RI Bisa Kena Tarif Tambahan Trump karena Masuk BRICS, Ini Kata Sri Mulyani

Avatar photo

- Penulis

Selasa, 8 Juli 2025 - 11:41 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif tambahan sebesar 10 persen kepada BRICS maupun negara-negara yang mendukung kebijakan BRICS Hal tersebut diungkapkannya dalam unggahan di media sosial Truth Social pada Minggu (6/7).

Trump menyebut negara-negara tersebut sebagai “anti-Amerika.” “Setiap negara yang menyelaraskan diri dengan kebijakan anti-Amerika dari BRICS akan dikenakan tarif tambahan 10 persen. Tidak akan ada pengecualian terhadap kebijakan ini. Terima kasih atas perhatian Anda!” Kata Trump, dikutip Senin (7/7).

Kelompok BRICS, yang awalnya beranggotakan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, telah memperluas keanggotaannya pada 2024 dengan menambahkan enam negara baru termasuk Indonesia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Iran, Ethiopia, dan Mesir.

Adapun tenggat waktu negosiasi tarif yang dikenakan Trump kepada sejumlah negara adalah 9 Juli 2025. Hingga saat ini, baru Vietnam yang sudah memiliki kesepakatan dengan AS, yakni dikenakan tarif tambahan sebesar 20 persen, dari sebelumnya dikenakan 46 persen.

Sri Mulyani Buka Suara

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal ancaman tarif tambahan 10 persen dari Trump terhadap negara-negara BRICS, termasuk Indonesia yang dianggap berpihak pada kebijakan anti-Amerika. Menurutnya, dinamika global saat ini memang tengah bergerak cepat dan penuh ketidakpastian.

“Kita sedang melihat Bapak presiden tengah menghadiri pertemuan BRICS dengan para pemimpin. Kemudian Presiden Trump membuat statement bahwa kelompok BRICS dianggap tidak mendukung AS dan mengancam akan mengenakan tambahan tarif. Ini tentu menggambarkan bahwa dalam suasana seperti ini kita akan terus dihadapkan pada suasana yang sangat dinamis,” ujar Sri Mulyani di Komisi XI DPR RI pada Senin (7/7).

Dia menegaskan pemerintah Indonesia akan terus memantau situasi ini dan tetap melanjutkan proses komunikasi dengan pemerintah AS.

“Ya kita akan terus mengikuti saja karena Indonesia kan masih di dalam proses pembicaraan dengan pemerintah Amerika gitu ya kita upayakan terima kasih ya,” ungkapnya.

Berita Terkait

Partai Buruh Geruduk DPR 28 Agustus: Bukan Demo Akhir Pekan!
Demo DPR 25 Agustus: Mahasiswa Tagih RUU, Ojol Jerit Ekonomi!
Prabowo Anugerahi Bintang Republik Indonesia Utama kepada Puan, Dasco, Muzani
Prabowo Lantik Dubes RI untuk AS dan 7 Negara Lain!
Demo 25 Agustus 2025: Sikap BEM SI & Partai Buruh Terungkap!
BP Haji Naik Kelas: Kementerian Baru, Ditjen Haji Kemenag Dihapus?
Amnesti Eks Wamenaker: Kontroversi dan Tanda Tanya Besar?
IKN Lanjut! Gibran Pastikan Pembangunan Ibu Kota Negara Terus Berjalan

Berita Terkait

Senin, 25 Agustus 2025 - 17:52 WIB

Partai Buruh Geruduk DPR 28 Agustus: Bukan Demo Akhir Pekan!

Senin, 25 Agustus 2025 - 15:04 WIB

Demo DPR 25 Agustus: Mahasiswa Tagih RUU, Ojol Jerit Ekonomi!

Senin, 25 Agustus 2025 - 13:26 WIB

Prabowo Anugerahi Bintang Republik Indonesia Utama kepada Puan, Dasco, Muzani

Senin, 25 Agustus 2025 - 10:45 WIB

Prabowo Lantik Dubes RI untuk AS dan 7 Negara Lain!

Senin, 25 Agustus 2025 - 00:15 WIB

Demo 25 Agustus 2025: Sikap BEM SI & Partai Buruh Terungkap!

Berita Terbaru

Public Safety And Emergencies

Jurnalis Antara Dianiaya Polisi Saat Liput Demo DPR!

Senin, 25 Agu 2025 - 21:08 WIB