Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi memulai tahapan krusial dalam menentukan wajah diplomasi Indonesia di kancah global melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 24 calon duta besar untuk negara sahabat dan satu perwakilan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Pada hari pertama, dua belas nama di antaranya dijadwalkan untuk diuji guna memastikan kapabilitas mereka.
Ketua Komisi I DPR, Utut Adianto Wahjuwidajat, menjelaskan bahwa pengujian akan dibagi dalam dua sesi. Sesi pertama berlangsung dari pukul 10.00 WIB hingga 13.00 WIB, diikuti jeda satu jam, sebelum dilanjutkan sesi kedua pada pukul 14.00 WIB sampai 17.00 WIB. Proses serupa juga akan dilanjutkan esok hari, kata politikus PDIP tersebut, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Sabtu, 5 Juli 2025.
Senada dengan Utut, Wakil Ketua Komisi I, Budi Djiwandono, merinci daftar calon duta besar yang menjalani uji pada sesi pertama. Mereka adalah kandidat untuk Amerika Serikat, Jerman, Singapura, Jepang, Slovakia, serta calon perutusan tetap untuk PBB di Amerika Serikat. Proses ini merupakan bagian penting dalam penentuan duta besar yang akan mewakili kepentingan bangsa di mata dunia.
Sejak pukul 09.00 WIB, para calon duta besar mulai berdatangan di Kompleks Parlemen dengan pengawalan ketat, tampil dalam setelan jas berwarna gelap yang menunjukkan kesiapan mereka. Nurmala Kartini Sjahrir, calon dubes untuk Jepang, menjadi yang pertama tiba di gedung parlemen. Ia kemudian disusul oleh Abdul Kadir Jaelani, calon dubes untuk Jerman, dan Letnan Jenderal (Purnawirawan) Hotmangaraja Pandjaitan, calon dubes untuk Singapura. Selanjutnya, Umar Hadi, calon perutusan tetap untuk kantor PBB New York, serta Redianto Heru Nur Cahyono, calon dubes Slovakia, turut hadir. Terakhir, Dwisuryo Indroyono Soesilo, calon duta besar untuk Amerika Serikat, memasuki ruang Komisi I DPR pada pukul 10.20 WIB.
Menurut Budi Djiwandono, agenda utama dalam sesi uji kepatutan ini adalah untuk mendalami pemahaman para calon duta besar mengenai politik luar negeri Indonesia. “Kami akan mendengarkan pengalaman mereka selama ini, mungkin cara-cara mereka nanti untuk menjalankan diplomasi luar negeri di negara-negara tersebut,” ujarnya, menguraikan fokus pengujian.
Setelah seluruh rangkaian uji kelayakan dan kepatutan yang berlangsung secara tertutup ini rampung, Komisi I akan segera mengadakan rapat internal. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan kesimpulan dan rekomendasi yang akan disampaikan kepada pimpinan DPR, sebagai langkah akhir sebelum persetujuan resmi diberikan, tutur politikus Partai Gerindra tersebut.
