Ragamutama.com – Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa platform Payment ID yang sedang dikembangkan saat ini masih berada dalam tahap uji coba atau eksperimentasi yang cermat. Salah satu fokus utama dari pengujian awal ini adalah pada efektivitasnya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi BI, mengungkapkan bahwa uji coba penyaluran bansos ini direncanakan akan diluncurkan secara resmi pada Minggu, 17 Agustus 2025. Denny menjelaskan kepada JawaPos.com pada Senin (28/7), “Saat ini Payment ID masih dalam tahap uji coba/eksperimentasi. Proses pengembangan sistem dan infrastruktur data Payment ID secara utuh masih akan membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan.”
Ia menambahkan, “Untuk itu, BI masih akan melakukan proses uji coba pada 1 use case tertentu saja, yaitu membantu akurasi penyaluran bantuan sosial non tunai, yang akan dimulai prosesnya di 17 Agustus guna mendukung Program Perlinsos.” Langkah ini menunjukkan komitmen BI dalam memastikan akurasi dan efisiensi penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan.
Denny lebih lanjut membeberkan bahwa Payment ID dan akses penggunaannya dirancang secara fundamental untuk menjamin keamanan transaksi masyarakat. Pihaknya juga memastikan bahwa informasi Payment ID hanya dapat diakses dan digunakan oleh pihak-pihak otoritas yang memiliki kontrak atau kerja sama resmi dengan BI, sesuai dengan kewenangan yang telah ditetapkan.
“Apabila menyangkut data individu,” jelas Denny, “harus didasarkan pada ketentuan dan sistem yang mengacu pada prinsip private consent based (dimintakan persetujuan/izin/by consent dari pemilik data) sesuai ketentuan yang berlaku.” Ini menegaskan komitmen BI terhadap perlindungan privasi data pribadi.
Bank Indonesia juga menjamin bahwa seluruh proses pengembangan dan pemanfaatan data Payment ID akan sepenuhnya dilindungi dan tunduk pada kerahasiaan data individu, sebagaimana diatur ketat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP).
Dengan demikian, BI menekankan bahwa implementasi Payment ID secara luas pada instrumen pembayaran masih membutuhkan waktu yang panjang, melalui berbagai tahapan uji coba yang menyeluruh. “Termasuk keamanan data individu, dan harus dilengkapi dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang mengacu pada UU PDP dan UU terkait lainnya yang telah ada,” pungkasnya, menegaskan pentingnya kepatuhan hukum dalam pengembangan sistem ini.
BI akan Luncurkan Payment ID pada 17 Agustus Mendatang, Apa Itu?
Sah! DPR Pilih Ricky Perdana Gozali jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia
