Fenomena pengibaran bendera seri manga populer One Piece menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang telah menyita perhatian publik. Bendera bajak laut ikonik, atau yang dikenal dengan Jolly Roger, dengan lambang tengkorak bertopi jerami, terlihat berkibar di berbagai lokasi, mulai dari rumah hingga kendaraan di beragam daerah di Indonesia.
Jolly Roger adalah simbol khas dari kelompok Bajak Laut Topi Jerami, yang dipimpin oleh Monkey D Luffy, tokoh sentral dalam seri komik dan anime Jepang tersebut. Ditulis dan diilustrasikan oleh Eiichiro Oda, One Piece yang telah terbit sejak 22 Juli 1997 ini mengisahkan petualangan Monkey D Luffy dalam upayanya menjadi Raja Bajak Laut. Bagi para penggemarnya, narasi dalam One Piece seringkali merepresentasikan perlawanan terhadap ketidakadilan, di mana Luffy dan kawan-kawannya harus menghadapi sistem pemerintahan yang korup, militer yang sadistis, praktik pelanggaran hak asasi manusia (HAM), genosida, diskriminasi ras, hingga upaya manipulasi sejarah.
Menyikapi fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan HUT ke-80 RI ini, beragam tanggapan pun bermunculan dari berbagai kalangan, termasuk dari partai politik pendukung maupun non-pendukung pemerintah.
Partai Gerindra
Politikus Partai Gerindra, Danang Wicaksana Sulistya, mengimbau masyarakat untuk tidak mengibarkan bendera One Piece. Ia menilai penggunaan simbol anime bertema bajak laut dalam perayaan nasional tidaklah tepat dan berpotensi mencederai nilai-nilai nasionalisme. Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu menekankan bahwa budaya populer, seperti anime, sebaiknya tetap berada dalam ranah hiburan dan tidak dihadirkan dalam ruang-ruang sakral seperti perayaan Hari Kemerdekaan. “Saya minta tren ini dihentikan. Jangan sampai kita ikut-ikutan hal yang tidak relevan dengan semangat perjuangan kemerdekaan,” ujar Danang melalui keterangan tertulis di situs web Gerindra, Ahad, 3 Agustus 2025. Menurutnya, HUT RI bukan sekadar seremoni belaka, melainkan momentum yang harus dirayakan secara pantas, jauh dari tren yang bisa memicu polemik atau mengganggu ketertiban.
PDIP
Berbeda dengan Gerindra, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Andreas Hugo Pareira menolak keras anggapan bahwa pengibaran bendera One Piece menjelang 17 Agustus merupakan tindakan makar. Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi masyarakat terhadap kondisi sosial dan politik kontemporer. “Berlebihan kalau menganggap bendera One Piece sebagai tindakan makar,” tegasnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 5 Agustus 2025. Andreas menambahkan, ekspresi ini adalah bagian dari kebebasan sipil yang dijamin konstitusi, sehingga pemerintah tidak perlu menyikapinya secara represif. Wakil Ketua Komisi XIII DPR ini menyarankan pemerintah melakukan pendekatan humanis, sebab tidak ada pelanggaran hukum maupun penghinaan terhadap simbol negara. Lebih jauh, Andreas melihat fenomena ini sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk berintrospeksi, mengindikasikan adanya problem serius di Tanah Air. Kendati demikian, ia tetap mengimbau masyarakat untuk senantiasa mengibarkan bendera Merah Putih selama bulan kemerdekaan.
Partai Golkar
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, mengingatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak menodai kesakralan HUT ke-80 RI dengan simbol asing. “Ini bukan persoalan membenci budaya luar. Ini soal menempatkan simbol pada tempatnya,” ujar Idrus dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, dikutip dari Antara. Ia berharap masyarakat dapat memisahkan antara simbol hiburan dengan simbol negara, terutama dalam konteks sakral perayaan kemerdekaan. Idrus menegaskan bahwa meskipun kreativitas generasi muda merupakan kekuatan bangsa, ekspresi budaya populer tidak seharusnya masuk ke dalam ruang-ruang kenegaraan yang bersifat simbolik dan sakral. “Kalau dipakai di event cosplay atau komunitas, silakan. Tapi kalau sudah menggantikan posisi Merah Putih di bulan Agustus, itu bukan hanya soal ekspresi, tapi sudah mengaburkan identitas nasional kita,” jelasnya.
PKB
Dari kubu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Ketua DPP Luluk Nur Hamidah mengimbau pemerintah dan masyarakat untuk tidak terburu-buru menilai negatif maraknya pengibaran bendera bajak laut dari serial animasi One Piece ini. Menurutnya, fenomena ini adalah cerminan ekspresi anak-anak muda yang cepat menyerap budaya pop, terutama dengan derasnya arus media sosial. “Itu seperti mewakili situasi yang dihadapi mereka, khususnya berkaitan dengan semangat kebebasan, solidaritas, dan perlawanan terhadap ketidakadilan,” terang Luluk dalam keterangan tertulisnya pada Selasa. Luluk berpendapat bahwa makna sebuah simbol, seperti bendera bajak laut, dapat berubah ketika hadir di ruang publik. Oleh karena itu, ia menyarankan pemerintah menyikapi fenomena ini secara bijak. “Jadikan ini sebagai momentum untuk meningkatkan literasi budaya populer, membuka ruang dialog antargenerasi, dan memahami keresahan anak muda,” ujarnya.
Partai Demokrat
Senada dengan beberapa pandangan sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron menilai pengibaran bendera One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan ke-80 RI sebagai tindakan yang tidak etis. Ia berpendapat bahwa simbol fiksi Jolly Roger tersebut bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme. “Tidak etis, banyak kritik dan saran dituangkan dalam sesuatu yang lebih baik,” kata Herman di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa. Herman menyatakan keprihatinannya terhadap gerakan pengibaran bendera One Piece yang belakangan marak. Menurutnya, di tengah semangat kemerdekaan dan upaya membangun patriotisme, aksi pengibaran bendera bajak laut ini tidaklah diperlukan.
PKS
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, melihat fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Kemerdekaan sebagai bentuk ekspresi masyarakat semata. Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen DPR ini menilai aksi tersebut tidak mengandung unsur pelanggaran hukum. “Enggak melanggar hukum. Terkadang orang itu berulah karena kurang perhatian,” tutur Mardani dalam keterangan tertulisnya pada Selasa. Ia menambahkan bahwa negara seharusnya bersyukur memiliki rakyat yang kritis, selama persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Mardani juga mewanti-wanti agar gerakan pengibaran bendera One Piece tidak berujung pada aksi anarkistis. Menurutnya, aksi ekspresi ini justru dapat menjadi ruang dialog yang produktif antara negara dan warganya. “Nikmati saja. Kadang (masyarakat) hanya perlu didekati dan didengar,” ujarnya. Oleh karena itu, ia berpendapat pemerintah harus melakukan pendekatan empatik dan memiliki hati yang terbuka terhadap kritik yang disampaikan melalui simbol-simbol fiksi tersebut.
Novali Panji Nugroho, Daniel Ahmad Fajri, Dinda Shabrina, Dani Aswara, dan Antara berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: PDIP Penyeimbang Pemerintah, Kekuasaan Prabowo Tanpa Kontrol
