini hari, menewaskan ratusan warga sipil dan mendorong ribuan lainnya untuk kembali mengungsi dari rumah mereka.
Militer Israel mengonfirmasi peluncuran “operasi darat terbatas” dan berhasil merebut kembali sebagian Koridor Netzarim, jalur strategis yang membelah Jalur Gaza. Bahkan, wilayah yang sebelumnya ditetapkan sebagai zona aman, seperti Al Mawasi, juga tak luput dari gempuran serangan Israel.
“Mulai sekarang, negosiasi akan dilakukan sambil terus berperang,” tegas Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dalam pidato yang disiarkan televisi. “Saya ingin meyakinkan Anda: Ini baru permulaan.”
Alasan Israel Kembali Menyerang
Pemerintah Israel menyatakan bahwa serangan di Gaza tersebut dilancarkan setelah Hamas menolak dua proposal mediasi terbaru dari utusan Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff. Penolakan ini, menurut Israel, mengindikasikan bahwa Hamas tetap menjadi ancaman serius bagi keamanan militer dan warga sipil Israel.
“Karena penolakan Hamas untuk membebaskan para sandera serta adanya ancaman yang ditujukan terhadap tentara dan komunitas Israel,” jelas Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz.
Hingga saat ini, dari total 251 sandera yang diculik pada 7 Oktober 2023, hanya delapan orang yang berhasil dibebaskan hidup-hidup oleh militer Israel. Sumber dari pemerintah menyebutkan, serangan terbaru ini merupakan bagian dari strategi untuk menekan Hamas agar melepaskan lebih banyak sandera. Netanyahu tampaknya masih memegang teguh keyakinan bahwa tekanan militer adalah cara paling efektif untuk mencapai tujuan tersebut dalam konflik Gaza.
Dinamika Politik Dalam Negeri
Di balik pecahnya kembali konflik di Jalur Gaza, situasi politik domestik Israel memainkan peran krusial. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu kini menghadapi tenggat waktu pengesahan anggaran nasional dalam dua pekan ke depan. Kegagalan dalam proses ini dapat berujung pada jatuhnya pemerintahannya dan penyelenggaraan pemilu dini.
Kelompok ekstrem kanan, yang selama ini menjadi pilar utama penyokong kekuasaan Netanyahu, secara konsisten menolak gencatan senjata. Mereka bahkan mendorong Israel untuk membangun kembali permukiman Yahudi di Gaza yang telah dibongkar sejak tahun 2005.
Itamar Ben Gvir, Menteri Keamanan Nasional dari partai Jewish Power, sempat mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap gencatan senjata. Namun, setelah perang kembali meletus, partainya segera menyatakan akan bergabung kembali dalam koalisi pemerintahan. Langkah ini menjadi kemenangan politik signifikan bagi Netanyahu, yang kini dapat memperkuat mayoritasnya di pemerintahan. Menteri lainnya, Bezalel Smotrich, juga secara terbuka mendukung dimulainya kembali perang.
“Ini adalah operasi bertahap yang telah kami rencanakan dan susun dalam beberapa minggu terakhir sejak Kepala Staf baru IDF mulai bertugas,” ungkap Smotrich. “Dan dengan pertolongan Tuhan, operasi ini akan terlihat sangat berbeda dari apa yang telah dilakukan sejauh ini.”
Alihkan Isu, Perkuat Kekuasaan
Selain memperkuat posisi politiknya, kembalinya perang juga diyakini sebagai upaya Netanyahu untuk mengalihkan perhatian publik dari krisis internal lainnya, termasuk rencana pemecatan Kepala Shin Bet, badan keamanan dalam negeri Israel. Langkah tersebut memicu protes besar dan kecurigaan bahwa Netanyahu berusaha menutupi kegagalan intelijen pada serangan 7 Oktober 2023.
Sebuah laporan juga menyebutkan, penyelidikan Shin Bet sempat menelusuri dugaan keterlibatan ajudan Netanyahu dalam lobi dengan Qatar selama perang.
“Tujuan Netanyahu tampak semakin jelas: perlahan-lahan menuju rezim bergaya otoriter, yang akan dia pertahankan melalui perang terus-menerus di berbagai front,” tulis jurnalis senior Haaretz, Amos Harel.
Bagi keluarga para sandera, kembalinya perang Israel-Hamas ini menjadi pukulan telak yang mendalam. “Gerbang neraka telah terbuka? Bagi saya, justru hari ini gerbang neraka benar-benar terbuka,” tutur Ruhama Buhbut kepada Channel 12 Israel, yang putranya, Elkana, masih ditahan di Gaza.
Nasib Perundingan Gencatan Senjata
Gencatan senjata yang dimulai pada 19 Januari 2025 seharusnya telah memasuki fase kedua sejak 3 Februari. Dalam fase ini, Israel diwajibkan menarik seluruh pasukannya dari Gaza dan mengakhiri perang secara permanen. Sebagai imbalannya, Hamas akan membebaskan semua sandera yang masih hidup.
Namun, Israel menginginkan revisi substansial. Mereka bersedia membebaskan tahanan Palestina sebagai imbalan pembebasan sandera, tetapi secara tegas menolak untuk mengakhiri perang maupun menarik pasukannya dari Gaza.
Amerika Serikat mulai menjalin komunikasi langsung dengan Hamas, sebuah terobosan diplomatik yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Utusan AS Steve Witkoff mengusulkan perpanjangan gencatan senjata selama bulan Ramadhan hingga Paskah, namun proposal tersebut tidak mencakup komitmen untuk menghentikan perang secara keseluruhan. Hamas menolak proposal itu dan menuduh Israel secara sengaja menggagalkan kesepakatan gencatan senjata yang telah diteken pada 17 Januari 2025.
Pekan lalu, Hamas menawarkan pembebasan Edan Alexander, tentara Israel-Amerika, beserta jenazah empat warga negara ganda lainnya. Sebagai imbalan, mereka meminta Israel untuk mematuhi perjanjian gencatan senjata tiga tahap yang telah disepakati.
Namun, Israel menilai tawaran tersebut sebagai upaya manipulasi emosi dan tidak menunjukkan ketulusan dalam bernegosiasi.
Para analis memperkirakan, operasi militer ini akan terus berlangsung setidaknya hingga pengesahan anggaran nasional Israel tercapai. Jika hal itu berhasil, Netanyahu tidak hanya dapat memperkuat kekuasaannya tetapi juga membuka jalan bagi kesepakatan baru di meja perundingan.
Namun bagi warga Gaza, dua minggu ke depan berarti perjuangan tanpa henti untuk bertahan hidup di bawah hujan bom yang kembali mengguncang tanah mereka.
