Perusakan rumah doa yang juga menjadi tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen di Padang memicu perhatian nasional. Insiden ini, yang terjadi di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat, pada Minggu (27/7/2025), dengan cepat menjadi viral, terutama setelah unggahan akun @infosumbar di Instagram menarik perhatian luas warganet. Menanggapi situasi ini, pihak kepolisian dan pemerintah setempat segera bertindak untuk menangani peristiwa yang mengguncang ini. Berikut adalah rangkuman lengkap mengenai lima fakta penting seputar insiden perusakan rumah doa agama Kristen di Padang.
Lokasi kejadian diketahui berada di sebuah pemukiman padat penduduk. Dilansir dari Kompas.com pada Minggu (27/07/2025), rumah yang menjadi sasaran perusakan tersebut merupakan milik jemaat Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI). Pendeta GKSI Padang, F. Dachi, menjelaskan bahwa bangunan ini sebenarnya berfungsi sebagai tempat belajar agama bagi siswa Kristen. Namun, sayangnya, keberadaan rumah tersebut disalahpahami oleh warga setempat sebagai tempat peribadatan ilegal, memicu ketegangan yang tidak seharusnya terjadi.
Kronologi perusakan rumah doa ini bermula ketika puluhan jemaat sedang berdoa dan para siswa tengah mengikuti kegiatan belajar agama di dalam rumah. Menurut Pendeta F. Dachi, Ketua RW dan RT setempat memanggilnya untuk berbicara di bagian belakang rumah. Namun, di saat yang bersamaan, sekelompok warga justru mendatangi bagian depan bangunan dan langsung melakukan perusakan. Warga diduga kuat mengira bahwa rumah tersebut adalah gereja yang beroperasi tanpa izin resmi. Kesalahpahaman ini diperparah oleh kegagalan surat pemberitahuan kegiatan keagamaan untuk sampai ke tangan Ketua RT dan RW, sehingga informasi tidak tersampaikan dengan baik.
Akibat aksi anarkistis yang terjadi, dua anak dilaporkan mengalami luka-luka. Selain itu, kerusakan material juga cukup parah, dengan kaca jendela pecah, aliran listrik diputus, dan perabot di dalam rumah rusak. Momen mencekam itu membuat sebagian besar perempuan yang berada di dalam rumah bergegas menyelamatkan anak-anak yang menangis histeris. Video perusakan ini dengan cepat menyebar dan menjadi viral di media sosial, termasuk yang diunggah oleh akun Instagram @infosumbar, memicu gelombang reaksi dan kecaman dari publik terhadap insiden kekerasan tersebut.
Menyikapi kejadian ini, pihak kepolisian bergerak cepat dengan mengamankan sembilan orang yang diduga terlibat dalam perusakan. Penangkapan dilakukan berdasarkan bukti video yang beredar luas di media sosial serta bukti-bukti lain yang ditemukan di lapangan. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin, sebagaimana dikutip Kompas.com pada Senin (28/07/2025), menyatakan, “Yang sudah kita amankan sembilan orang. Tentunya akan berkembang lagi. Sembilan orang ini sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti maka kami amankan semua.” Hingga kini, para terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak bertindak gegabah dalam menyikapi kegiatan keagamaan di lingkungan mereka, menekankan pentingnya dialog dan koordinasi.
Sementara itu, Pemerintah Kota Padang dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Padang sepakat mengklaim bahwa insiden ini bukanlah konflik agama, melainkan murni kesalahpahaman. Wali Kota Padang Fadly Amran turun langsung ke lokasi kejadian dan memimpin proses mediasi yang melibatkan semua pihak terkait. “Untuk kesalahpahaman sudah clear bahwa insiden ini tidak terkait SARA. Untuk tindakan yang masuk ranah pidana ditindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku,” tegas Fadly. Ketua FKUB Padang Salmadanis menambahkan bahwa awalnya pendeta mendatangi siswa dari rumah ke rumah, namun kegiatan terakhir dipusatkan di satu rumah, yang kemudian disalahartikan warga sebagai tempat ibadah. “Warganya tidak tahu itu rumah pendidikan. Sebenarnya sudah ada surat yang disiapkan, namun tidak sampai ke tangan ketua RW atau RT,” terang Salmadanis, dikutip dari Kompas.com pada Minggu (27/7/2025). Pemerintah daerah sangat berharap tidak ada lagi kesalahpahaman serupa di masa depan. FKUB dan aparat juga mengimbau peningkatan komunikasi yang lebih baik antara warga dan pengelola kegiatan keagamaan guna menjaga dan memperkuat toleransi beragama di tengah masyarakat.
