JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui ketuanya, Mochammad Afifuddin, mengusulkan penambahan anggaran signifikan sebesar Rp 986 miliar untuk kebutuhan operasional dan program lembaganya pada tahun 2026.
Usulan tambahan anggaran KPU tersebut disampaikan langsung oleh Afifuddin dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI pada Senin, 7 Juli 2025. Menurutnya, penambahan dana ini krusial untuk memastikan kelancaran kinerja KPU di tahun 2026, mengingat adanya kebutuhan prioritas yang belum terakomodasi dalam pagu indikatif yang telah ditetapkan pemerintah.
Afifuddin merinci, pagu indikatif 2026 yang diberikan pemerintah kepada KPU RI saat ini berjumlah Rp 2.768.839.731.000. Anggaran ini seluruhnya telah dialokasikan untuk program dukungan manajemen, yang terbagi atas belanja operasional pegawai KPU senilai Rp 1,6 triliun dan belanja operasional kantor sebesar Rp 1,16 triliun. Meski demikian, Ketua KPU menegaskan bahwa alokasi dana tersebut belum mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan prioritas lembaganya.
Dalam paparannya, Afifuddin menjelaskan bahwa usulan tambahan anggaran Rp 986 miliar tersebut terbagi menjadi dua komponen utama. Komponen pertama, senilai Rp 695.816.955.000, dialokasikan khusus untuk belanja gaji dan tunjangan kinerja bagi 2.808 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta 3.486 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan KPU. Dana ini juga mencakup biaya untuk pelatihan dasar CPNS.
Sementara itu, komponen kedua senilai Rp 290.243.036.000 direncanakan untuk mendukung berbagai program KPU yang esensial. Ini meliputi pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), kegiatan penyuluhan produk hukum, serta optimalisasi pengelolaan kehumasan. Lebih lanjut, dana ini juga akan dialokasikan untuk pendidikan pemilih, khususnya bagi pemilih pemula dan kelompok rentan, pelaksanaan pendataan DPT berkelanjutan, dan penyusunan peta indeks partisipasi pemilih guna meningkatkan kualitas demokrasi.
Afifuddin menegaskan bahwa pembagian anggaran ini mencerminkan dua prioritas utama: “Yang pertama untuk kebutuhan gaji dan lain-lain, yang kedua untuk program,” pungkasnya, menggarisbawahi pentingnya alokasi dana untuk memastikan keberlangsungan operasional dan pelaksanaan tugas pokok KPU RI secara optimal.
BMKG Sebut Hujan Ekstrem Masih Akan Terjadi Sepekan ke Depan
Asing Banyak Menjual Saham-Saham Ini Saat IHSG Rebound, Senin (7/7)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “KPU Minta Tambahan Anggaran Hampir Rp 1 T, Mayoritas untuk Bayar Pegawai”, Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2025/07/07/16580601/kpu-minta-tambahan-anggaran-hampir-rp-1-t-mayoritas-untuk-bayar-pegawai.
