Ragamutama.com – , Jakarta -Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan 80.000 unit Koperasi Desa Merah Putih, sebuah inisiatif yang diklaim mampu memangkas rantai pasok distribusi dan secara signifikan menurunkan harga kebutuhan pokok bagi masyarakat. Koperasi-koperasi ini dirancang untuk mendistribusikan barang dari berbagai daerah, memastikan masyarakat dapat memperoleh kebutuhan dasar dengan harga yang lebih terjangkau. “80.000 koperasi ini merupakan upaya kami untuk memperpendek rantai pasok, rantai aliran bahan-bahan yang penting bagi rakyat,” ujar Prabowo saat meresmikan Koperasi Desa Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, yang disiarkan langsung melalui Sekretariat Presiden pada Senin, 21 Juli 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo menekankan pentingnya akses masyarakat terhadap obat-obatan esensial dengan harga yang terjangkau, meyakini bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengakses kebutuhan pokok dan obat-obatan dengan biaya yang rendah. Ia mencontohkan langkah progresif Kementerian Pertahanan yang telah membentuk lembaga farmasi pertahanan, berfokus pada produksi obat generik murah. Produk farmasi ini rencananya akan disalurkan melalui jaringan koperasi yang baru diresmikan.
Lebih lanjut, Presiden juga menyoroti laporan mengenai pabrik penggilingan padi yang meraup keuntungan fantastis hingga Rp 2 triliun setiap musim panen. Keuntungan besar ini, menurutnya, kerap terjadi akibat praktik pembelian gabah dari petani dengan harga yang sangat rendah. Prabowo menilai praktik semacam ini berpotensi merugikan ekonomi nasional jika tidak diatur dengan baik. Ia juga menyoroti permasalahan klasik kelangkaan pupuk subsidi yang masih sering menghantui para petani.
Meskipun sering dianggap sebagai “konsep orang lemah” yang kurang diminati kalangan berkecukupan yang cenderung memilih Perseroan Terbatas, holding, atau korporasi, Prabowo yakin koperasi dapat menjelma menjadi kekuatan ekonomi yang masif jika dikembangkan secara kolektif. “Itulah konsep koperasi,” tegasnya, mengibaratkan satu lidi yang tidak berarti namun akan menjadi alat yang kuat jika diikat bersama dalam sebuah sapu.
Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih ini didasari oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang ditetapkan pada 27 Maret 2025. Program strategis ini mendapatkan dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
Namun, di balik optimisme pemerintah, peresmian koperasi tersebut menimbulkan kekhawatiran dari sejumlah pihak. Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis, Suroto, menyatakan kecemasannya bahwa program ini berpotensi mengulang kegagalan serupa di masa lalu, terutama akibat pendekatan koersif atau paksaan yang diduga digunakan dalam proses pembentukannya.
Suroto menjelaskan bahwa pembangunan Koperasi Desa Merah Putih dilakukan melalui pendekatan top-down yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Ia menambahkan, pemerintah pusat mengerahkan pemerintah daerah, desa, hingga BUMN untuk menyukseskan pendirian koperasi ini dalam waktu yang relatif singkat. “Mekanisme pembentukan koperasi ini dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus, bukan atas inisiatif warga secara organik,” ungkap Suroto dalam keterangan tertulisnya pada Senin, 21 Juli 2025.
Ia meyakini bahwa sebagian kepala desa merasa tertekan untuk mendirikan koperasi ini, mengingat program ini telah menjadi agenda strategis nasional. Meski pemerintah membantah adanya pendekatan koersif, Suroto menilai realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. “Target waktu pendirian, sumber pendanaan, sepenuhnya dikendalikan dari atas. Konten bisnis yang seragam menunjukkan bahwa inisiatif ini bukanlah buah dari kebutuhan warga desa, melainkan kehendak negara yang dipaksakan,” kritiknya.
Kritik serupa juga datang dari Center of Economic and Law Studies (Celios). Dalam risetnya yang bertajuk “Dampak Ekonomi Koperasi Merah Putih”, Celios memprediksi bahwa koperasi ini akan menghadapi risiko gagal bayar pinjaman yang substansial, mencapai hingga Rp 85,96 triliun dalam kurun waktu enam tahun ke depan.
Direktur Eksekutif Celios, Nailul Huda, menambahkan bahwa bank-bank pelat merah yang mendanai program ini berpotensi menanggung opportunity cost atau biaya peluang hingga Rp 76 triliun. “Jika dana ini dialokasikan untuk sektor-sektor dengan tingkat pengembalian tinggi, maka opportunity cost tersebut bisa berkurang,” jelas Nailul Huda, seperti dikutip pada Senin, 21 Juli 2025.
